Asosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceAsosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceSelasa 15 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menentang terbitnya aturan terkait pajak untuk setiap transasksi perdagangan di platform online yang akan berlaku per 1 April 2019. Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, mengatakan bahwa peraturan itu diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif.selengkapnya

 Bea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringBea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringJumat 16 Nov 2018 14:42Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang merancang kemudahan proses pengurusan dokumen importasi kendaraan bermotor secara daring untuk memangkas waktu pengurusan.selengkapnya

 Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Selasa 13 Nov 2018 10:12Ridha Anantidibaca 736 kaliSemua Kategori

PT Bhinneka MentariDimensi (Bhinneka) yang merupakan perusahaan pioneer e-commerce Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai Wajib Pajak (WP) VIP-1 untuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Kemayoran. Penghargaan ini diberikan kepada Bhinneka dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, maupun terkait kepatuhan pajak (clean tax dan tertib administrasi).selengkapnya

 Sengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakSengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakRabu 31 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1458 kaliSemua Kategori

Sengketa banding Pajak Air Permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 Pembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangPembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangKamis 4 Okt 2018 15:48Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memperpanjang ketentuan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berdenominasi rupiah dalam bentuk deposito di perbankan nasional.selengkapnya

 Gelapkan Pajak, Aktris Fan Bingbing Dijatuhi Denda Rp1,9 TriliunGelapkan Pajak, Aktris Fan Bingbing Dijatuhi Denda Rp1,9 TriliunKamis 4 Okt 2018 13:24Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Selebritas kelas A China, Fan Bingbing diwajibkan membayar denda sebesar 884 juta yuan (Rp1,9 triliun) karena menunggak pajak dan denda. Kabar ini sekaligus menjawab tentang keberadaan Bingbing yang tiba-tiba menghilang dari hadapan publik dan media sosial sejak Juni lalu.selengkapnya

 Industri Hasil Tembakau Dukung Cukai Rokok untuk KesehatanIndustri Hasil Tembakau Dukung Cukai Rokok untuk KesehatanSenin 24 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah. Perpres ini dibuat agar cukai rokok mampu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.selengkapnya

 GAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanGAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanSenin 24 Sep 2018 09:15Ridha Anantidibaca 847 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran angkat bicara mengenai pemanfaatan cukai rokok untuk menambal BPJS Kesehatan. GAPPRI mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.selengkapnya

 Gappri Sambut Baik Cukai Rokok untuk BPJS KesehatanGappri Sambut Baik Cukai Rokok untuk BPJS KesehatanJumat 21 Sep 2018 15:03Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menanggapi pemanfaatan cukai rokok untuk menambal BPJS Kesehatan. GAPPRI mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.selengkapnya

 Zulkifli Hasan Jadi Tokoh Panutan Pembayar PajakZulkifli Hasan Jadi Tokoh Panutan Pembayar PajakRabu 5 Sep 2018 09:20Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan penghargaan pada Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai tokoh panutan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (4/9). Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini dianggap memberi contoh dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dengan patuh, tepat waktu dan tepat jumlah di Kecamatan Jatinegara, Jakselengkapnya

 Industri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiIndustri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiSelasa 4 Sep 2018 10:38Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) meminta Peraturan Manteri Keuangan (PMK) No. 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu direvisi karena dinilai dapat mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di daerah tersebut.selengkapnya

 Misbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPMisbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPJumat 13 Jul 2018 09:28Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, mengingatkan kesadaran warga akan pentingnya kesadaran membayar pajak. Karena dengan pajak, merupakan ikhtiar penting untuk membuat negara semakin kuat.selengkapnya

 DJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakDJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakKamis 12 Jul 2018 13:49Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Kamis 12 Jul 2018 13:30Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Batas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberBatas Waktu Penerapan Tarif Cukai Vape Diberi Kelonggaran hingga OktoberRabu 4 Jul 2018 15:09Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan tarif cukai produk tembakau alternatif, termasuk vape, pada 1 Juli 2018 dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Tarif yang dikenakan 57 persen lebih tinggi daripada rata-rata pengguna cukai rokok saat ini.selengkapnya

 Alat Pengawasan Pajak di Hotel, Restoran & Parkir di Mataram Tak Berfungsi SebagianAlat Pengawasan Pajak di Hotel, Restoran & Parkir di Mataram Tak Berfungsi SebagianKamis 3 Mei 2018 08:55Ridha Anantidibaca 1140 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) segera mengevaluasi efektivitas pemasangan alat pengawas pajak.selengkapnya

 PERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiPERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiRabu 2 Mei 2018 11:12Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU/XV/2017 telah memperluas makna pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak (WP). Namun demikian, masalah tak hanya sampai di situ, saat ini pascaputusan itu muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak melakukan uji kompetensi kepada kuasa WP.selengkapnya

 Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 10:41Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

 BCA raih penghargaan wajib pajak dari Kementerian KeuanganBCA raih penghargaan wajib pajak dari Kementerian KeuanganRabu 14 Mar 2018 10:24Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerima penghargaan dan apresiasi wajib pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Tahun 2018.selengkapnya

 Taat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarTaat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarRabu 14 Mar 2018 10:03Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu perusahaan yang diganjar apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar tahun 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :