Jusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakJusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakSenin 7 Mar 2016 20:59Administratordibaca 2321 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla minta masyarakat Wajib Pajak disiplin bayar pajak agar memperkuat perekonomian negara. "Pajak kita, akibat perekonomian dunia yang melemah ini, pasti tidak dapat setinggi seperti apa yang kita harapkan kalau ekonomi membaik. Oleh karena itu, kita perlu disiplin yang lebih tinggi lagi," kata Wapres Kalla saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016selengkapnya

 Rencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanRencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanKamis 19 Apr 2018 09:38Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto.selengkapnya

 Pajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilPajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilSelasa 6 Feb 2018 14:25Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Rasio wirausaha terus meningkat dari sebelumnya 1,55% (2014) menjadi 3,01% (2017) yang sebagian besar dari jumlah wirausaha itu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni lebih dari 90%. Kebijakan perpajakan didorong mendukung peningkatan jumlah UMKM tersebut.selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 1907 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Jelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Harus Kumpulkan Pajak Rp 300 TJelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Harus Kumpulkan Pajak Rp 300 TKamis 7 Des 2017 11:42Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 mencapai Rp 920,34 triliun atau 71,7 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

 Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTRabu 7 Sep 2016 06:43Administratordibaca 9829 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?Selasa 3 Sep 2019 09:38Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Turnamen esport, The International 9 telah usai. OG berhasil menjadi kampiun The International 2019 (TI9) setelah mengalahkan Team Liquid di partai final dengan skor 3-1 yang berlangsung Minggu silam (25/8) di Pudong, China.selengkapnya

 Rudiantara: Selebgram Harus Kena PajakRudiantara: Selebgram Harus Kena PajakKamis 10 Jan 2019 11:07Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Fenomena selebgram atau selebritas instagram saat ini menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dengan penghasilan fantastis. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat karena belum ada peraturan pemerintah yang menyasar penarikan pajak selebgram.selengkapnya

 Jangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus DimaksimalkanJangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus DimaksimalkanRabu 10 Okt 2018 11:17Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Penerimaan daerah Jawa Tengah terbesar hingga kini masih mengandalkan pada sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kalangan legislatif menilai, sektor tersebut tidak bisa diandalkan terus menerus. Pasalnya, produsen atau pemegang merek dagang kendaraan bermotor di Indonesia adalah negara asing alias impor.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalPenghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalSelasa 9 Okt 2018 08:49Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dingan fasilitas angkutan yang maksimal.selengkapnya

 Pengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaPengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaRabu 15 Nov 2017 12:00Ajeng Widyadibaca 753 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membahas peraturan pajak yang akan dikenakan bagi e-commerce. Peraturan ini pun akan segera dikeluarkan pada akhir 2017.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 552 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 651 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformPajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformSenin 4 Feb 2019 14:46Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku marketplace menyikapi datar kebijakan pemerintah terkait pajak e-commerce tersebut. Ketua Asosiasi E-Commerce (iDEA) Ignatius Untung mengharapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210 tidak membuat sulit para pelaku bisnis online. Terutama bagi pedagang yang masih baru memulai usaha.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhMenkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhKamis 10 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat oleh pemerintah supaya bisa memanfaatkannya secara optimal.selengkapnya

 Sri Mulyani: Masyarakat Harus Paham Kenapa Bayar PajakSri Mulyani: Masyarakat Harus Paham Kenapa Bayar PajakKamis 6 Des 2018 10:44Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah gencar mengumpulkan penerimaan seperti pajak yang merupakan mandat dari aturan yang berlaku saat menjalankan APBN.selengkapnya

 DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakSenin 19 Feb 2018 09:41Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

 Saatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakSaatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakJumat 19 Jan 2018 13:09Ridha Anantidibaca 4855 kaliSemua Kategori

Mendekati periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak (WP) - termasuk yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiSri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat Direktorat Jenderal Pajak masih perlu kerja keras membangun persepsi sebagai institusi yang bersih dari korupsi. Hal itu menurut dia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi institusi sekelas Ditjen Pajak yang mengemban tugas berat mengumpulkan 80% pendapatan negara.selengkapnya

 Transformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomTransformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomSenin 13 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 449 kaliSemua Kategori

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :