Pemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLPemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLSelasa 9 Jul 2019 13:19Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Wali Kota Bandung Oded M Danial mendukung langkah penerapan pajak bagi usaha katering dan pedagang kaki lima (PKL) yang telah menetap. Saat ini rencana tersebut masih dikaji oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenSenin 22 Jan 2018 13:37Ridha Anantidibaca 1037 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

 PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanPPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanKamis 6 Feb 2020 09:18Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

 Pajak UMKM Lebih Murah Dibanding Harga PulsaPajak UMKM Lebih Murah Dibanding Harga PulsaSelasa 22 Jan 2019 09:59Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pajak yang diberlakukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah tergolong murah. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak.selengkapnya

 Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Kamis 8 Mar 2018 14:33Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menurunkan besaran pajak atas usaha kecil dan menengah (UKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen. Aturan itu berlaku mulai akhir Maret 2018.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceMenkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceJumat 8 Des 2017 09:37Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Selain mengatur perlakukan pajaknya atau tata caranya, pemerintah sedang mengkaji tarif pungutan pajak bagi usaha yang berjualan secara online.selengkapnya

 Sri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 15:38Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya

 Hipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakHipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakRabu 3 Jan 2018 13:41Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menyebutkan bahwa menjadi pengusaha yang taat pajak memiliki banyak manfaat.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Kakap Janji Repatriasi HartanyaIkut Tax Amnesty, Pengusaha Kakap Janji Repatriasi HartanyaRabu 28 Sep 2016 07:12Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Hari ini adalah hari yang dijanjikan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama-sama mendaftar program pengampunan pajak (tax amnesty). Mereka menepati janjinya.selengkapnya

 Alasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaAlasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaSenin 11 Apr 2016 11:39Administratordibaca 1485 kaliSemua Kategori

Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar Rp25 miliar per tahun.selengkapnya

 Begini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiBegini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiRabu 1 Jul 2020 15:15Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat pajak pertambahan nilai terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan.selengkapnya

 Ingin Tarif Rendah, Surat Pernyataan Tax Amnesty Bisa DicicilIngin Tarif Rendah, Surat Pernyataan Tax Amnesty Bisa DicicilJumat 9 Sep 2016 14:32Administratordibaca 1625 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang belum siap secara adminstrasi ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) masih bisa dapat tarif tebusan rendah. Ini menanggapi adanya usulan pengusaha yang meminta perpanjangan periode I tax amnesty yang tarifnya rendah.selengkapnya

 UMKM Tunggu Petunjuk Teknis untuk Ikuti Pengampunan PajakUMKM Tunggu Petunjuk Teknis untuk Ikuti Pengampunan PajakSelasa 19 Jul 2016 07:31Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diperuntukkan untuk wajib pajak dari pengusaha kecil dan menengah.selengkapnya

 Cara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMCara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMJumat 3 Jun 2016 20:16Administratordibaca 4189 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sebetulnya pengusaha Multi Level Marketing (MLM) tidak perlu kesulitan dalam melaporkan pajaknya. Sebab, sudah ada aturan yang memungkinkan mereka melaporkan pembayaran pajaknya atas bonus setelah dikurangi biaya.selengkapnya

 Tahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakTahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakRabu 25 Des 2019 11:23Ridha Anantidibaca 737 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Hal ini untuk membendung tanah air tidak kebanjiran produk impor lewat e-commerce.selengkapnya

 Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Kamis 1 Ags 2019 11:29Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggaungkan kebijakan terkait pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk turis asing atau VAT Refund for Tourist pada awal tahun ini. Tujuannya untuk menggenjot belanja turis asing di Indonesia.selengkapnya

 Ekspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifEkspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifSelasa 9 Apr 2019 11:15Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

 Beleid pajak baru memberi angin segar modal venturaBeleid pajak baru memberi angin segar modal venturaKamis 31 Mei 2018 09:58Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan perpajakan modal ventura yang baru terkait penyertaan pada perusahaan skala UMKM. Aturan ini termuat pada PMK No 48 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas penyertaan modal ventura pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah.selengkapnya

 Pajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaPajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaRabu 16 Jan 2019 11:20Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :