Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan para wajib pajak yang memiliki aset di Singapura tidak boleh memiliki kekhawatiran apabila ingin mengikuti program amnesti pajak karena kegiatan ini bukan merupakan perbuatan ilegal.selengkapnya
Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, akan mengejar perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google yang beberapa waktu lalu menolak surat pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya
Pemerintah diminta melakukan langkah aktif demi meyakinkan wajib pajak yang memiliki harta tak tercatat di Singapura untuk mengikuti program amnesti pajak. Dorongan ini menyusul kabar yang berkembang terkait pelaporan perbankan di Singapura kepada kepolisian tentang data nasabah yang mengikuti amnesti pajak.selengkapnya
Kementerian Keuangan meminta agar wajib pajak yang memiliki harta tak tercatat di Singapura tidak khawatir atas isu yang berkembang belakangan bahwa akan ada pelaporan oleh pihak bank kepada kepolisian Singapura. Hal ini menyusul ketakutan perbankan di Singapura atas kemungkinan kehilangan nasabah besar yang selama ini mengendapkan uang mereka di sana.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak merasa optimistis uang tebusan yang terkumpul dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga akhir bulan ini bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Jika ini terealisasi, pada periode I uang tebusan akan terkejar 25 persen dari target Rp 165 triliun hingga program ini berakhir.selengkapnya
Hingga kini, pemerintah masih memeriksa secara khusus empat perusahaan digital. Sejak akhir Maret lalu, Direktorat Jenderal Pajak menelisik pajak keempat perusahaan raksasa multinasional tersebut, yaitu Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter.selengkapnya
Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia. Penolakan Google ini masuk dalam kategori pidana.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pihak Google. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS) menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya
PP Muhammadiyah mengurungkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan 13 petinggi ormas keagamaan tersebut.selengkapnya
Tax Amnesty seharusnya dilihat sebagai hak yang akan digunakan semua wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya karena di situ ada unsur "pengampunan."selengkapnya
Pemerintah didesak untuk menelusuri dugaan siasat menghindari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang disinyalir dilakukan Ford Motor Indonesia (FMI) untuk produk Everest.selengkapnya
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sudah tinggal selangkah lagi.selengkapnya
Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya
Pemerintah akan merevisi kebijakan yang mensyaratkan masyarakat untuk menyertakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi untuk dapat memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan dari pemerintah.selengkapnya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali terus melakukan sosialisasi terkait program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab respon wajib pajak masih sangat minim.selengkapnya
Langkah Wajib Pajak Besar seperti Bos Lippo Group James Riady dan mantan Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang secara terang-terangan ikut serta dalam program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty memberikan angin segar bagi otoritas pajak.selengkapnya
Singapura dan Australia telah sepakat untuk secara otomatis bertukar data keuangan wajib pajak dari dua negara dengan September 2018 dalam upaya untuk mencegah penggelapan pajak.selengkapnya
Kebijakan amnesti pajak masih menimbulkan keberatan dari beberapa pihak seperti dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merasa kesulitan memenuhi prosedur pengajuan amnesti.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya