Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya
Pasca berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, kepatuhan wajib (WP) pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan baru sebesar 61,7%.selengkapnya
Anda belum pernah diperiksa pajak? Bersiap-lah, karena Anda berpotensi masuk daftar target prioritas pemeriksaan aparat pajak.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan meneken perjanjian kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kerjasama ini dilakukan demi terciptanya sinergi yang harmonis, dan sebagai wujud kemitraan antara IKPI dengan DJP.selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP) di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) melalui implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019.selengkapnya
Pemerintah tak perlu menunggu pembenahan sistem teknologi dan informasi sampai rampung untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, peningkatan kepatuhan masyarakat untuk memabayar pajak sangat penting dan memberikan manfaat terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah terus berkampanye layanan pajak yang berbasis elektronik seperti e-filling dan juga e-billing. Hingga sekarang ini penggunaan fasilitas pajak seperti e-filling telah menembus sekitar 5,5 juta.selengkapnya
Pasca pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) tahun 2018, mencatatkan kenaikan sebesar 8,4% pada rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018.selengkapnya
Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP) jatuh pada tanggal 31 Maret 2019. Untuk mengejar kepatuhan formal wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatur enam strategi.selengkapnya
Otoritas pajak terus mengawasi kepatuhan wajib pajak korporasi, termasuk melakukan mitigasi risiko jika ada wajib pajak (WP) yang memecah usahanya demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.selengkapnya
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai targetkan pemerintah terhadap rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebesar 85% pada tahun ini sesuatu yang realistis.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyampaikan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mencapai 1,2 juta wajib pajak hingga Senin (25/2) pagi. Dari total tersebut, sebanyak 61 ribu merupakan wajib pajak badan.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya persuasi akan lebih dikedepankan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak seusai berakhirnya pelaksanaan program amnesti pajak.selengkapnya
Tendensi pertumbuhan peredaran rokok ilegal semakin tinggi setelah kenaikkan tarif rata-rata cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan Harja Jual Eceran (HJE) rokok yang naik 35%. Untuk itu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membangun kawasan industri rokok terpadu.selengkapnya
Pemerintah mengeluarkan peraturan tertulis untuk penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di laut atau sungai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun menganggap usaha patroli laut yang dilakukan telah memperkecil resiko penyelundupan barang ke Indonesia.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya
Ditjen Bea dan Cukai gencar melakukan penindakan rokok dan pemusnahan barang-barang hasil penindakan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas pencegahan barang-barang ilegal.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya akan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membujuk pengusaha yang banyak menyimpan dananya di luar negeri untuk mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya