Pengamat: Jumlah Peserta TA Naik Bulan DepanPengamat: Jumlah Peserta TA Naik Bulan DepanSabtu 27 Ags 2016 14:55Administratordibaca 720 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan Pajak yang disahkan sejak 1 Juli 2016 lalu, akan segera mengakhiri periode penyampaian yang pertamanya pada 30 September 2016 mendatang. Prediksinya, jumlah peserta bakalan melonjak pada September nanti. Hal ini dikarenakan peserta hanya membayar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketigaselengkapnya

 Polda Metro: Yang Naik Bukan Pajak, tapi Material BPKB-STNKPolda Metro: Yang Naik Bukan Pajak, tapi Material BPKB-STNKJumat 6 Jan 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 731 kaliSemua Kategori

Biaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan resmi mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat 6 Januari 2017. Sehari menjelang kenaikan, masyarakat berbondong-bondong mengurus BPKB dan STNK, baik baru maupun perubahan.selengkapnya

 Pembahasan Kebijakan Tax Amnesty Berjalan Lamban di DPRPembahasan Kebijakan Tax Amnesty Berjalan Lamban di DPRSenin 6 Jun 2016 23:56Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini masih menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui pembahasan tax amnesty untuk menjadi Undang-undang (UU) berjalan lamban, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.selengkapnya

 KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Pemerintah Minta RUU Tax Amnesty Segera KelarPemerintah Minta RUU Tax Amnesty Segera KelarSelasa 7 Jun 2016 00:02Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak hingga kini masih belum selesai dilakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menegaskan, pemerintah sangat ingin pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty ini agar dapat selesai dibahas.selengkapnya

 BMW Indonesia: Harmonisasi Pajak Sedan Tidak Akan Turunkan HargaBMW Indonesia: Harmonisasi Pajak Sedan Tidak Akan Turunkan HargaRabu 14 Mar 2018 08:46Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

BMW Group Indonesia menegaskan bahwa harmonisasi pajak sedan tidak akan menurunkan harga jual mobil yang sudah beredar. Perusahaan mengatakan rencana pemerintah tersebut akan berdampak pada sedan yang diluncurkan setelah beleid disahkan.selengkapnya

 Tax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiTax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiJumat 29 Apr 2016 22:10Administratordibaca 1367 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

 Mobil Sedan Bisa Selaris LCGC kalau Pajak Baru DisahkanMobil Sedan Bisa Selaris LCGC kalau Pajak Baru DisahkanRabu 3 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Adanya harmonisasi tarif pajak kendaraan untuk mobil sedan dan kendaraan listrik diharapkan bisa menyegarkan pasar sedan yang selama ini terdiskriminasi. Sebab, selain tarif PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) yang bakal dikurangi mobil sedan dituntut agar hemat bahan bakar.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanRUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanJumat 29 Jul 2016 19:11Administratordibaca 1176 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komarudin membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/07/2016).selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Layanan OnlinePajak luncurkan PajakPayLayanan OnlinePajak luncurkan PajakPaySelasa 30 Jan 2018 09:13Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), OnlinePajak telah meluncurkan layanan terbaru bernama PajakPay, demikian siaran pers dari OnlinePajak yang diterima di Jakarta, Senin.selengkapnya

 Pengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakPengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakKamis 19 Jul 2018 09:35Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur profesi Konsultan Pajak akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beleid ini dinilai mampu tingkatkan profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang masih kurang.selengkapnya

 BUMN Siap Tampung Dana Masuk Amnesti PajakBUMN Siap Tampung Dana Masuk Amnesti PajakSabtu 16 Jul 2016 14:41Administratordibaca 1650 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, menegaskan, BUMN siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri setelah ada kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah. UU Amnesti Pajak disahkan belum lama ini.selengkapnya

 AS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaAS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaRabu 6 Des 2017 10:33Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Reformasi Pajak yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Trump berniat memangkas tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 15%, yang lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Perppu AEoI kembali digugat ke MKPerppu AEoI kembali digugat ke MKJumat 5 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Perkara judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Bank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiBank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiSelasa 26 Jul 2016 16:46Administratordibaca 1175 kaliSemua Kategori

Kebijakan Pengampunan Pajak yang disahkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat.selengkapnya

 4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank Indonesia4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank IndonesiaSabtu 18 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1953 kaliSemua Kategori

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

 Siap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari PemerintahSiap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari PemerintahSenin 13 Ags 2018 14:51Ridha Anantidibaca 3333 kaliSemua Kategori

Skema pajak kendaraan yang baru akan segera disahkan oleh pemerintah. Dalam aturan itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM tidak lagi ditentukan oleh jenis dari kendaraan, namun juga emisi yang dihasilkan dan sumber penggeraknya.selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Pajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinPajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinRabu 28 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan 3.000 minimarket di Jakarta. Sebab, jelas JRPP, sebagian besar minimarket di Jakarta tak berizin dan ini merugikan Pemprov DKI Jakarta akibat potensi pajak yang hilang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :