Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriJumat 17 Nov 2017 14:16Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

 Perusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarPerusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarRabu 15 Nov 2017 13:46Ajeng Widyadibaca 795 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar pencetak laba tebal akan disisir dan disasar pajak. Istilah yang dipakai Ditjen Pajak adalah dinamisasi pajak, sebagai upaya ekstra (extra effort) untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sampai akhir tahun.selengkapnya

 Pengusaha Minta Bebas Pajak Seminggu, Kemenkeu: Layak DipertimbangkanPengusaha Minta Bebas Pajak Seminggu, Kemenkeu: Layak DipertimbangkanRabu 15 Nov 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 345 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai usulan pengusaha untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama seminggu bisa dan layak dipertimbangkan.selengkapnya

 Sektor setoran pajak besar diminta dinamisasiSektor setoran pajak besar diminta dinamisasiRabu 15 Nov 2017 09:14Ajeng Widyadibaca 513 kaliSemua Kategori

Sebagai salah satu langkah mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan dinamisasi penerimaan. Proses dinamisasi ini termasuk dalam salah satu rangkaian dari langkah extra effort, yakni pengawasan.selengkapnya

 80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan Stiker80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan StikerSelasa 14 Nov 2017 11:49Ajeng Widyadibaca 958 kaliSemua Kategori

Sebanyak 80 Wajib Pajak (WP) badan maupun individu yang menunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta Utara (Jakut) diberikan stiker dan plang tunggakan pajak pada Selasa (14/11). Total tunggakan pajak dari 80 WP dengan 118 Nilai Obyek Pajak (NOP) sebesar Rp 73,8 miliar.selengkapnya

 Ekonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaEkonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaSelasa 14 Nov 2017 09:31Ajeng Widyadibaca 330 kaliSemua Kategori

Pelemahan minat belanja masyarakat jadi sorotan pelaku usaha. Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam periode tertentu guna mengatasi persoalan itu. Namun, Ekonom dan Peneliti Pajak menilai, bila diterapkan, dampak kebijakan tersebut hanya sesaat.selengkapnya

 Aturan Pajak Bisnis Online Bakal Berlaku Akhir 2017Aturan Pajak Bisnis Online Bakal Berlaku Akhir 2017Senin 13 Nov 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 650 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan pajak bisnis online (e-commerce) di akhir 2017. Pemerintah memastikan tidak akan ada pengenaan pajak dan tarif baru kepada pelaku bisnis online, melainkan hanya tata cara pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariKerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariSenin 13 Nov 2017 11:26Ajeng Widyadibaca 959 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Pengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniPengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniJumat 10 Nov 2017 16:04Ajeng Widyadibaca 367 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi selama seminggu. Dari kacamata Kadin, PPN selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.selengkapnya

 Diduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiDiduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiKamis 9 Nov 2017 14:21Ajeng Widyadibaca 411 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menduga ada selisih antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan fakta di lapangan, terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi teluk Jakarta.selengkapnya

 Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimalSenin 14 Ags 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 903 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

 Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalSenin 13 Mar 2017 12:06Ajeng Widyadibaca 900 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya

 Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai PajakSenin 20 Feb 2017 14:34Ajeng Widyadibaca 757 kaliSemua Kategori

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1289 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Minta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianMinta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianKamis 16 Feb 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 642 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, PT Freeport Indonesia sejatinya hanya butuh kepastian terhadap investasi jangka panjang. Hal ini menanggapi permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar diberikan keringanan soal pajak, jika status kontraknya berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 856 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Menteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriMenteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriSelasa 7 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 595 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (idle) dipastikan tidak akan mengganggu investasi. Pasalnya, pajak progresif dikecualikan untuk kawasan industri dan kawasan yang tanahnya memiliki perencanaan bisnis jelas.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriPajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriSenin 6 Feb 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan baru soal pengenaan pajak progresif untuk lahan iddle atau menganggur masih dalam tahap pembahasan awal. Rencana ini diungkapkan pemerintah pekan lalu dengan niatan agar tanah-tanah yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.selengkapnya

 Pajak impor AS bisa tekan ekonomi duniaPajak impor AS bisa tekan ekonomi duniaSenin 6 Feb 2017 11:39Ajeng Widyadibaca 654 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mewujudkan ambisinya untuk mematok pajak impor sebesar 20%. Tak cuma Meksiko, ekonomi negara-negara Asia seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand bakal tertekan akibat aturan ini.selengkapnya

 Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSPJumat 3 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1041 kaliSemua Kategori

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :