Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun pada 27 September 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai.selengkapnya
Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya
Keberhasilan personel Direktorat Jenderal Pajak mensukseskan program amnesti pajak periode pertama, patut mendapat apresiasi. Mereka telah bekerja dengan loyalitas hingga larut malam guna melayani peserta tax amnesty.selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 September 2016 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.selengkapnya
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) terpilih menjadi salah satu nominator Non Mitra Utama (MITA) Non Authorized Economic Operator (AEO) terbaik oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.selengkapnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP). Salah satu kendala saat ini adalah data yang ada masih dirasakan kurang tepercaya (reliable).selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Hal ini, guna untuk meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).selengkapnya
Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya
Sebagai penghargaan dan perhormatan atas jasa pahlawan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi keluarga pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para Wajib Pajak (WP) Besar, baik badan usaha maupun orang pribadi, sebagai wajib pajak berskala nasional. Bagaimana tidak, setoran pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja sudah mencapai Rp 418,73 triliun sepanjang 2018 lalu.selengkapnya
Kementerian Keuangan RI mengapresiasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk lantaran menjadi salah satu wajib pajak badan yang patuh membayar kewajiban pajak kepada negara.selengkapnya
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menghadiri Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi, sekaligus melaunching konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Kegiatan tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sumsel dan Babel di Griya Agung, Senin (5/3/2018)selengkapnya
Selain akan memperpanjang waktu konsesi bagi 39 ruas tol, pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak. Namun, insentif ini hanya akan diberikan kepada tiga ruas tol, yang notabene baru saja beroperasi.selengkapnya
PT Bank BRI (Persero) Tbk Wilayah Riau menyiapkan 215 kantor layanan yang ada di wilayah Riau untuk melayani nasabah atau masyarakat yang ingin mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak†di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.selengkapnya
Pemprov Riau mendorong penerimaan pendapatan asli daerah dengan menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama akhir Oktober sampai akhir November mendatang.selengkapnya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
Perusahaan ritel telepon seluler Erajaya membeberkan penyelundupan ponsel berbagai merek yang dibawa dari Batam disebabkan belum ada pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) dari pemerintah dalam aturan nomor identitas khusus atau IMEI.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya