Ditjen Pajak tak menampik implementasi pengampunan pajak turut mengerek pertumbuhan kontribusi kelompok tajir dalam struktur penerimaan pajak.selengkapnya

Pelemahan minat belanja masyarakat jadi sorotan pelaku usaha. Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam periode tertentu guna mengatasi persoalan itu. Namun, Ekonom dan Peneliti Pajak menilai, bila diterapkan, dampak kebijakan tersebut hanya sesaat.selengkapnya

Berdasarkan data yang diperoleh Katadata, penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober tercatat sebesar Rp 858,05 triliun. Perolehan tersebut baru 66,85% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun pada 2017. Ini artinya, Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan Rp 425,6 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.selengkapnya

Pemerintah dinilai akan terus mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall) jika tidak segera melakukan strategi kreatif dalam eksistensifikasi dan intensifikasi pengejaran dana pajak.selengkapnya

Otoritas pajak masih memiliki tugas yang cukup besar dalam mengejar taret penerimaan pajak 2017. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau selisih lebih dari Rp400 triliun untuk mengejar target APBNP sebesar Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan terus melanjutkan proses pemeriksaan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak (WP) untuk mengejar kekurangan setoran pajak sebesar Rp 425,55 triliun hingga akhir tahun. Pemeriksaan fokus pada Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

Dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara berduet untuk melakukan sinergi data dengan membentuk single ID. Hasil dari sinergi ini telah menambah penerimaan negara sebesar Rp 2,1 triliun.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh masyarakat untuk "bergotong-royong" dalam membayar pajak agar target penerimaan pajak pada akhir tahun dapat tercapai.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Niat Pemerintah Indonesia memburu aset Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura nampaknya bakal segera terlaksana. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah mengantongi persetujuan dari Singapura untuk bisa mendapatkan akses data keuangan WNI di Singapura dalam waktu dekat.selengkapnya

Jumlah petugas pemeriksa bakal mencapai 10.000-an orang dalam tiga tahun ke depan. Tujuannya mendukung upaya penegakan hukum setelah berakhirnya program amnesti pajak.selengkapnya

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya