Jokowi Cubit Pemilik Rekening Gendut di LNJokowi Cubit Pemilik Rekening Gendut di LNSenin 4 Jul 2016 16:33Administratordibaca 762 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo sindir perilaku pengusaha Indonesia yang gemar menyimpan uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Padahal, mereka bisa sukses karena potensi ekonomi di negeri ini,selengkapnya

 32 Wajib Pajak Setor Tebusan Tax Amnesty di Atas Rp100 Miliar32 Wajib Pajak Setor Tebusan Tax Amnesty di Atas Rp100 MiliarSelasa 4 Okt 2016 14:06Admindibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan periode I dari program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 30 September 2016. Dilihat dari perolehan uang tebusan yang masuk ke kas negara, setidaknya ada 32 orang wajib pajak pribadi yang membayar uang tebusan hingga di atas Rp100 miliar.selengkapnya

 Terlilit Kasus Pajak di Spanyol, Mourinho Dihukum PenjaraTerlilit Kasus Pajak di Spanyol, Mourinho Dihukum PenjaraKamis 7 Feb 2019 10:21Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Mantan pelatih Manchester United (MU) Jose Mourinho menrima hukuman setahun penjara setahun setelah terbukti melakukan tindakan pidana penggelapan pajak ketika menangani klub Spanyol Real Madrid. Ia dijatuhi sebesar 2 juta euro (Rp 31 miliar) karena praktik terlarang yang dilakukannya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Apresiasi Kepolisian Bongkar Kasus Meterai PalsuDitjen Pajak Apresiasi Kepolisian Bongkar Kasus Meterai PalsuKamis 22 Mar 2018 16:15Ridha Anantidibaca 796 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyampaikan apresiasi kepada Tim Satuan Tugas Fismondev Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya yang telah berhasil melakukan pengungkapan perkara penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online.selengkapnya

 DJP apresiasi pengungkapan perkara meterai palsuDJP apresiasi pengungkapan perkara meterai palsuKamis 22 Mar 2018 13:42Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada Tim Satgas Fismondev Polda Metro Jaya atas pengungkapan perkara penjualan meterai tempel palsu melalui blog atau toko online.selengkapnya

 DJP Imbau Masyarakat Hati-hati saat Terima Tawaran MeteraiDJP Imbau Masyarakat Hati-hati saat Terima Tawaran MeteraiKamis 22 Mar 2018 13:39Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima tawaran meterai dalam berbagai bentuk.selengkapnya

 Ditjen Pajak apresiasi pengungkapan meterai palsuDitjen Pajak apresiasi pengungkapan meterai palsuKamis 22 Mar 2018 10:50Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan apresiasi kepada Tim Satuan Tugas Fismondev Polda Metro Jaya yang telah menindaklanjuti laporan dari Direktorat Intelijen Perpajakan Ditjen Pajak dan berhasil melakukan pengungkapan perkara penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online.selengkapnya

 Bocorkan Data Tax Amnesty, Pegawai Pajak Bisa Dibui 5 TahunBocorkan Data Tax Amnesty, Pegawai Pajak Bisa Dibui 5 TahunJumat 1 Jul 2016 22:18Administratordibaca 1588 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berjanji tidak akan membocorkan data para pemohon pengampunan pajak (tax amnesty) baik dari kalangan orang-orang kaya maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Jika melanggar, pegawai pajak terancam kurungan penjara selama 5 tahun.selengkapnya

 Google Kemplang Pajak di Banyak NegaraGoogle Kemplang Pajak di Banyak NegaraSenin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.selengkapnya

 Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSetelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSenin 4 Jul 2016 11:56Administratordibaca 1104 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangselengkapnya

 Disahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestyDisahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 18:34Administratordibaca 1279 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanDana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanKamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 529 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.selengkapnya

 Presiden Ajak Pengusaha Manfaatkan `Tax Amnesty`Presiden Ajak Pengusaha Manfaatkan `Tax Amnesty`Senin 4 Jul 2016 08:29Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha Indonesia yang menyimpan dana di luar negeri untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) guna membangun ekonomi bangsa.selengkapnya

 Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyKamis 2 Jun 2016 20:31Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Ingin Urus Amnesti Pajak, Perhatikan Cara Pembayaran Uang TebusanIngin Urus Amnesti Pajak, Perhatikan Cara Pembayaran Uang TebusanJumat 29 Jul 2016 11:26Administratordibaca 2051 kaliSemua Kategori

Sudahkah Anda mengikuti program amnesti pajak yang baru diluncurkan pemerintah? Jika belum, segera persiapkan diri Anda karena ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.selengkapnya

 Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarPalsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarSelasa 11 Feb 2020 13:22Ridha Anantidibaca 3265 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

 Kejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarKejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarRabu 13 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Tim gabungan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak berhasil menangkap buronan perkara tidak pidana perpajakan atas nama terpidana Kow Siu Seng alias Susein Koputra pada Senin (11/2). Penangkapan dilakukan di Pontianak Kalimantan Barat.selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 DJP Gandeng Polisi Kejar Pajak GoogleDJP Gandeng Polisi Kejar Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:11Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai sikap Google yang menolak untuk diperiksa sudah termasuk dalam tindak pidana. Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta Muhammad Hanif mengatakan, karena hal itu pihaknya akan terus melakukan pemanggilan perusahaan raksasa teknologi tersebut dengan menggandeng kepolisian.selengkapnya

 Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Jumat 16 Sep 2016 10:58Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia. Penolakan Google ini masuk dalam kategori pidana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :