MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Berpeluang Pangkas Gap Kaya dan MiskinPengampunan Pajak Berpeluang Pangkas Gap Kaya dan MiskinSelasa 3 Mei 2016 18:57Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dapat menjadi cara untuk memangkas gap antara orang kaya dan miskin. Dia juga menambahkan tax amnesty bukan saja untuk memperbaiki ekonomi secara berkesinambungan, namun juga bisa mengurangi kesenjangan sosial.selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Ini Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiIni Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiKamis 21 Feb 2019 15:55Ridha Anantidibaca 1368 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Potensi Kurang Pajak Rp 219 T Dilarang MelebarPotensi Kurang Pajak Rp 219 T Dilarang MelebarSelasa 20 Sep 2016 11:59Administratordibaca 370 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak lagi membedakan antara penerimaan pajak yang bersumber dari tax amnesty dengan penerimaan pajak rutin. Oleh karenanya, potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun juga termasuk di dalamnya dari tax amnesty.selengkapnya

 Bos Kadin Tak Mau Pajak UMKM Disamakan dengan Perusahaan RaksasaBos Kadin Tak Mau Pajak UMKM Disamakan dengan Perusahaan RaksasaSelasa 31 Mei 2016 14:57Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Untuk hal itu diperlukan banyak Wajib Pajak (WP), baik dari perorangan, maupun perusahaan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pengenaan pajak antara perusahaan bisa dibedakan.selengkapnya

 Tax Amnesty Dapat Perluas Basis Data PajakTax Amnesty Dapat Perluas Basis Data PajakSenin 6 Jun 2016 13:51Administratordibaca 1217 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak/tax amnesty masih berlangsung antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menargetkan tax amnesty ini bisa diterapkan pada 1 Juli 2016, namun hingga saat ini masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih menjadi perdebatan.selengkapnya

 Inklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanInklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanRabu 29 Nov 2017 11:35Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan, universitas sebagai salah satu pilar berperan penting untuk membangun negeri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa berpikir panjang agar sinergi antara konsultan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Bos BEI Targetkan UMKM Daftar Tax Amnesty di 3 Bulan PertamaBos BEI Targetkan UMKM Daftar Tax Amnesty di 3 Bulan PertamaRabu 20 Jul 2016 14:54Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bukalapak terkait sosialisasi tax amnesty. Market place yang khusus memfasilitasi UMKM ini ditargetkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan UMKM untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai program pengampunan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Program Secondment Akan Tingkatkan Penerimaan NegaraSri Mulyani: Program Secondment Akan Tingkatkan Penerimaan NegaraJumat 29 Mar 2019 11:25Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan secondment antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

 Tarik Pajak hingga Bea Masuk, Jadi Skema Batasi Impor Barang E-CommerceTarik Pajak hingga Bea Masuk, Jadi Skema Batasi Impor Barang E-CommerceKamis 18 Jul 2019 15:28Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya mencari cara untuk membatasi derasnya barang-barang impor yang masuk melalui perdagangan online atau marketplace. Hal ini dinilai penting sebagai langkah untuk menciptakan iklim usaha yang setara antara barang lokal dan barang impor.selengkapnya

 Penunggak Pajak akan Dicegah Pergi ke Luar NegeriPenunggak Pajak akan Dicegah Pergi ke Luar NegeriSenin 4 Jun 2018 11:14Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini memungkinkan dilakukan pencegahan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh saat hendak bepergian ke luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Menkeu Sebut Tax Amnesty Buat Devisa MelimpahMenkeu Sebut Tax Amnesty Buat Devisa MelimpahRabu 27 Jul 2016 09:52Administratordibaca 842 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bakal memperlihatkan kesenjangan (gap) yang signifikan antara devisa Indonesia dengan data ekspor. Pasalnya, selama ini banyak potensi devisa masyarakat Indonesia lari dan disimpan di negara-negara suaka pajak (tax havens).selengkapnya

 Tingkatkan penerimaan pajak, Kemkeu jalin kolaborasi lewat program secondmentTingkatkan penerimaan pajak, Kemkeu jalin kolaborasi lewat program secondmentKamis 28 Mar 2019 15:30Ridha Anantidibaca 861 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan secondment antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1076 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 PDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanPDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanRabu 29 Jun 2016 14:44Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya

 BCA Dominasi Pengumpulan Dana TebusanBCA Dominasi Pengumpulan Dana TebusanSelasa 30 Ags 2016 20:22Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air. Dari data yang dihimpun Bisnis, PT Bank Central Asia Tbk. sejauh ini mengumpulkan dana tebusan paling besar di antara bank persepsi lainnya.selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Luhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 6 Sep 2016 18:29Administratordibaca 690 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :