Legislator Dukung Kenaikan Tarif Pajak ImporLegislator Dukung Kenaikan Tarif Pajak ImporSelasa 18 Sep 2018 10:40Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mendukung langkah Pemerintah untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (Pph) impor, guna mengendalikan impor sekaligus meredam pelemahan rupiah.selengkapnya

 idEA Sikapi Pembatasan Barang Impor di E-CommerceidEA Sikapi Pembatasan Barang Impor di E-CommerceJumat 7 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 1125 kaliSemua Kategori

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus tertekan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pembatasan barang impor di e-Commerce dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang-barang impor konsumsi hingga 10 persen.selengkapnya

 Kodam Iskandar Muda Dukung Kinerja Cea Cukai AcehKodam Iskandar Muda Dukung Kinerja Cea Cukai AcehSenin 30 Jul 2018 10:28Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Agus Yulianto menerima kunjungan silaturahmi dari Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda (IM) Aceh, Mayjen Teuku Abdul Hafil Fuddin, Selasa (17/7). Kunjungan kerja kali ini merupakan kunjungan balasan, yang sebelumnya Kakanwil Bea Cukai Aceh mengunjungi Pangdam Iskandar Muda di Markas Kodam Iskandar Muda pada tanggal 28 Maret 2018 yang lalu.selengkapnya

 Dukung Optimalisasi Pajak, BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarDukung Optimalisasi Pajak, BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarSelasa 15 Mei 2018 13:59Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar.selengkapnya

 Dukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPDukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPSelasa 15 Mei 2018 13:13Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerja sama untuk menerbitkan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kartu Pintar tersebut merupakan kartu debit yang diisi dengan applet Kartu Indonesia 1 (KARTIN1) yang bisa memuat berbagai identitas dasar pemegang kartu di antaranya NPWP.selengkapnya

 Bea Cukai Makassar Dukung Kemajuan UMKMBea Cukai Makassar Dukung Kemajuan UMKMKamis 19 Apr 2018 10:37Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dan penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi serta potensinya yang besar dalam menyerap tenaga kerja.selengkapnya

 Kadin Bali dukung potongan pajak perusahaanKadin Bali dukung potongan pajak perusahaanRabu 18 Apr 2018 15:15Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali mendukung pemerintah yang berencana memberikan potongan pajak kepada perusahaan yang berperanserta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.selengkapnya

 Dukung Ditjen Pajak, BNI kembangkan kartu pintar NPWPDukung Ditjen Pajak, BNI kembangkan kartu pintar NPWPRabu 18 Apr 2018 14:35Ridha Anantidibaca 885 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk pengembangan kartu pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), e-billing, kiosk pajak, dan layanan elektronik lainnya.selengkapnya

 Perjakbi Dukung Dirjen Pajak Izinkan Pengguna Virtual Office jadi PKPPerjakbi Dukung Dirjen Pajak Izinkan Pengguna Virtual Office jadi PKPSenin 9 Apr 2018 09:11Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Dukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanDukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanJumat 6 Apr 2018 14:11Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji pemberikan insentif fiskal baru dalam wujud tax super deduction, guna mendukung kegiatan research and development (R&D) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyokong industri generasi keempat (industri 4.0). Insentif ini akan melengkapi dua insentif lain, tax holiday dan tax allowence, yang hasil revisi regulasinya akan segera diberlakukan.selengkapnya

 Kemkeu tak khawatir insentif pajak menggerus penerimaanKemkeu tak khawatir insentif pajak menggerus penerimaanJumat 30 Mar 2018 10:25Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pemerintah pastikan tidak ada pengurangan penerimaan dari pemberian insentif pajak (tax holiday). Pasalnya tambahan pajak bisa diperoleh setelah investasi mulai berjalan.selengkapnya

 Dukung Vokasi, Pemerintah Siapkan Insentif Pengurangan PajakDukung Vokasi, Pemerintah Siapkan Insentif Pengurangan PajakSelasa 6 Mar 2018 14:22Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang memfinalisasi aturan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang ikut program vokasi. Kini aturan tersebut sedang dibahas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinPajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinRabu 28 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan 3.000 minimarket di Jakarta. Sebab, jelas JRPP, sebagian besar minimarket di Jakarta tak berizin dan ini merugikan Pemprov DKI Jakarta akibat potensi pajak yang hilang.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1167 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerceRabu 17 Jan 2018 14:10Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

 Kominfo Dukung Kebijakan Bea Masuk Intangible GoodsKominfo Dukung Kebijakan Bea Masuk Intangible GoodsRabu 13 Des 2017 11:34Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI akan mendukung wacana pemerintah untuk mengutip bea masuk barang tak berwujud (intangible goods).selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Dukung Go-Jek Segera Jadi Agen PajakSri Mulyani Dukung Go-Jek Segera Jadi Agen PajakKamis 9 Nov 2017 11:24Ajeng Widyadibaca 377 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim, untuk menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP).selengkapnya

 KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan InformasiSenin 27 Feb 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 716 kaliSemua Kategori

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

 Giliran KKP Dukung Nelayan Kecil Tak Dikenakan PNBPGiliran KKP Dukung Nelayan Kecil Tak Dikenakan PNBPJumat 10 Feb 2017 11:18Ajeng Widyadibaca 1065 kaliSemua Kategori

Menyusul Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meminta agar nelayan, pembudidaya, dan petambak garam kecil tidak dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :