Tiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakTiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakRabu 8 Jun 2016 06:57Administratordibaca 1234 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, dari 23 bank yang dimintai kerja sama untuk menyerahkan data kartu kredit nasabah, tercatat baru tiga bank sudah rampung memberikan data yang mereka miliki. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan, Harry Gumelar, menyampaikan, sisanya saat ini masih menunggu kelengkapan data-data mereka untuk diserahkan ke Ditjenselengkapnya

 Sofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakSofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakJumat 3 Jun 2016 13:34Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berharap Undang-Undang Tax Amnesty segera rampung. Pasalnya, Indonesia membutuhkan basis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negera melalui pajak. Sofyan mengatakan, pengumpulan pajak kita saat ini baru 12 persen dan itu sangat kecil. "Dengan tax amnesty berhasil maka basis pajak meningkat.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenPemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenKamis 26 Mei 2016 19:35Administratordibaca 598 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp53,4 TriliunTax Amnesty Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp53,4 TriliunSelasa 24 Mei 2016 16:40Administratordibaca 590 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan akan ada tambahan dari sisi penerimaan pajak sebesar Rp53,4 triliun jika Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) bisa segera rampung pada Juni 2016 mendatang.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPAda Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPJumat 11 Mar 2016 06:17Administratordibaca 3102 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty. Sebab, semakin cepat tax amnesty rampung, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu menggenjot pemeriksaan wajib pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah memerintahkan ribuan penyidik dan pemeriksa di DJP untuk memburu wajib pajak nakal.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1842 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Terdongkrak pemulihan ekonomi, setoran pajak lima sektor usaha ini mulai positifTerdongkrak pemulihan ekonomi, setoran pajak lima sektor usaha ini mulai positifKamis 27 Mei 2021 15:31Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sangat dirasakan pada April lalu. Hal itu pun berdampak pada setoran pajak lima sektor usaha yang mulai masuk di zona positif.selengkapnya

 Setoran pajak lima sektor usaha ini mulai positif terdongkrak pemulihan ekonomiSetoran pajak lima sektor usaha ini mulai positif terdongkrak pemulihan ekonomiKamis 27 Mei 2021 14:55Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sangat dirasakan pada April lalu. Hal itu pun berdampak pada setoran pajak lima sektor usaha yang mulai masuk di zona positif.selengkapnya

 Pajak berikan kelonggarkan laporan SPT 2019 bagi Badan Usaha dan WP PribadiPajak berikan kelonggarkan laporan SPT 2019 bagi Badan Usaha dan WP PribadiSenin 20 Apr 2020 11:11Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) atas pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2019 pada 30 April 2019.selengkapnya

 Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasAturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasRabu 6 Mar 2019 15:26Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.selengkapnya

 664 Ribu Wajib Pajak Badan Usaha Sudah Lapor SPT, Mayoritas Masih Manual664 Ribu Wajib Pajak Badan Usaha Sudah Lapor SPT, Mayoritas Masih ManualKamis 3 Mei 2018 11:05Ridha Anantidibaca 837 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut, sebanyak 664 ribu Wajib Pajak Badan Usaha sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 per akhir April ini. Sebagian besarnya masih menggunakan manual.selengkapnya

 Jelang Batas Akhir, Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Masih SedikitJelang Batas Akhir, Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Masih SedikitKamis 19 Apr 2018 15:11Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 masih sedikit dari target. Padahal, batas penyampaian SPT ditetapkan akhir bulan ini, yaitu 30 April 2018.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniAturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniSelasa 2 Apr 2019 15:55Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Regulasi itu mulanya berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Kepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKamis 4 Apr 2019 09:27Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Meski telah menghapus sanksi bagi WP yang melaporkan SPT sampai 1 April 2019 lalu, realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tak kunjung mencapai target.selengkapnya

 Setoran Pajak Tumbuh Dua Digit, Kesehatan APBN MembaikSetoran Pajak Tumbuh Dua Digit, Kesehatan APBN MembaikSenin 14 Mei 2018 11:47Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan perpajakan hingga April 2018 lumayan memuaskan. Setoran pajak yang tumbuh dobel digit mampu menjaga pertumbuhan pendapatan negara.selengkapnya

 Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPJumat 19 Jan 2018 14:06Ridha Anantidibaca 1360 kaliSemua Kategori

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Tambah LikuiditasTax Amnesty Bisa Tambah LikuiditasRabu 1 Jun 2016 11:49Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Perekonomian dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan karena likuiditas masih tumbuh melambat. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat 7,1% (yoy) pada April 2016 atau Rp4.508,8 triliun. Pada bulan sebelumnya, uang yang beredar tumbuh 7,4% (yoy).selengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2089 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Dirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarDirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarSenin 20 Apr 2020 10:45Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2020.selengkapnya

 Tahun Lalu, 325 Ribu Wajib Pajak Badan Laporkan SPTTahun Lalu, 325 Ribu Wajib Pajak Badan Laporkan SPTKamis 19 Apr 2018 10:59Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 325 ribu wajib pajak badan telah menyampaikan SPT Tahunan 2017 pajak penghasilan wajib pajak badan per 18 April 2018 dari keseluruhan 1,47 juta yang wajib menyampaikan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :