Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan pada Juni ini. Dengan stimulus fiskal ini, harapan pemerintah mendorong konsumsi masyarakat akan mengorbankan penerimaan pajak yang ditaksir bakal kehilanganselengkapnya
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Mei 2016, mencapai Rp496,6 triliun. Realisasi ini masih rendah, hanya mencapai 27,2 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp1.822,5 triliun Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan, capaian penerimaan negara dalamselengkapnya
Pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUPselengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya
Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan peningkatan penerimaan pajak pada sektor pajak pribadi atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pada tahun lalu, penerimaan negara sektor WPOP hanya mencapai Rp9 triliun. Bambang pun menargetkan tahun ini penerimaan pajak WPOP dapat meningkat hingga 100 persenselengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak/tax amnesty masih berlangsung antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menargetkan tax amnesty ini bisa diterapkan pada 1 Juli 2016, namun hingga saat ini masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih menjadi perdebatan.selengkapnya
Pemerintah mencantumkan kenaikan penerimaan negara melalui sektor pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 menjadi Rp1.318,9 triliun atau naik Rp200 miliar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar Rp1.318,7 triliun.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut ada beberapa perubahan asumsi Makro di antaranya target penerimaan pajak dipangkas Rp19,6 triliun menjadi Rp1.527,1 triliun.selengkapnya
Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklanÂjuti kepolisian," katanya.selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, banyak bankir yang mengeluhkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan bank memberikan data pengguna kartu kredit ke Ditjen Pajak. Sebab, aturan itu menyebabkan penurunan volume kartu kredit. "Saya mendapat laporan dari para bankers bahwa sudah mulai ada penurunan volume, kemudian orang menurunkan plafon, menutup kartu kredit.selengkapnya
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, tarif pajak di Indonesia termasuk golongan menengah. Dengan demikian, jika ada negara surga pajak atau tax haven, Indonesia bukan golongan negara neraka pajak. "Indonesia saya kira tengah-tengah, bukan surga, bukan neraka juga," kata Kalla dalam acara pembukaan International Conference on Tax, Investment, and Business 2016 dan 13th Asia Pacific Tax Forumselengkapnya
Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya
Pemerintah tengah menunggu keputusan DPR terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bila kebijakan ini jadi terlaksana, menurut Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, terdapat beberapa negara yang ketar-ketir. Sebab selama ini banyak dana asing yang menjadi modal pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tersebut bakal kembali ke Indonesia.selengkapnya
Pengamat pajak dari Tax Center Darussalam menghimbau kepada sejumlah LSM tertentu yang disusupi pihak asing gencar menolak RUU Tax Amnesty dinilai merugikan masyarakat Indonesia.selengkapnya
Pengamat pajak dari Tax Center, Darussalam menuding sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tertentu disusupi pihak asing untuk menolak penerapan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Hal ini dinilai hanya merugikan masyarakat Indonesia, sebab tax amnesty memiliki manfaat besar untuk menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam memerangi narkoba. Partisipasi tersebut direalisasikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BBN) untuk memeriksa urine seluruh pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki inisiatif untuk mendukung Indonesia bebas dari narkoba.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya