Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanSenin 20 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

 Sukses Amnesti Pajak Tahap I, BI Sarankan IniSukses Amnesti Pajak Tahap I, BI Sarankan IniJumat 7 Okt 2016 11:09Admindibaca 637 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung mengatakan, penggunaan dana tersebut berguna untuk mengurangi risiko pengetatan likuiditas di perbankan.selengkapnya

 Kemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKamis 26 Mei 2016 17:22Administratordibaca 1545 kaliSemua Kategori

Bos event organizer (EO) di Bandung harus meringkuk di balik jeruji besi akibat ulahnya menggelapkan pajak selama lima tahun berturut-turut. Tersangka Bayu Gautama yang mengendalikan usaha yang bergerak di bidang hiburan itu sejak 2006. Akibatnya negara merugi Rp 1,9 miliar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I menyerahkan tersangka Bayu Gautama ke kantor Kejaksaan Tinggiselengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1378 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jabar DiperpanjangPembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jabar DiperpanjangRabu 11 Des 2019 09:54Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor atau Program Double. Menurut Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko, semula program yang dimulai sejak 10 November ini akan berakhir pada Selasa atau 10 Desember 2019 ini. Namun, akan diperpanjang hingga 30 Desember karena tingginya animo masyarakat.selengkapnya

 Menanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanMenanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanSabtu 17 Des 2016 10:07Ajeng Widyadibaca 716 kaliSemua Kategori

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

 Kompromi Tax AmnestyKompromi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 14:50Administratordibaca 1477 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera melansir peraturan Menteri Keuangan untuk memperpanjang tenggat penyerahan persyaratan administrasi bagi wajib pajak yang berminat mengikuti program pengam punan pajak periode pertama menjadi Desember 2016.selengkapnya

 Ekonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniEkonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniSenin 8 Apr 2019 11:20Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.selengkapnya

 DJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissDJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissJumat 8 Feb 2019 11:59Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku belum memiliki hitungan pasti terkait potensi aset wajib pajak Indonesia atas kasus tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang dilarikan ke Swiss. Padahal, kedua negara sudah menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA).selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%Rabu 5 Des 2018 13:15Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2019 mendatang. Kenaikan kedua jenis pajak tersebut agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum.selengkapnya

 Kejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorKejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorRabu 21 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggenjot penerimaan pajak dengan menghapus sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakSri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakRabu 24 Jun 2020 12:51Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan redesain sistem keuangan negara kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya melihat selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing terkotak-kotak dan tidak efisien.selengkapnya

 28 Kasus Hukum Pajak Ditangguhkan28 Kasus Hukum Pajak DitangguhkanSabtu 27 Ags 2016 10:03Administratordibaca 1392 kaliSemua Kategori

Peroses hukum 28 kasus pidana perpajakan untuk sementara waktu dihentikan selama program pengampunan pajak atau tax amnesty berlangsung. Bahkan kasusnya akan benar-benar dihentikan jika wajib pajak mendeklarasikan total hartanya dan membayar uang tebusan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Yoyok Satiotomo mengatakan, ke-28 kasus pidana perpajakan yang dihentikanselengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatTax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatSelasa 27 Des 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 849 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

 Pemerintah atur batas waktu bagi WP UKM gunakan tarif PPh FinalPemerintah atur batas waktu bagi WP UKM gunakan tarif PPh FinalKamis 19 Apr 2018 10:20Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan tarif PPh final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang sedang disiapkan pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Berkat Razia, Pendapatan Pajak Riau MeningkatBerkat Razia, Pendapatan Pajak Riau MeningkatSenin 31 Des 2018 10:34Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Usaha Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendongkrak penerimaan daerahnya berhasil dilaksanakan. Salah satu pendorong yaitu rutinnya razia kendaraan bermotor oleh pemda setempat.selengkapnya

 Waduh, 228 mobil mewah di Jakarta menunggak bayar pajak!Waduh, 228 mobil mewah di Jakarta menunggak bayar pajak!Rabu 20 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Sistem Administrasi Manunggal Satu atap (Samsat) Jakarta Barat mencatat ada 228 unit kendaraan mewah dari 2.190 unit kendaraan di Jakarta Barat yang menunggak pajak. Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Joko Pujiyanto mengatakan, kategori kendaraan mewah adalah nilai jualnya di atas Rp1 miliar.selengkapnya

 Harga Minyak di Balik Seretnya Penerimaan PajakHarga Minyak di Balik Seretnya Penerimaan PajakSelasa 19 Nov 2019 11:14Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak negara pada bulan Oktober 2019 melambat. Kondisi ini disebabkan karena kontribusi pajak dari sektor migas terbebani harga minyak yang turun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :