Ditjen Bea Cukai & Ditjen Hubla Jalin Kerja SamaDitjen Bea Cukai & Ditjen Hubla Jalin Kerja SamaKamis 17 Jan 2019 10:42Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkut laut, dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 805 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Apindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluApindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluKamis 21 Jul 2016 16:04Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk mendorong perekonomian yang sedang melemah. Pelemahan ekonomi Indonesia telah berdampak terhadap dunia usaha seperti yang terjadi dalam tren kelesuan di beberapa sektor industri. Namun, Indonesia saat ini tidak dapat menggunakan kebijakan moneter secara berlebihan melalselengkapnya

 DJP ingin Wajib Pajak Sukarela ikut Pengampunan PajakDJP ingin Wajib Pajak Sukarela ikut Pengampunan PajakSabtu 2 Jul 2016 08:31Administratordibaca 1159 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menginginkan seluruh para wajib pajak untuk ikut terlibat dalam kebijakan pengampunan pajak meskipun program ini tidak bersifat memaksa.selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Kejar Target Pajak, Ini PR PemerintahKejar Target Pajak, Ini PR PemerintahKamis 23 Mei 2019 13:26Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Partner DDTC Fiskal Research Bawono Kristiaji menyebut pertumbuhan penerimaan pajak year-on-year (yoy) yang hingga April masih jauh dari target pertumbuhan sekitar 19 persen, memerlukan beberapa langkah penanganan.selengkapnya

 KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakJumat 17 Feb 2017 11:13Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya

 Ahmad Dhani Diperiksa Kantor PajakAhmad Dhani Diperiksa Kantor PajakKamis 10 Nov 2016 12:44Administratordibaca 1427 kaliSemua Kategori

Musisi Indonesia, Ahmad Dhani dipanggil oleh Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak. Pemanggilan kai ini untuk dimintai klarifikasi atas temuan DJP terhadap data aset yang dimiliki Dhani.selengkapnya

 Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakRabu 18 Jan 2017 13:56Ajeng Widyadibaca 701 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

 Tax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKTax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKRabu 24 Feb 2016 16:08Administratordibaca 1926 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik. “(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi, serta konsistensi penegakan hukum adalah ranah yang mestiselengkapnya

 Penerimaan pajak sampai Juli shortfall, DJP masih optimistis tingkatkan kepatuhan WPPenerimaan pajak sampai Juli shortfall, DJP masih optimistis tingkatkan kepatuhan WPSenin 2 Sep 2019 11:27Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2019 tercatat shortfall yang hanya mencapai Rp 705,7 triliun. Angka tersebut masih jauh di bawah outlook penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni baru 44,73% dari target penerimaan Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Genjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranGenjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranRabu 10 Jan 2018 11:07Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperbaiki prosedur pendaftaran untuk menggenjot penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaSelasa 6 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 612 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

 Penunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirPenunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirJumat 17 Jun 2016 07:41Administratordibaca 1718 kaliSemua Kategori

Seiring dengan penetapan Tahun Penegakan Hukum 2016, Kanwil DJP Jakarta Barat mencanangkan Mei 2016 sebagai Bulan Blokir dengan melaksanakan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak secara serentak di wilayah kerjanya. Pemblokiran dilakukan oleh 18 Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jajaran Kanwil DJP Bakarta Barat. Selama Bulan Blokir, tercatat sebanyak 112selengkapnya

 Pusdiklat Bea Cukai Menuju WCO Regional Training Center Asia PasifikPusdiklat Bea Cukai Menuju WCO Regional Training Center Asia PasifikSenin 29 Jul 2019 15:02Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Rionald Silaban berharap Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea Cukai dapat ditetapkan sebagai World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) untuk kawasan Asia Pasifik. Harapan ini disampaikan ketika ia menerima kunjungan Sekretaris Jenderal WCO Kunio Mikuriya dan Head of WCO Regional Office for Capacity Building (ROCselengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakPemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakSenin 10 Des 2018 11:20Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalDitjen Pajak Akui Tax Amnesty Belum OptimalSenin 27 Nov 2017 14:37Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty belum menambah kepatuhan wajib pajak (WP) secara signifikan.selengkapnya

 Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaSenin 5 Des 2016 11:37Ajeng Widyadibaca 1215 kaliSemua Kategori

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 Dua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPKDua Tersangka Suap di Ditjen Pajak Resmi Ditahan KPKRabu 23 Nov 2016 09:43Ajeng Widyadibaca 732 kaliSemua Kategori

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair, resmi menjadi tahanan KPK.selengkapnya

 Ahmad Dhani Datangi Ditjen Pajak, Ada Apa?Ahmad Dhani Datangi Ditjen Pajak, Ada Apa?Rabu 9 Nov 2016 15:37Ajeng Widyadibaca 947 kaliSemua Kategori

Musisi Ahmad Dhani mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Gatot Subroto hari ini, Rabu (9/11/2016). Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Ahmad Dhani mendatangi Kantor Pajak di lantai 14 bagian Direktorat Penegakan Hukum.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :