3 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 20143 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 2014Rabu 16 Mar 2016 05:06Administratordibaca 1106 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tiga oknum pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sejak 1 Agustus 2014. Ketiga tersangka berinisial HES, ICN, dan SR terkait atas kasus pemerasan kepada Wajib Pajak (WP). Kasus ini telah didahului dari hasil kerja sama internal DJP danselengkapnya

 DJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiDJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiSenin 14 Mar 2016 09:59Administratordibaca 3195 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya

 Dukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenDukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenSelasa 26 Mar 2019 14:10Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

 Sri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSenin 25 Mar 2019 09:57Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

 Qatar Berlakukan Pajak Minuman Keras 100 Persen Mulai 1 Januari 2019Qatar Berlakukan Pajak Minuman Keras 100 Persen Mulai 1 Januari 2019Rabu 2 Jan 2019 14:52Ridha Anantidibaca 973 kaliSemua Kategori

Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar, akan menerapkan pajak 100 persen untuk minuman beralkohol mulai 1 Januari 2019, kata seorang pejabat.selengkapnya

 UJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaUJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaJumat 27 Apr 2018 11:39Ridha Anantidibaca 1073 kaliSemua Kategori

Kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan.selengkapnya

 Ferry Salim akui kesulitan dapat bukti pemotongan pajakFerry Salim akui kesulitan dapat bukti pemotongan pajakRabu 28 Feb 2018 09:56Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Ferry Chandra Salim seorang Aktor dan Master of Ceremonies (MC) mengakui, sulitnya mendapatkan bukti potongan pajak penghasilan. Padahal, dia pun ingin menjadi Wajib Pajak yang taat pajak.selengkapnya

 Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesRabu 22 Feb 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 5815 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

 KPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTKPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTSelasa 22 Nov 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 1090 kaliSemua Kategori

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin malam, 21 November 2016. Informasi yang diperoleh Liputan6.com menyebutkan, Tim Satgas KPK menangkap pejabat eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang berinisial HS.selengkapnya

 PERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyPERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 11:08Fauzi Adnandibaca 1197 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II membebaskan seorang pengusaha Solo pengemplang pajak senilai Rp43 miliar yang disandera di Rutan Kelas 1 A Solo, Selasa (23/8/2016) lalu.selengkapnya

 Ditjen Pajak Salah Hitung Soal Tebusan Tax Amnesty di BekasiDitjen Pajak Salah Hitung Soal Tebusan Tax Amnesty di BekasiSabtu 27 Ags 2016 12:26Administratordibaca 4775 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui adanya kesalahan penghitungan terkait laporan dari seorang pensiunan tentara, yang mengikuti program kebijakan pengampuan pajak atau tax amnesty. Dia diwajibkan membayar uang tebusan sebesar Rp94 juta karena memiliki aset yang tidak dideklarasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,7 miliar. Setelah dihitung lagi,selengkapnya

 SPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSelasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.selengkapnya

 OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?Selasa 31 Mei 2016 14:00Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Baru baru ini sejumlah bank mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya. Para direksi bank mengaku langkah nasabah menutup aplikasi kartu kreditnya tersebut tak lepas dari terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 Geruduk Kantor Pajak, Dokter di Kendari Protes Potongan 100%Geruduk Kantor Pajak, Dokter di Kendari Protes Potongan 100%Senin 8 Apr 2019 11:08Ridha Anantidibaca 1111 kaliSemua Kategori

Puluhan dokter spesialis yang bertugas di RS Bahteramas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Kantor Pajak Kendari, Jumat (5/4/2019). Kedatangan mereka untuk mengajukan protes atas pemotongan pajak profesi sebesar 100 persen yang dilakukan sejak 2018.selengkapnya

 Importir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCImportir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCSelasa 8 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Di tengah kabar tak sedap mengenai adanya oknum importir nakal yang tak tersentuh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban terhadap penertiban importir berisiko tinggi (PIBT).selengkapnya

 Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 14 Feb 2018 14:04Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Sri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSelasa 22 Nov 2016 14:24Ajeng Widyadibaca 849 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 Petugas Pajak Blusukan Sosialisasikan Tax Amnesty ke Pasar IndukPetugas Pajak Blusukan Sosialisasikan Tax Amnesty ke Pasar IndukKamis 10 Nov 2016 20:31Administratordibaca 615 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah gencar melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty dalam upaya mensukseskan periode II. Kali ini, petugas pajak yang diwakili oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati untuk mensosialisasikan program tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :