Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Kembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifKembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifSelasa 26 Jul 2016 06:37Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus menyiapkan insentif yang menarik bagi investor jika ingin mengembangkan kawasan minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Alasannya, insentif bisa memberikan nilai tambah di saat kondisi harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan.selengkapnya

 Soekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSoekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSabtu 16 Jul 2016 14:43Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah pusat akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara.selengkapnya

 Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3621 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Senin 4 Apr 2016 12:36Administratordibaca 1012 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

 IMF ingatkan soal kepatuhan pajak, ini langkah Ditjen PajakIMF ingatkan soal kepatuhan pajak, ini langkah Ditjen PajakJumat 23 Okt 2020 11:45Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah untuk menjaga kepatuhan para wajib pajak.selengkapnya

 Tren Bayar Pajak Online Di Jatim Melonjak 400 PersenTren Bayar Pajak Online Di Jatim Melonjak 400 PersenKamis 4 Jun 2020 09:37Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur mengungkapkam tren layanan membayar pajak melalui online mengalami peningkatan hingga 400 persen dalam 2 bulan terakhir ini akibat faktor pandemi virus corona atau Covid-19.selengkapnya

 Catat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceCatat! Ini Syarat Industri Padat Karya untuk Dapat Investment AllowanceRabu 18 Mar 2020 15:17Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Investor pada sektor industri padat karya harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Kantornya dilanda banjir, Bea Cukai tetap layani pita cukai hingga Rp 1,2 triliunKantornya dilanda banjir, Bea Cukai tetap layani pita cukai hingga Rp 1,2 triliunRabu 26 Feb 2020 14:04Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Banjir yang melanda DKI Jakarta hari ini, Selasa (25/2) telah menggenang sejumlah kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Banjir terdalam berada di kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur.selengkapnya

 Sidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakSidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakKamis 5 Des 2019 10:04Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur akan memasang alat perekam transaksi objek pajak. Pemasangan alat tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.selengkapnya

 Dukung Investasi, Bea Cukai Hadiri Ekspor Perdana Kawasan Berikat PT Karya SutarindoDukung Investasi, Bea Cukai Hadiri Ekspor Perdana Kawasan Berikat PT Karya SutarindoSelasa 8 Okt 2019 10:55Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Wilayah Jawa Timur I menambah daftar perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat serta mendorong ekspor produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada Kamis (3/10/2019).selengkapnya

 Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

 Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Selasa 19 Feb 2019 10:20Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.selengkapnya

 Keringanan Pajak 50 Persen untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya di Kota MalangKeringanan Pajak 50 Persen untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya di Kota MalangKamis 17 Jan 2019 11:07Ridha Anantidibaca 882 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, resmi menetapkan 32 bangunan peninggalan masa kolonial sebagai cagar budaya. Sertifikat penetapan telah diserahkan Wali Kota Malang pada para pemilik bangunan itu.selengkapnya

 NJOP Naik, Beli Rumah di Jakarta Makin SusahNJOP Naik, Beli Rumah di Jakarta Makin SusahJumat 6 Jul 2018 13:40Ridha Anantidibaca 868 kaliSemua Kategori

Mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah di Jakarta semakin berat untuk diwujudkan. Hal itu lantaran adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018.selengkapnya

 Jaring Mahasiswa Sadar Pajak, DJP Jatim III Buka Tax CenterJaring Mahasiswa Sadar Pajak, DJP Jatim III Buka Tax CenterRabu 9 Mei 2018 15:05Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Meningkatkan kesadaran pajak di kalangan milenial dan zaman now khususnya mahasiswa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III membuka tax center di sejumlah perguruan tinggi. Tax Center ini akan menjadi pusat edukasi dan informasi perpajakan khususnya di kalangan mahasiswa.selengkapnya

 WP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini ManfaatnyaWP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini ManfaatnyaSelasa 7 Feb 2017 12:57Ajeng Widyadibaca 1615 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur Harta Indra Tarigan meminta wajib pajak (WP) yang memiliki harta di luar negeri untuk memiliki surat tanda domisili.selengkapnya

 Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosSelasa 17 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1145 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

 Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanSenin 5 Des 2016 10:55Ajeng Widyadibaca 996 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :