Begini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanBegini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanJumat 6 Des 2019 10:59Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih merancang undang-undang (UU) sapu jagat perpajakan yang terangkum dalam skema Omnibus Law Perpajakan. Rabu (4/12) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar hearing atau dengar perdapat dari pengusaha dan konsultan pajak.selengkapnya

 Buka Kantor Baru, Bank DKI Gaet Wajib PajakBuka Kantor Baru, Bank DKI Gaet Wajib PajakRabu 1 Ags 2018 14:53Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Bank DKI resmi membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah.selengkapnya

 Sektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSelasa 31 Jul 2018 12:17Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Sektor katering di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam waktu dekat akan dikenakan pajak daerah sebesar 10 persen. Hitungannya dinilai dari kontrak antara penyedia jasa katering dengan pemesan atau dalam hal ini adalah perusahaan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Rabu 4 Jul 2018 13:41Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada semester pertama 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan pajak di era Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk periode yang sama ini lebih rendah ketimbang masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokselengkapnya

 Pemda diminta mencari alternatif sumber pajakPemda diminta mencari alternatif sumber pajakKamis 26 Apr 2018 10:33Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air permukaan PT Freeport Indonesia sesuai kesepakatan kontrak karya, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan ini menjadi bukti kelemahan pemerintah provinsi dalam mencari alternatif sumber pajak. Ibaratnya, pemprov gagal berinovasi mencari alternatif pemasukan daerah.selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Pemprov DKI Terapkan Lima Langkah Optimalisasi Penerimaan PajakPemprov DKI Terapkan Lima Langkah Optimalisasi Penerimaan PajakJumat 30 Nov 2018 09:58Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan ada Lima langkah yang dilakukannya untuk mengoptimalisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. “Selama ini kita sudah lakukan lima langkah itu,” kata Faisal.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahPenghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahSenin 26 Nov 2018 14:19Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tambah Ihwan.selengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungDorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungRabu 1 Ags 2018 15:38Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto mengatakan, untuk meningkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah, Bank DKI membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung.selengkapnya

 Pajak daerah bikin harga tiket bioskop mahalPajak daerah bikin harga tiket bioskop mahalSenin 26 Mar 2018 10:44Ridha Anantidibaca 2855 kaliSemua Kategori

Pengusaha bioskop di Tanah Air keberatan dengan penetapan pajak pertunjukan film yang berbeda di tiap daerah. Penetapan pajak tontonan hiburan ini berkisar dari 10% hingga 25%.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuTOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuAhad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Pengusaha Sumbar Minta Sosialisasi DigencarkanTAX AMNESTY: Pengusaha Sumbar Minta Sosialisasi DigencarkanSelasa 26 Jul 2016 08:58Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha di Sumatra Barat meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak guna meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahPemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahKamis 26 Mei 2016 16:49Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga telah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.selengkapnya

 Nunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelNunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelSelasa 20 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1400 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha. Hal itu dilakukan lantaran, tidak adanya niatan dari pengusaha untuk melakukan pembayaran pajaknya.selengkapnya

 BCA Solo Layani Pembayaran Pajak DaerahBCA Solo Layani Pembayaran Pajak DaerahSelasa 29 Okt 2019 15:08Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Bank BCA Kantor Cabang Solo sudah bisa melayani pembayaran pajak daerah warga. Peluncuran layanan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di BCA KCU Slamet Riyadi, Solo, Senin (28/10).selengkapnya

 Bukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineBukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineSelasa 9 Apr 2019 16:05Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia, setelah layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 Bukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineBukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineJumat 5 Apr 2019 11:08Ridha Anantidibaca 25 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 Sengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakSengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakRabu 31 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1449 kaliSemua Kategori

Sengketa banding Pajak Air Permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanJokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanKamis 20 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan aturan ini, pemerintah akan menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan hasil cukai rokok.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :