Perjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakPerjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakKamis 7 Feb 2019 10:51Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

 Rombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanRombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanJumat 25 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 674 kaliSemua Kategori

Terungkapnya kembali kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi pintu masuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenahi institusi itu. Apalagi bukan kali ini saja pejabat dan pegawai pajak yang melakukan pelanggaran.selengkapnya

 Penerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumPenerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumRabu 29 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 1882 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan denda pajak dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017. Ada kekhawatiran program ini dapat menimbulkan permasalaham hukum di kemudian hari.selengkapnya

 Rekening Keuangan Milik Orang Meninggal Wajib Disetor ke Ditjen PajakRekening Keuangan Milik Orang Meninggal Wajib Disetor ke Ditjen PajakRabu 28 Feb 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1137 kaliSemua Kategori

Lembaga keuangan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak rekening keuangan milik nasabah yang sudah meninggal alias rekening warisan yang belum dibagi. Hal tersebut tertulis dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1721 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Bank wajib mendaftar ke Ditjen Pajak, ini kata bankirBank wajib mendaftar ke Ditjen Pajak, ini kata bankirKamis 15 Feb 2018 10:30Ridha Anantidibaca 677 kaliSemua Kategori

Bankir berkomentar terkait dengan kewajiban laporan data nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sesuai dengan peraturan dirjen pajak No PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Perdaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.selengkapnya

 AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:07Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Wajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiWajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiSenin 5 Feb 2018 09:45Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Satu Juta Hektare Lahan Sawit di Riau Menunggak PajakSatu Juta Hektare Lahan Sawit di Riau Menunggak PajakKamis 5 Des 2019 10:24Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sekitar satu juta hektare lahan perkebunan sawit dari total luas 2,4 juta hektare yang terhampar di Bumi Lancang Kuning tersebut menunggak pajak.selengkapnya

 Presiden Ajak Pengusaha Manfaatkan `Tax Amnesty`Presiden Ajak Pengusaha Manfaatkan `Tax Amnesty`Senin 4 Jul 2016 08:29Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha Indonesia yang menyimpan dana di luar negeri untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) guna membangun ekonomi bangsa.selengkapnya

 Ngemplang Pajak Rp1,57 M, Seorang Direktur DisanderaNgemplang Pajak Rp1,57 M, Seorang Direktur DisanderaKamis 19 Mei 2016 15:55Administratordibaca 1195 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyandera wajib pajak (WP) yang terbukti mengemplang pajak. Penyanderaan dilakukan oleh DJP yang bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Mei 2016 terhadap ARF, Direktur PT EJ yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp1,57 miliar.selengkapnya

 Tax Amnesty tak Berlaku bagi Para KoruptorTax Amnesty tak Berlaku bagi Para KoruptorSenin 21 Mar 2016 12:30Administratordibaca 1356 kaliSemua Kategori

Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, pengampunan pajak bukanlah untuk mengampuni para koruptor. Pengampunan pajak lebih ditujukan kepada para wajib pajak yang selama ini tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, serta tidak menghilangkan hukuman pidana korupsi.selengkapnya

 Polri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhPolri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhSelasa 8 Mar 2016 06:51Administratordibaca 1467 kaliSemua Kategori

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. "Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dariselengkapnya

 Ditjen Pajak Kantongi Data WNI yang Taruh Duit di 58 NegaraDitjen Pajak Kantongi Data WNI yang Taruh Duit di 58 NegaraKamis 4 Okt 2018 15:51Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima data nasabah jasa keuangan dari 58 negara, termasuk Singapura, selepas berlakunya pertukaran data nasabah otomatis untuk kepentingan perpajakan (Authomatic Exchange of Information/AEoI) pada awal September kemarin.selengkapnya

 Kantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganKantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganSelasa 15 Mei 2018 14:19Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua Kategori

Program pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)Senin 14 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang perpajakan.selengkapnya

 PERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiPERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiRabu 2 Mei 2018 11:12Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU/XV/2017 telah memperluas makna pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak (WP). Namun demikian, masalah tak hanya sampai di situ, saat ini pascaputusan itu muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak melakukan uji kompetensi kepada kuasa WP.selengkapnya

 Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaSenin 13 Jun 2016 15:11Administratordibaca 1668 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

 Berantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasBerantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasSenin 16 Sep 2019 13:32Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan bangsa atas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bea Cukai Ternate mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM), Kamis (12/9/2019).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :