Pengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifPengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifKamis 26 Apr 2018 09:57Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Bea Cukai Lancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018Bea Cukai Lancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018Kamis 26 Apr 2018 09:21Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melancarkan Operasi Jaring Wallacea 2018 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia khususnya bagian tengah dan timur dari penyelundupan.selengkapnya

 Industri dengan investasi di bawah Rp 500 miliar dapat tax allowanceIndustri dengan investasi di bawah Rp 500 miliar dapat tax allowanceRabu 25 Apr 2018 10:15Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan bagi industri yang memiliki investasi di bawah Rp 500 miliar akan mendapatkan diskon pajak atau tax allowance.selengkapnya

 Ada Celah Kebocoran Data Pajak yang Bisa Diakses PegawaiAda Celah Kebocoran Data Pajak yang Bisa Diakses PegawaiJumat 20 Apr 2018 10:34Ridha Anantidibaca 971 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui ada celah kebocoran data yang sampai ke tangan pegawai pajak sehingga pegawai account representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka dapat memeras wajib pajak (WP).selengkapnya

 Telat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaTelat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaKamis 19 Apr 2018 15:07Ridha Anantidibaca 854 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.selengkapnya

 Pembatasan Transaksi Tunai Akan Tingkatkan Pembayaran PajakPembatasan Transaksi Tunai Akan Tingkatkan Pembayaran PajakKamis 19 Apr 2018 11:05Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyambut positif atas dibahasnya draf Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bila diterapkan, dia memprediksi aturan tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan dalam pembayaran perpajakan.selengkapnya

 DJP Jateng I Genjot Wajib Pajak BadanDJP Jateng I Genjot Wajib Pajak BadanSenin 16 Apr 2018 10:07Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I saat ini tengah menggenjot pendapatan dari Wajib Pajak (WP) khususnya badan usaha. Pasalnya baru sekitar 18% atau Rp5,9 triliun dari target yang dibebankan yakni Rp32,3 triliun.selengkapnya

 Asosiasi Petrokimia Nilai Pengurusan Fasilitas Tax Holiday Lebih MudahAsosiasi Petrokimia Nilai Pengurusan Fasilitas Tax Holiday Lebih MudahJumat 13 Apr 2018 09:10Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat mendorong peningkatan investasi industri petrokimia di Indonesia. Sebab, PMK yang memberikan fasilitas tax holiday ini dianggap mudah diimplementasikan oleh industri petrokimia.selengkapnya

 Regulasi hambat industri makanan dan minumanRegulasi hambat industri makanan dan minumanJumat 13 Apr 2018 09:00Ridha Anantidibaca 2071 kaliSemua Kategori

Industri sektor makanan dan minuman (mamin) masih tertekan dengan banyaknya regulasi yang terasa menghambat. Walhasil, ruang gerak mereka mengembangkan bisnis menjadi tersendat.selengkapnya

 Fasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraFasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraRabu 11 Apr 2018 09:27Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan mendorong tumbuhnya industri antara.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 Fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahFasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahSelasa 10 Apr 2018 11:53Ridha Anantidibaca 677 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan ketentuan pelaksanaan pembebasan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada atau oleh Badan Internasional. Hal ini tertuang dalam PMK 33/2018.selengkapnya

 Dirjen Bea dan Cukai klaim kinerja kuartal I tumbuh positifDirjen Bea dan Cukai klaim kinerja kuartal I tumbuh positifSenin 9 Apr 2018 09:14Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) semakin membaik. Hingga kuartal 1-2018 penerimaan DJBC mengalami kenaikan 17% dibandingkan tahun sebelumnya.selengkapnya

 Makin sulit sembunyikan harta dari pajakMakin sulit sembunyikan harta dari pajakJumat 6 Apr 2018 14:49Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Kesempatan orang kaya Indonesia menyembunyikan hartanya dari pajak semakin sempit. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan mengaku sudah siap jalankan pertukaran informasi keuangan lintas negara dalam rangka perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Jumat 6 Apr 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1933 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan temuan BPK terkait penagihan piutang pajak merupakan masalah klasik yang setiap tahun selalu dijumpai.selengkapnya

 Reformasi Pajak sudah On the TrackReformasi Pajak sudah On the TrackJumat 6 Apr 2018 14:16Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Penguatan reformasi pajak serta kepabeanan dan cukai telah memasuki tahun kedua yang per Februari 2018 telah mencapai tahap 27 persen.selengkapnya

 Bersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananBersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananKamis 5 Apr 2018 16:14Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang tahun 2017.selengkapnya

 Pengukuhan pengusaha kena pajak bisa lewat kantor virtualPengukuhan pengusaha kena pajak bisa lewat kantor virtualKamis 5 Apr 2018 11:19Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memungkinkan kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Reformasi Pajak Masuki Tahap Kedua? Ini Beberapa CatatanyaReformasi Pajak Masuki Tahap Kedua? Ini Beberapa CatatanyaKamis 5 Apr 2018 09:28Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua.selengkapnya

 Aturan Baru Insentif dan Restitusi Pajak Siap Berlaku, Ini BocorannyaAturan Baru Insentif dan Restitusi Pajak Siap Berlaku, Ini BocorannyaJumat 30 Mar 2018 14:03Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap memberlakukan beberapa kebijakan baru mengenai insentif pajak hingga restitusi pajak untuk mendorong investasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya evaluasi insentif pajak supaya daya tarik investasi di Indonesia tidak kalah dari negara lain.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :