UU Pengampunan Pajak alias tax amnesty diterbitkan agar Indonesia bisa membuktikan kedaulatan negara di semua bidang.selengkapnya

Komunitas internasional telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk memajaki perusahaan multinasional dan mendorong mobilisasi pendapatan domestik.selengkapnya

Pemerintah Indonesia mengusulkan sanksi atau hukuman bagi negara yang melanggar komitmen keterbukaan data terkait perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Sanksi terberat dicoret atau blacklist dari daftar tersebut.selengkapnya

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

Pemerintah menerbitkan beleid baru soal perlakuan pajak bagi perusahaan tambang mineral. Beleid itu bertajuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral .selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Juli 2018 sudah mencapai sebesar 74,72% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 275 triliun. Bila dihitung, realisasi PNBP per Juli 2018 sudah mencapai Rp 205,4 triliun. Dari jumlah itu, realisasi penerimaan PNBP di sektor minyak dan gas (migas) sudah mencapai 86,6% dari target dan sektor non-migas sselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan daftar negara yang akan diprioritaskan dalam implementasi automatic exchange of information atau AEoI.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan dari fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas ini pun di antaranya menghasilkan pendapatan negara dari pajak sebesar Rp90,6 triliun.selengkapnya

Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan meski Indonesia masuk dalam 20 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (tax ratio) RI masih sama dengan ‎negara-negara di kawasan Afrika.selengkapnya

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak bakal segera menerima informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari 79 yurisdiksi. Hal itu seiring dengan pemberlakuan kerja sama global pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

Presiden RI Jokow Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh aparat negara untuk ikut mensukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Langkah tersebut untuk memberikan pesan moral kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kebijakan ini sangat penting.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima data nasabah jasa keuangan dari 58 negara, termasuk Singapura, selepas berlakunya pertukaran data nasabah otomatis untuk kepentingan perpajakan (Authomatic Exchange of Information/AEoI) pada awal September kemarin.selengkapnya

Hingga 14 November 2016, penerimaan negara dari dana tebusan program amnesti (pengampunan) pajak mencapai Rp98,3 triliun. Atau setara 59,5% dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengejar penerimaan negara. Bahkan, upaya itu dilakukan dengan mempertaruhkan nyawa. Ia pun meminta jajarannya tidak berkhianat, dengan menjaga pemanfaatan penerimaan tersebut.selengkapnya

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo mengajak semua penyelenggara negara memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengolah data yang diterima melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI). Karena itu, pemerintah belum bisa membeberkannya ke publik. Sejauh ini pemerintah telah menerima data dari 65 negara.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negara setelah pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) berlaku akhir September ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya