Badan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelBadan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelKamis 14 Feb 2019 10:58Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan menindak tegas wajib pajak bandel dengan memproses hukum agar penerimaan pajak daerah Rp501 miliar pada tahun ini bisa terpenuhi.selengkapnya

 Pemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBPemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBSelasa 27 Feb 2018 16:02Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang segera menerapkan e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perbaikan layanan sehingga pemungutan pajak daerah bisa optimal.selengkapnya

 Pemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianPemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianRabu 21 Des 2016 09:36Ajeng Widyadibaca 1029 kaliSemua Kategori

Pemerintah daerah diminta mewujudkan keadilan sosial bagi kaum tani melalui penghapusan Pajak Tanah pada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dalam SPT PBB.selengkapnya

 BTN Proyeksi Pajak Progresif Tanah Nganggur Pacu Pertumbuhan PropertiBTN Proyeksi Pajak Progresif Tanah Nganggur Pacu Pertumbuhan PropertiKamis 9 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif mendapatkan pertentangan dari sebagian pihak yang merasa dirugikan.selengkapnya

 Pajak progresif tanah dan IMB dicabut, Bukit Sentul dan Intiland respon positifPajak progresif tanah dan IMB dicabut, Bukit Sentul dan Intiland respon positifSelasa 24 Sep 2019 09:49Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Sekretaris PT Sentul City Tbk (BKSL), Alfian Mujani menyambut positif penarikan wacana pajak progresif tanah yang dikeluarkan Pemerintah serta penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB).selengkapnya

 Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 24 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Penghasilan atas Transaksi PropertiPemerintah Pangkas Pajak Penghasilan atas Transaksi PropertiSabtu 13 Ags 2016 20:04Administratordibaca 1786 kaliSemua Kategori

Pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) final pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan dampak positif ke sektor properti terutama juga memberikan kemudahan berusaha dan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah.selengkapnya

 Yovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih PajakYovie Widianto: Enggak Semua Artis Itu Kaya untuk Ditagih PajakRabu 24 Ags 2016 10:29Administratordibaca 1219 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membidik para selebriti untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini pun mendapatkan respons positif dari kalangan selebriti. Tampak hadir puluhan artis papan atas tanah air dalam program sosialisasi pengampunan pajak pada siang ini di Kantor Ditjen Pajak.selengkapnya

 Surat Tax Amnesty Meresahkan, Ditjen Pajak: Abaikan Kalau Tak BenarSurat Tax Amnesty Meresahkan, Ditjen Pajak: Abaikan Kalau Tak BenarSelasa 27 Des 2016 11:09Ajeng Widyadibaca 1058 kaliSemua Kategori

“Belum lagi nuansa ancaman yang bisa menurunkan trust dan kesan sewenang-wenang. Sebaiknya ada validasi terlebih dahulu sebelum (surat) dikirim."selengkapnya

 Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh NonkaryawanSenin 23 Jan 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 927 kaliSemua Kategori

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

 Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh NonkaryawanSenin 23 Jan 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 0 kaliSemua Kategori

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

 TOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongTOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongJumat 11 Nov 2016 14:19Ajeng Widyadibaca 659 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

 Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunSelasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 994 kaliSemua Kategori

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

 SENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahSENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahRabu 25 Jan 2017 12:47Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan aturan main impor gas bagi sejumlah industri manufaktur dengan menutup peran perantara atau broker, demi mendapatkan harga lebih murah. (Bisnis Indonesia)selengkapnya

 Menagih Pengacara Agar Taat PajakMenagih Pengacara Agar Taat PajakJumat 25 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 869 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakPENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakRabu 4 Mei 2016 11:02Administratordibaca 1415 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

 KPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 14:26Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

 Pajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringPajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringRabu 1 Jul 2020 14:58Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Pungutan pajak digital yang ditujukan kepada perusahaan teknologi seperti Netflix dan dinilai tidak hanya sebagai upaya pemerintah dalam menangkap peluang ekonomi, tetapi juga perilaku konsumen di Tanah Air yang telah berpindah dari luring ke daring.selengkapnya

 Kemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliKemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliSabtu 28 Mei 2016 11:33Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) percaya diri bahwa RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) diketok palu DPR pada Juni. Sebulan kemudian diterapkan. "Kami harap pekan kedua (Juni) selesai. Setelah panja selesai. Setelah itu paripurna dan bisa langsung diterapkan bulan berikutnya (1Juli) semgat kita sama," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto di kantornya, Jakartaselengkapnya

 Catat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceCatat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceRabu 18 Mar 2020 15:17Ridha Anantidibaca 842 kaliSemua Kategori

Investor pada sektor industri padat karya harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas investment allowance.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :