Ekonom Minta Pemerintah Lanjutkan Simplifikasi Cukai RokokEkonom Minta Pemerintah Lanjutkan Simplifikasi Cukai RokokRabu 12 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Ekonom World Bank Indonesia Frederico Gil Sander berharap pemerintah agar terus menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.selengkapnya

 Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakRabu 18 Jan 2017 13:56Ajeng Widyadibaca 694 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

 Penerimaan pajak turun, gara-gara restitusi pajak?Penerimaan pajak turun, gara-gara restitusi pajak?Senin 23 Des 2019 09:23Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Pengembalian atau restitusi pajak kepada wajib pajak tumbuh tinggi di tahun ini. Besarnya restitusi pajak ini menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak terkoreksi 0,04% year on year (yoy) sampai November 2019.selengkapnya

 Perbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakPerbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakRabu 21 Mar 2018 11:48Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Polemik terkait besaran utang pemerintah yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan rasio pajak.selengkapnya

 Pelaku UMKM Dimungkinkan untuk Pilih Mekansime Kena PajakPelaku UMKM Dimungkinkan untuk Pilih Mekansime Kena PajakSenin 19 Mar 2018 13:40Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memilih mekanisme pengenaan pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler.selengkapnya

 Kemkop UKM:  Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanKemkop UKM: Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanSelasa 5 Jun 2018 13:53Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 % atas omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 Kemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanKemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanSenin 19 Mar 2018 09:38Ridha Anantidibaca 1054 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, aturan tersebut akan dikeluarkan pekan depan.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaSri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaRabu 29 Nov 2017 10:37Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

 Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditTakut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu KreditSelasa 17 Mei 2016 16:46Administratordibaca 2096 kaliSemua Kategori

Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ramai-ramai menutup akun kartu kredit akibat takut transaksinya diintip Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Penutupan tersebut bahkan naik tiga kali lipat dalam sebulan. Direktur BCA Santoso mengatakan, selain alasan itu memang ada yang lain. Namun, momennya persis bertepatan ketika Ditjen Pajak mengumumkan akan melihat data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Senin 22 Jun 2020 10:22Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Pemerintah hanya membatasi pemanfaatan fasilitas fiskal berupa tarif 3 persen lebih rendah dari tarif normal kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham maksimal sampai 30 September 2020.selengkapnya

 Ingkar Janji Bawa Pulang Dana ke RI, Ini Ancaman Sri MulyaniIngkar Janji Bawa Pulang Dana ke RI, Ini Ancaman Sri MulyaniRabu 4 Jan 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 524 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan memungut tarif pajak normal kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty yang tidak merealisasikan repatriasi dana hingga 31 Desember 2016.selengkapnya

 Tak Ikut Tax Amnesty, Ini Nasib Wajib Pajak 3 Tahun ke DepanTak Ikut Tax Amnesty, Ini Nasib Wajib Pajak 3 Tahun ke DepanKamis 24 Nov 2016 15:06Ajeng Widyadibaca 875 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, selain karena tarif tebusan yang murah, program ini hanya akan berlaku hingga Maret 2017 mendatang.selengkapnya

 Pemerintah Mau Potongan Pajak Efektif? Ini Saran CIPSPemerintah Mau Potongan Pajak Efektif? Ini Saran CIPSSenin 15 Jun 2020 16:11Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menambahkan paket stimulus Covid-19 sebesar Rp677,2 triliun. Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi, sedangkan Rp87,55 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan. Namun, terbatasnya anggaran perlu disikapi dengan penggunaan yang tepat sasaran.selengkapnya

 New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruNew Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruSelasa 23 Jun 2020 09:38Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Dalam membuat kebijakan ekonomi di tahun 2021, pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.selengkapnya

 Tok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariTok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariKamis 16 Jan 2020 08:56Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 Aturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaAturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaSelasa 14 Jan 2020 12:52Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019.selengkapnya

 Ekonom: Perbaikan Sektor Ekonomi Akan Terjadi Secara BertahapEkonom: Perbaikan Sektor Ekonomi Akan Terjadi Secara BertahapSelasa 16 Jun 2020 11:24Ridha Anantidibaca 881 kaliSemua Kategori

Ekonom meyakini tidak hanya sektor pariwisata, namun sektor ekonomi lain pun akan menuju perbaikan dengen mulai dibukanya pembatasan.selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1051 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Pajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetPajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetSenin 11 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :