Jokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesJokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesSelasa 26 Mar 2019 13:39Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan segera diturunkan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum kunjung rampung, sehingga Jokowi sempat mempertanyakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pemerintah Tak Keluarkan Aturan Pajak Baru Jelang Tahun Pemilu, Ini Tanggapan ApindoPemerintah Tak Keluarkan Aturan Pajak Baru Jelang Tahun Pemilu, Ini Tanggapan ApindoRabu 28 Nov 2018 10:50Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyambut baik upaya Kementerian Keuangan untuk tidak mengeluarkan aturan-aturan pajak baru jelang tahun Pemilu 2019.selengkapnya

 `Mainkan` Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa Dipidana`Mainkan` Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa DipidanaSelasa 4 Sep 2018 14:24Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pegawai pajak bisa dipidana dan membayar denda jika menyalahgunakan data keuangan para wajib pajak (WP) dan badan usaha.selengkapnya

 Konsultan Pajak Disebut Ikut Andil dalam Penerimaan PajakKonsultan Pajak Disebut Ikut Andil dalam Penerimaan PajakSenin 7 Mei 2018 11:58Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak yang kini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dinilai bisa memperkuat upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mereformasi sektor perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiPemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiSelasa 6 Feb 2018 09:35Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali dilanjutkan. Kali ini, agenda persidangan adalah mendegarkan pendapat pemerintah atas gugatan yang diajukan pemohon.selengkapnya

 IKPI Dorong Terbentuknya UU Konsultan PajakIKPI Dorong Terbentuknya UU Konsultan PajakRabu 29 Nov 2017 15:36Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir mendorong perkuatan regulasi konsultan pajak dengan membentuk undang-undang (UU).selengkapnya

 Tax Amnesty jadi Momentum Reformasi PajakTax Amnesty jadi Momentum Reformasi PajakKamis 29 Sep 2016 15:23Administratordibaca 748 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia boleh saja berbangga hati. Program amnesti pajak mencatatkan sukses dengan raihan terbesar sepanjang sejarah dunia. Bahkan, mematahkan rekor program amnesti pajak di Italia.selengkapnya

 Murdaya Poo Berharap Tax Amnesty Tidak BerhentiMurdaya Poo Berharap Tax Amnesty Tidak BerhentiSelasa 20 Sep 2016 07:06Administratordibaca 556 kaliSemua Kategori

Miliarder asal Indonesia Murdaya Poo pada hari ini, Senin, 19 September 2016 mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pemerintah, menyusul para pengusaha kawakan yang sebelumnya telah berpartisipasi.selengkapnya

 Kelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakKelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakRabu 31 Ags 2016 15:53Administratordibaca 1094 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan ada beberapa kelompok masyarakat atau wajib pajak yang bisa terbebas dari sanksi dan denda perpajakan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 20116 ini diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat terkait pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Komisi XI DPR Sebut RUU Tax Amnesty Siap Disahkan BesokKomisi XI DPR Sebut RUU Tax Amnesty Siap Disahkan BesokSelasa 28 Jun 2016 10:22Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyanto menyatakan, RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak siap disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna besok (Selasa, 28/6). Sebab, mayoritas fraksi dianggap telah menyetujui RUU yang digunakan untuk merepatriasi uang warga Indonesia di luar negeri tersebut.selengkapnya

 Tugas Makin Berat, Ditjen Pajak Akan Dipisah dari KemenkeuTugas Makin Berat, Ditjen Pajak Akan Dipisah dari KemenkeuSabtu 11 Jun 2016 10:55Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP). Salah satu poin yang akan dibahas terkait pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan yang akan dilakukan pada awal 2018.selengkapnya

 Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiSenin 13 Sep 2021 10:53Ridha Anantidibaca 1867 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

 UMKM malas bayar pajak, ini kata pengamatUMKM malas bayar pajak, ini kata pengamatKamis 20 Feb 2020 09:59Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membayar pajak tumbuh melambat di tahun lalu sebesar 23% year on year (yoy) di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%.selengkapnya

 Minimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian KeuanganMinimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian KeuanganRabu 23 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden Joko Widodo akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.selengkapnya

 Terlambat Laporkan SPT, Wajib Pajak Diancam DendaTerlambat Laporkan SPT, Wajib Pajak Diancam DendaSenin 11 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan hingga tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah tahun akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan.selengkapnya

 Hati-hati, sanksi denda menanti wajib pajak yang terlambat lapor SPTHati-hati, sanksi denda menanti wajib pajak yang terlambat lapor SPTSenin 11 Mar 2019 11:24Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan hingga tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah tahun akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan. Bagi wajib pajak yang tak melaporkan hingga batas waktu berakhir, maka wajib pajak akan terkena sanksi.selengkapnya

 Ini sanksi bagi wajib pajak yang terlambat laporkan SPT TahunanIni sanksi bagi wajib pajak yang terlambat laporkan SPT TahunanSenin 11 Mar 2019 11:19Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.selengkapnya

 Rekening Nasabah Bisa Diintip, Ditjen Pajak Pastikan AmanRekening Nasabah Bisa Diintip, Ditjen Pajak Pastikan AmanSelasa 4 Sep 2018 11:36Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan data keuangan yang diperoleh dari perbankan dan lembaga keuangan domestik maupun luar negeri dijamin kerahasiaannya.selengkapnya

 Restitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaRestitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaSelasa 3 Apr 2018 13:47Ridha Anantidibaca 1183 kaliSemua Kategori

Hari ini, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan, salah satunya percepatan proses restitusi pajak.selengkapnya

 PERCEPATAN PEMBAYARAN RESTITUSI: Ini Poin-Poin yang DibahasPERCEPATAN PEMBAYARAN RESTITUSI: Ini Poin-Poin yang DibahasRabu 21 Mar 2018 11:16Ridha Anantidibaca 1117 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempelajari rencana percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi kepada wajib pajak berisiko rendah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :