Reformasi Perpajakan Pertaruhan Besar Kepala NegaraReformasi Perpajakan Pertaruhan Besar Kepala NegaraSabtu 18 Jun 2016 11:04Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

Agar sistem perpajakan lebih efektif dan efisien, maka pemerintah memerlukan reformasi pajak. Namun demikian, Peneliti Danny Darussalam Tax Center/DDTC Bawono Kristiaji mengatakan reformasi pajak merupakan pertaruhan besar bagi kepala negara manapun yang ada di dunia. "Reformasi pajak merupakan pertaruhan besar bagi kepala negara di manapun," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/6/2016).selengkapnya

 FE Unisri Gelar Pelatihan Brevet PajakFE Unisri Gelar Pelatihan Brevet PajakRabu 8 Jun 2016 21:05Administratordibaca 2094 kaliSemua Kategori

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi (FE Unisri) Surakarta bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta sepakat menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pelatihan brevet perpajakan. Penandatangan kesepakatan dilakukan Rektor Unisri Prof Dr Ir Kapti Rahayu Kuswanto, dan dari pihak IKPI Cabang Surakarta diwakili Agung Nurmansyah.selengkapnya

 Tax Amnesty, Aviliani: Ekonomi RI Bisa Melejit 7% seperti IndiaTax Amnesty, Aviliani: Ekonomi RI Bisa Melejit 7% seperti IndiaSelasa 17 Mei 2016 18:27Administratordibaca 1207 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) hingga kini masih digodok oleh pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Adapun tujuan dengan adanya tax amnesty ini diharapkan akan mampu menarik kembali dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingSenin 13 Sep 2021 11:19Ridha Anantidibaca 1387 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

 Sidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakSidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakKamis 5 Des 2019 10:04Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur akan memasang alat perekam transaksi objek pajak. Pemasangan alat tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.selengkapnya

 Cukai kantong plastik berpeluang diterapkan tahun iniCukai kantong plastik berpeluang diterapkan tahun iniJumat 4 Okt 2019 14:03Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap kantong plastik semakin nyata. Direktur Jendral Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan menerapkan cukai kantong plastik pada tahun 2019 atau awal tahun 2020.selengkapnya

 Kemkeu: Tarif cukai rokok akan disesuaikanKemkeu: Tarif cukai rokok akan disesuaikanRabu 4 Sep 2019 09:37Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) nampaknya belum bisa membeberkan kenaikkan tarif cukai rokok pada 2020.selengkapnya

 Tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depan, begini respon Gudang Garam (GGRM)Tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depan, begini respon Gudang Garam (GGRM)Rabu 28 Ags 2019 09:12Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

PT Gudang Garam Tbk (GGRM, anggota indeks Kompas100 ini) merespons rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2020. Direktur GGRM Heru Budiman mengatakan, akan mengikuti saja ketentuan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Bersiaplah tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depanBersiaplah tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depanSelasa 20 Ags 2019 09:27Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Guna menggenjot penerimaan cukai, pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020.selengkapnya

 Perbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunPerbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunSenin 5 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan pembaruan sistem inti perpajakan (core tax system).selengkapnya

 DJP Bakal Sederhanakan Pelaporan SPT untuk Wajib PajakDJP Bakal Sederhanakan Pelaporan SPT untuk Wajib PajakSenin 5 Ags 2019 13:51Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan meluncurkan sistem penyatuan atau unifikasi atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) gabungan untuk berbagai jenis pajak pada tahun depan.selengkapnya

 Proyek Terbesar, Ditjen Pajak Bangun Core Tax System Rp2,04 TriliunProyek Terbesar, Ditjen Pajak Bangun Core Tax System Rp2,04 TriliunJumat 2 Ags 2019 15:34Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah membangun core tax system atau sistem teknologi informasi perpajakan. Sistem ini ditargetkan bisa rampung pada tahun 2023 mendatang.selengkapnya

 Pemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemPemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemJumat 2 Ags 2019 10:34Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

 Unifikasi SPT Mudahkan Wajib PajakUnifikasi SPT Mudahkan Wajib PajakKamis 1 Ags 2019 15:38Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mempermudah administrasi kepatuhan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

 Kemkeu pesismistis target penerimaan cukai plastik bisa tercapai tahun iniKemkeu pesismistis target penerimaan cukai plastik bisa tercapai tahun iniSenin 15 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memasukkan cukai plastik untuk target penerimaan sebanyak Rp 500 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.selengkapnya

 Kementerian Keuangan imbau racikan cukai kantong plastik tidak perlu diubahKementerian Keuangan imbau racikan cukai kantong plastik tidak perlu diubahSenin 15 Jul 2019 11:17Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sepertinya cukup mantap dengan racikan cukai kantong plastik. Sebab, kantong plastik merupakan produk plastik yang paling berbahaya bagi lingkungan.selengkapnya

 Dorong Penjualan Ritel, Batas Dorong Penjualan Ritel, Batas "VAT Refund" Diusulkan Jadi Rp 1 JutaSenin 6 Ags 2018 14:50Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk menurunkan batasan minimum transaksi yang bisa mendapat fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund. Diharapkan ini akan menjadi insentif bagi turis dan wisatawan asing agar berbelanja di Tanah Air.selengkapnya

 Pemerintah akan turunkan batas pengembalian pajak VAT refund bagi turisPemerintah akan turunkan batas pengembalian pajak VAT refund bagi turisSenin 6 Ags 2018 11:59Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk menurunkan batasan minimum transaksi yang bisa mendapat fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund bagi turis yang berbelanja di dalam negeri.selengkapnya

 Ditjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakDitjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakKamis 7 Jun 2018 12:23Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji pemisahan divisi yang menangani keberatan pajak. Jika selama ini keberatan pajak ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil), nantinya akan dibuat unit baru di tingkat pusat yang khusus menangani masalah tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :