Kuasai Freeport, Menteri Sri Mulyani pastikan penerimaan pajak dan royalti meningkatKuasai Freeport, Menteri Sri Mulyani pastikan penerimaan pajak dan royalti meningkatSenin 16 Jul 2018 14:55Ridha Anantidibaca 757 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kembali menegaskan bahwa penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi baik dari sisi Peraturan Pemerintah maupun nanti di dalam IUPK, yang akan mencakup seluruh komponen penerimaan negara.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani soal Penerimaan Pajak Freeport IndonesiaKata Sri Mulyani soal Penerimaan Pajak Freeport IndonesiaSenin 16 Jul 2018 14:50Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani kembali menegaskan, penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesiaselengkapnya

 Cukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasCukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasRabu 11 Jul 2018 10:06Ridha Anantidibaca 788 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.selengkapnya

 Tawarkan Kemudahan, Bayar Pajak mobil di bank bjb Bisa DicicilTawarkan Kemudahan, Bayar Pajak mobil di bank bjb Bisa DicicilJumat 6 Jul 2018 15:13Ridha Anantidibaca 994 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menawarkan kemudahan kepada nasabah melalui pembayaran pajak motor atau mobil. Dengan bjb T-Samsat, pembayaran pajak motor dan mobil bisa dicicil.selengkapnya

 Industri Mamin Sambut Pengenaan Pajak UMKM 0,5%Industri Mamin Sambut Pengenaan Pajak UMKM 0,5%Kamis 5 Jul 2018 11:19Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni pelaku UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar. Pada PP itu, pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi nol persen. Namun, tariselengkapnya

 Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaPenurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaKamis 28 Jun 2018 15:02Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

 Sambut HUT Jakarta, Pemprov DKI Bebaskan Denda Pajak MotorSambut HUT Jakarta, Pemprov DKI Bebaskan Denda Pajak MotorKamis 28 Jun 2018 14:55Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam menyambut HUT ke-491 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, denda pembayaran pajak kendaraan bermotor ditiadakan mulai 22 Juni hingga 21 Juli.selengkapnya

 Pengusaha Berharap Prosedur Tax Allowance Tak RibetPengusaha Berharap Prosedur Tax Allowance Tak RibetKamis 28 Jun 2018 11:25Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha meminta jaminan kemudahan atas revisi PP Nomor 9/2016 sebagai perubahan atas PP Nomor 18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu yang diimplementasi dalam tax allowance.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunDirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunSelasa 26 Jun 2018 16:11Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1 – 1,5 triliun. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan.selengkapnya

 Uganda Terapkan Pajak bagi Penebar Hoax di WhatsAppUganda Terapkan Pajak bagi Penebar Hoax di WhatsAppRabu 6 Jun 2018 15:23Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Media sosial seperti WhatsApp dan Facebook sejatinya tempat orang menumpahkan segala opini. Baik positif maupun negatif. Namun di Uganda, bagi warga yang bergosip dan menebar berita palsu atau hoax, bakal dikenai denda atau pajak.selengkapnya

 Uganda Bebankan Pajak Pengguna Whatsapp dan MedsosUganda Bebankan Pajak Pengguna Whatsapp dan MedsosSenin 4 Jun 2018 13:09Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda memberlakukan pajak dari akses media sosial yang dilakukan warga negaranya. Uganda ingin mengumpulkan uang dari pemanfaatan media sosial agar negara itu tak selalu bergantung pada dana bantuan.selengkapnya

 Amazon AS Blokir Konsumen AustraliaAmazon AS Blokir Konsumen AustraliaSenin 4 Jun 2018 11:48Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Raksasa ritel online Amazon akan memblokir konsumen Australia dari situs globalnya. Tujuannya, demi menyiasati UU baru yang akan memaksa perusahaan ini memungut pajak barang dan jasa (GST) pada setiap transaksi.selengkapnya

 Tak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanTak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanSenin 28 Mei 2018 11:08Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah importir yang dikenai sanksi 10% akibat terlambat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) tak banyak.selengkapnya

 ASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanJumat 25 Mei 2018 12:28Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menarik pajak hiburan untuk acara pertandingan di Asian Games 2018.selengkapnya

 Ritel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceRitel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceKamis 24 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha ritel konvensional mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait kesetaraan pajak terhadap perusahaan toko online dan toko konvensional.selengkapnya

 Pajak parkir dikerek, mal semakin semaputPajak parkir dikerek, mal semakin semaputRabu 23 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) keberatan atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan setoran pajak parkir gedung, dari 20% menjadi 30%.selengkapnya

 Sri Mulyani Targetkan Rasio Pajak 11,9 Persen di 2019Sri Mulyani Targetkan Rasio Pajak 11,9 Persen di 2019Selasa 22 Mei 2018 13:21Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor perpajakan di 2019 dapat mencapai rasio sebesar 11,9 persen terhadap PDB. Angka itu meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 11 persen.selengkapnya

 Ekonom: Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan PajakEkonom: Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan PajakSenin 21 Mei 2018 14:06Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menilai subsidi masih diperlukan karena bisa meningkatkan penerimaan pajak. Itu sebabnya, dia menilai Pemerintah bisa kembali memberikan subsidi berbagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk premium.selengkapnya

 DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?Jumat 18 Mei 2018 13:10Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :