Era MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeEra MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeRabu 15 Jun 2016 12:43Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Bebincang mengenai ekonomi digital, tentu tak terlepas dari pedagangan digital (digital trade) yang belakangan sangat mengemuka. Revolusi digital telah mengubah sistem perdagangan yang melahirkan micromultinationals. Perdagangan dalam jaringan (online) seperti Alibaba, Instagram dan Facebook telah menjadi eksportir global berskala kecil menengah dengan kapasitas ekspor terselubung tanpa batasanselengkapnya

 Pemahaman Informasi Soal Pengampunan Pajak Perlu DiperkuatPemahaman Informasi Soal Pengampunan Pajak Perlu DiperkuatSelasa 19 Jul 2016 16:49Administratordibaca 555 kaliSemua Kategori

Helpdesk yang ada di bank persepsi harus diperkuat untuk bisa meningkatkan pemahaman informasi bagi para pelaku usaha terkait program Amnesti Pajak. Kendati telah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada akhir pekan lalu di Surabaya.selengkapnya

 Pengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaPengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaSenin 14 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

 Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2781 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniJumat 2 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Selain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 860 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 5 Alasan Penting Anda Perlu Punya Nomor Pajak atau NPWP5 Alasan Penting Anda Perlu Punya Nomor Pajak atau NPWPSenin 9 Jul 2018 14:41Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak tentunya menjadi hal yang wajib dilakukan. Dengan adanya NPWP, para wajib pajak akan lebih mudah membayar pajak mereka karena NPWP ini sifatnya akan dipergunakan sebagai tanda identitas si wajib pajak.selengkapnya

 JK: Perlu Pendekatan Agar Pengusaha Besar Ikut Tax AmnestyJK: Perlu Pendekatan Agar Pengusaha Besar Ikut Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 18:00Administratordibaca 506 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya para pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah sosialisasi yang lebih jelas serta langkah pendekatan terhadap para pengusaha besar tersebut.selengkapnya

 Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturProduk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

 Belum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotBelum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotKamis 4 Jan 2018 15:00Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan 2017. Realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun.selengkapnya

 PMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikPMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikRabu 11 Apr 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Aturan ini sudah berlaku terhitung tanggal 4 April 2018.selengkapnya

 Sukseskan Tax Amnesty, Indonesia Perlu Trik KhususSukseskan Tax Amnesty, Indonesia Perlu Trik KhususSelasa 9 Ags 2016 17:21Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty selama ini telah banyak diterapkan oleh berbagai negara. Terdapat lebih dari 30 negara di dunia yang telah menerapkan program ini.selengkapnya

 Penerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakPenerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakSelasa 27 Ags 2019 15:30Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara pada semester I 2019 mencapai Rp 705,59 triliun dari yang ditargetkan sampai akhir 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Dongkrak Rasio Pajak: Strategi Ada, tapi Perlu Payung Undang-undangDongkrak Rasio Pajak: Strategi Ada, tapi Perlu Payung Undang-undangSenin 5 Mar 2018 11:26Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim sudah mempunyai strategi untuk meningkatkan rasio pajak, hanya saja proses pengesahan UU menghambat realisasi tersebut.selengkapnya

 Shortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanShortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanSenin 28 Okt 2019 13:07Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2% - 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Pengamat: Unit keberatan pajak perlu dikeluarkan dari Ditjen PajakPengamat: Unit keberatan pajak perlu dikeluarkan dari Ditjen PajakKamis 7 Jun 2018 12:16Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji agar bagian yang menangani keberatan pajak untuk terpisah menjadi unit baru.selengkapnya

 PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakPBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakKamis 9 Ags 2018 16:05Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiDitjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiSelasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 848 kaliSemua Kategori

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :