Kemkeu: Tak ada pengecualian laporan penempatan harta bagi WP UKM peserta tax amnestySenin 29 Jan 2018 13:25Ridha Anantidibaca 2020 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi wajib pajak UKM peserta amnesti pajak dari kewajiban penyampaian laporan penempatan harta yang harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2018.selengkapnya
Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Jumat 26 Jan 2018 13:17Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua KategoriPemerintah akan memungut pajak final dari para pelaku bisnis toko online atau e-commerce. Rencana itu akan dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak e-commerce. Saat iniKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menggodok aturan tersebut.selengkapnya
Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenSenin 22 Jan 2018 13:37Ridha Anantidibaca 1044 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya
PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 930 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Penjual online pemungut PPNSenin 22 Jan 2018 10:36Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua KategoriTak lama lagi, pemerintah akan mengeluarkan aturan perpajakan e-commerce. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di bisnis jual beli berbasis online atau e-commerce.selengkapnya
Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlineJumat 19 Jan 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1107 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Saatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakJumat 19 Jan 2018 13:09Ridha Anantidibaca 4912 kaliSemua KategoriMendekati periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak (WP) - termasuk yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.selengkapnya
Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalKamis 18 Jan 2018 10:19Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya
Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Rabu 17 Jan 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1249 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporSelasa 16 Jan 2018 09:19Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Cara Bawa Sepeda Lipat dari Luar Negeri Tanpa Dipungut Bea MasukSenin 8 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 8058 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan akan menerapkan regulasi baru terkait bea masuk impor barang bawaan dan awak sarana pengangkut per 28 Januari 2018 mendatang. Salah satu poin aturan ini mengharuskan penumpang melaporkan barang-barang yang mereka bawa ke luar negeri dan akan dibawa kembali ke Indonesia, termasuk di antaranya adalah sepeda lipat.selengkapnya
Bea masuk barang digital difinalisasiJumat 5 Jan 2018 12:09Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua KategoriWakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, bea masuk untuk barang digital (intangible goods) pasti akan diterapkan pada tahun ini. Peraturan menteri keuangan (PMK) soal bea masuk ini sedang difinalisasi.selengkapnya
Simak agenda penting pajak & cukai 2018Selasa 2 Jan 2018 15:14Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua KategoriTahun ini, sejumlah agenda penting dan regulasi pajak dan cukai mulai berjalan. Salah satu agenda besar yang berjalan adalah pertukaran data keuangan otomatis untuk kepentingan perpajakan atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya
PR pemerintah seputar aturan pajakSelasa 2 Jan 2018 09:24Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua KategoriSepanjang 2017, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah merumuskan dan menerbitkan beberapa aturan baru terkait perpajakan yang akan berlaku pada tahun 2018 ini. Aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka reformasi baik dalam hal pajak maupun bea cukai.selengkapnya
Penerimaan Bea Cukai Capai 85,93% Target Tahun IniRabu 27 Des 2017 15:04Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua KategoriKinerja penerimaan Bea dan Cukai hingga 24 Desember 2017 mencapai Rp162,3 triliun atau 85,93% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya
Butuh aturan pajak berbasis dataRabu 27 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua KategoriBisnis jual beli online (e-commerce) tengah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun ke depan, perdagangan dalam jaringan (daring) diprediksi semakin besar. Mengantisipasi pertumbuhan e-commerce, pemerintah pun menyiapkan regulasi yang terkait dengan mekanisme transaksi perdagangan digital.selengkapnya
Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceJumat 8 Des 2017 14:26Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya
RUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceJumat 8 Des 2017 09:28Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya
Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPKamis 7 Des 2017 11:30Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua KategoriFraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
