Trump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectTrump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectRabu 22 Jul 2020 16:06Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Pajak Netflix belum bisa ditarik. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) belum sepakat dengan Indonesia atas pajak digital ini.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangSri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangKamis 14 Feb 2019 14:29Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat diterpa isu kurang sedap.selengkapnya

 Dear Pengusaha, Sri Mulyani Mulai Kaji Penurunan Tarif PPh BadanDear Pengusaha, Sri Mulyani Mulai Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 14:27Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mengkaji penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha. Ini merupakan permintaan para pelaku usaha nasional.selengkapnya

 Lewat Sosmed, Sri Mulyani Ingin Rakyat Tahu Mengapa Harus Bayar PajakLewat Sosmed, Sri Mulyani Ingin Rakyat Tahu Mengapa Harus Bayar PajakKamis 6 Des 2018 14:59Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu menteri yang aktif menggunakan sosial media (sosmed), mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Di sosial medianya, dia kerap membagikan informasi seputar pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan.selengkapnya

 Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Rabu 8 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1179 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi acara gathering eksportir Indonesia yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Jakarta, Selasa (7/8/2018).selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiArab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiSelasa 2 Jan 2018 15:05Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, dikhawatirkan bisa membuat barang yang dipasok dari sana harganya naik.selengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Siapkan Sel Khusus Penunggak PajakKanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Siapkan Sel Khusus Penunggak PajakSenin 7 Mar 2016 14:13Administratordibaca 3998 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I gencar menindak penunggak pajak. Sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Tengah diminta menyediakan sel khusus bagi penunggak pajak. Salah satunya instansi yang sudah menyediakan bilik penjara kecil bagi penunggak pajak yakni Rutan Kelas II B Jepara. Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah I Dasto Ledyantoselengkapnya

 Pembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuPembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuSelasa 21 Jul 2020 13:58Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.selengkapnya

 Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Selasa 2 Jan 2018 14:58Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, seiring dengan turunnya harga minyak dunia di negara-negara timur tengah.selengkapnya

 PERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyPERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 11:08Fauzi Adnandibaca 1231 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II membebaskan seorang pengusaha Solo pengemplang pajak senilai Rp43 miliar yang disandera di Rutan Kelas 1 A Solo, Selasa (23/8/2016) lalu.selengkapnya

 Sri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSelasa 15 Jan 2019 11:02Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan memberikan tarif pajak lebih murah kepada setiap produksi kendaraan bermotor listrik.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup AmbisiusSri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup AmbisiusJumat 29 Jul 2016 07:29Administratordibaca 1545 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 cukup ambisius. Kemudian, ditambah target dari kebijakan pengampunan paja atau tax amnesty. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. http://klinikpajak.co.id/admin/master/news.php?edit=MjIxNw%3D%3D&tab=#selengkapnya

 Sri Mulyani Pede Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Kabur ke Luar NegeriSri Mulyani Pede Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Kabur ke Luar NegeriRabu 30 Jan 2019 14:26Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Masa tahan dana repatriasi hasil dari program amnesti pajak alias pengampunan pajak akan berakhir. Terakhir kali tax amnesty sendiri dilakukan oleh pemerintah pada 2017 lalu.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:19Administratordibaca 1669 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Logika Hukum Pengampunan PajakLogika Hukum Pengampunan PajakRabu 21 Des 2016 10:15Ajeng Widyadibaca 1296 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU Pengampunan Pajak (UUPP) No. 11 Tahun 2016 telah membuktikan bahwa logika hukum memahami UUPP telah memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pengujian UUPP yang diajukan beberapa pihak memberi pelajaran pentingnya logika hukum dipahami dengan benar.selengkapnya

 Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanDana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanKamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 528 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.selengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :