Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berupaya menggunakan Undang-Undang (UU) Perpajakan untuk mengejar pajak dari Google. Ini karena Google selama ini sudah mencari penghasilan dari Indonesia.selengkapnya
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa yang saat ini dikejar Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk bisa membayar pajak bukanlah Google Indonesia, melainkan Google Singapura.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sri Mulyani sendiri datang secara mendadak dan di luar agenda Menko Darmin Nasution dan kedatangannya tanpa diketahui awak media.selengkapnya
Google saat ini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah. Sikap Google yang tidak kooperatif kepada Ditjen Pajak menjadi salah satu penyebab bagi pemerintah untuk bertindak keras kepada Google dalam hal perpajakan.selengkapnya
Presiden RI Jokow Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh aparat negara untuk ikut mensukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Langkah tersebut untuk memberikan pesan moral kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kebijakan ini sangat penting.selengkapnya
Pemerintah terus memperbaharui dan memantau perkembangan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Akhir bulan September menjadi batas akhir tahap ‎pertama untuk program tax amnesty.selengkapnya
Selama diberlakukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak oleh pemerintah, uang tebusan yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak telah mencapai Rp8,14 triliun.selengkapnya
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus berupaya membujuk para wajib pajak (WP) besar. Bujukannya tanpa sebab, melainkan dengan tujuan agar mau mengikuti kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Bank Indonesia (BI) pesimistis pemerintah bisa mencapai target uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 21 triliun hingga periode akhir Maret 2017. Prediksi ini sangat jauh dari patokan pemerintah sebesar Rp 165 triliun.selengkapnya
Minimnya penerimaan pajak dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini, membuat pemerintah agak ketar-ketir apakah program ini akan berhasil atau tidak.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali berencana mengajak kalangan Puri atau kerajaan di Pulau Dewata untuk diberikan sosialisasi amnesti pajak.selengkapnya
Program tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak perlu diikuti oleh semua wajib pajak Indonesia demi terwujudnya ruang fiskal yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.selengkapnya
Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak cukup besar. Namun banyak dari mereka yang belum mengerti dan masih ragu akan program yang dijalankan pemerintah sejak 1 Juli 2016 ini.selengkapnya
‎Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap para pengusaha Tanah Air mengikuti langkah Sofjan Wanandi dan James Riyadi yang telah ikut serta program amnesti pajak.selengkapnya
Sejak aturan pengampunan pajak diterapkan pada Juli 2016, isu tersebut ramai bergulir di masyarakat dan tidak jarang cukup membingungkan banyak kalangan. Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan program pengampunan dari pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi pengampunan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana harta yang tidak dilaporkan dalam SPT 2016 dselengkapnya
Periode tiga bulan pertama program pengampunan pajak telah berjalan selama dua bulan. Artinya, wajib pajak hanya memiliki waktu satu bulan untuk dapat menikmati tarif rendah yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, pada periode kedua dan ketiga tarif tebusan yang ditetapkan akan lebih tinggi.selengkapnya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tidak hanya menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Aturan ini juga memperjelas wajib pajak yang sudah taat membayar pajak atas penghasilannya juga bisa tidak perlu ikut program ini.selengkapnya
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani betul-betul berupaya untuk mencapai target peningkatan penerimaan negara. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat potensi shortfall hingga Rp219 triliunselengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya