Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSPJumat 3 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1037 kaliSemua Kategori

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

 Mengadili Persepsi AmnestiMengadili Persepsi AmnestiRabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 587 kaliSemua Kategori

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Jajaran Tetap Semangat Perangi PandemiSri Mulyani Ingatkan Jajaran Tetap Semangat Perangi PandemiSelasa 18 Mei 2021 11:05Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajarannya Kementerian Keuangan agar tetap semangat dalam menghadapi pandemi covid-19. Saat ini penanganan pandemi masih terus dilakukan, serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih menjadi instrumen penting.selengkapnya

 Harapan IKPI terhadap Dirjen Pajak BaruHarapan IKPI terhadap Dirjen Pajak BaruRabu 6 Nov 2019 11:25Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Penunjukan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak diharapkan makin memperkuat kolaborasi antara pihak otoritas dan konsultan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perkuat Pengawasan Kepatuhan PerpajakanDitjen Pajak Perkuat Pengawasan Kepatuhan PerpajakanSenin 28 Mei 2018 14:28Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalin kerja sama dalam rangka memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Langkah ini diharapkan memberi efek positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Meterai Palsu Rugikan Negara Rp6,1 MiliarDitjen Pajak: Meterai Palsu Rugikan Negara Rp6,1 MiliarKamis 22 Mar 2018 08:33Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi kerja Tim Satuan Tugas Fismondev Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap tindak pidana penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online, yang merugikan negara Rp6,1 miliar.selengkapnya

 BNI Syariah: pajak Saudi tidak berpengaruh signifikanBNI Syariah: pajak Saudi tidak berpengaruh signifikanSenin 8 Jan 2018 12:04Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, mengatakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah jamaah umrah.selengkapnya

 KPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTKPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTSelasa 22 Nov 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 1099 kaliSemua Kategori

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin malam, 21 November 2016. Informasi yang diperoleh Liputan6.com menyebutkan, Tim Satgas KPK menangkap pejabat eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang berinisial HS.selengkapnya

 PPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakPPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakRabu 7 Okt 2020 15:35Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan relaksasi atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Netflix hingga Spotify Kena Pajak 10%, Ini AlasannyaNetflix hingga Spotify Kena Pajak 10%, Ini AlasannyaJumat 3 Jul 2020 14:31Ridha Anantidibaca 238 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka-bukaan tentang alasan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada perusahaan digital. Mengingat, pengenaan pajak digital ini menimbulkan banyak reaksi tidak senang dari kalangan masyarakat.selengkapnya

 Pemerintah longgarkan aturan cukai hasil tembakau jenis iris bagi pengusahaPemerintah longgarkan aturan cukai hasil tembakau jenis iris bagi pengusahaSenin 30 Sep 2019 14:48Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengubah aturan tentang pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Salah satu perubahannya ialah kelonggaran barang kena cukai bagi pengusaha rokok dalam menetapkan hasil tembakau untuk jenis tembakau iris.selengkapnya

 Perubahan Batas PPh Pribadi, Sri Mulyani Sebut Untungkan Kelas MenengahPerubahan Batas PPh Pribadi, Sri Mulyani Sebut Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:52Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah ambang batas pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Mengenai perubahan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyakini, hal itu bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiPemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiJumat 6 Sep 2019 15:18Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji kemungkinan pelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Salah satu cara yang dikaji adalah dengan mengubah rentang kelompok penghasilan (bracket) pada lapisan (layer) penghasilan kena pajak dalam memungut PPh OP.selengkapnya

 BI Bakal Lapor Tiap Bulan ke Ditjen PajakBI Bakal Lapor Tiap Bulan ke Ditjen PajakSenin 12 Ags 2019 08:53Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengubah mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) surplus Bank Indonesia (BI) dari sebelumnya per tahun menjadi tiap bulan.selengkapnya

 Industri Rokok Minta Aturan Tarif dan Struktur Cukai Tak DiubahIndustri Rokok Minta Aturan Tarif dan Struktur Cukai Tak DiubahKamis 8 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Industri rokok mengusulkan agar pemerintah tidak mengubah kebijakan terkait dengan cukai, baik tarif maupun strukturnya.selengkapnya

 Berbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitBerbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitSenin 1 Jul 2019 14:12Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera mengeluarkan aturan terkait dengan relaksasi ketentuan pengembalian PPN.selengkapnya

 Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Kamis 27 Jun 2019 14:38Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memangkas pajak properti mewah. Setelah pekan lalu mengubah ketentuan batasan nilai yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kali ini Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 hunian mewah.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Bakal Turun, Gaikindo SemringahPajak Mobil Mewah Bakal Turun, Gaikindo SemringahJumat 15 Mar 2019 15:49Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Produsen otomotif menyambut baik rencana pemerintah menurunkan dan mengubah formula perhitungan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat dari sebelumnya berdasarkan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.selengkapnya

 Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Rabu 13 Mar 2019 09:01Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah skema pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Nantinya PPnBM tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tetapi dari emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor.selengkapnya

 Skema Pajak Mobil Mewah Diubah, Penerimaan Negara Jadi Berapa?Skema Pajak Mobil Mewah Diubah, Penerimaan Negara Jadi Berapa?Selasa 12 Mar 2019 14:38Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM Kendaraan Bermotor Roda Empat. Skema itu pun tengah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :