Meski naik dua digit, penerimaan negara bukan pajak hingga semester I tetap melambatMeski naik dua digit, penerimaan negara bukan pajak hingga semester I tetap melambatSenin 22 Jul 2019 15:09Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2019 tercatat melambat meski mengalami kenaikan dua digit. Hingga paruh pertama, Kementerian Keuangan mencatat BNBP mencapai Rp 209,08 triliun atau 55,27% dari APBN tahun ini. Realisasi PNBP tumbuh 18,24%, namun melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana PNBP tumbuh 21%.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Pujian Dirjen Pajak untuk Pedagang ITC Mangga DuaPujian Dirjen Pajak untuk Pedagang ITC Mangga DuaRabu 2 Nov 2016 17:15Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Sejumlah pujian dilontarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi ke para pemilik kios di ITC Mangga Dua Jakarta. Hari ini, Ken mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta tersebut untuk sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Masyarakat Jabar Mulai Wajib Bayar Pajak Kendaraan OnlineMasyarakat Jabar Mulai Wajib Bayar Pajak Kendaraan OnlineSelasa 25 Jun 2019 10:38Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani perjanjian kerja sama pemberlakuan Samsat Online Nasional (Samolnas) bersama Korlantas Polri yang diwakili oleh AKBP Herri Rio di Gedung Sate Bandung, Senin (24/6). Dengan perjanjian tersebut, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat mulai wajib dilakukan secara online.selengkapnya

 Sri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak KredibelSri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak KredibelSabtu 6 Ags 2016 12:23Administratordibaca 1459 kaliSemua Kategori

Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset. Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.selengkapnya

 Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jabar DiperpanjangPembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jabar DiperpanjangRabu 11 Des 2019 09:54Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor atau Program Double. Menurut Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko, semula program yang dimulai sejak 10 November ini akan berakhir pada Selasa atau 10 Desember 2019 ini. Namun, akan diperpanjang hingga 30 Desember karena tingginya animo masyarakat.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanDirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanRabu 28 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.selengkapnya

 40 Persen Pemotor DKI Nunggak Pajak40 Persen Pemotor DKI Nunggak PajakKamis 7 Jun 2018 13:51Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar 40 persen para pemilik kendaraan roda dua yang menunggak pajak.selengkapnya

 BI Nilai Pertumbuhan Kredit akan TertekanBI Nilai Pertumbuhan Kredit akan TertekanSabtu 20 Ags 2016 14:56Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia merevisi pertumbuhan kredit setelah merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan semula pertumbuhan kredit dua digit namun akan lebih rendah dari itu. "Kita perkirakan pertumbuhan kredit satu digit kisaran 7 - 9 persen hingga akhir tahun," kayanya di Jakarta, Jumat (19/8/2016).selengkapnya

 BI: Tax Amnesty Bisa Dorong Pertumbuhan Kuartal III/2016BI: Tax Amnesty Bisa Dorong Pertumbuhan Kuartal III/2016Sabtu 16 Jul 2016 10:49Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia menilai implementasi Undang-undang Pengampunan Pajak membawa sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi di semester dua tahun ini. Kebijakan tax amnesty bisa mendorong aktivitas ekonomi di paruh kedua 2016.selengkapnya

 BI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiBI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiRabu 25 Mei 2016 17:30Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

 BI Perkirakan Pajak Tax Amnesty cuma Rp 53 triliunBI Perkirakan Pajak Tax Amnesty cuma Rp 53 triliunSelasa 24 Mei 2016 15:16Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, salah satu penyebab kebijakan pengampunan pajak banyak gagal di sejumlah negara, karena hanya diberlakukan untuk pidana pajak. Gubernur BI Agus Martowardojo melihat, ada dua jenis penghindaran pajak; tax evasion dan tax avoidance. Tax avoidence berarti kegiatan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan hukum, transaksinya legal.selengkapnya

 Cara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganCara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganSelasa 2 Ags 2016 15:19Administratordibaca 1468 kaliSemua Kategori

Menjaga sistem keuangan menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) mengajak seluruh pihak yang terkait untuk berkoordinasi menciptakan sistem keuangan yang stabil.selengkapnya

 Dukung Tax Amnesty, Bos BI Beberkan Succes StoryDukung Tax Amnesty, Bos BI Beberkan Succes StorySelasa 26 Apr 2016 20:43Administratordibaca 1403 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, aturan pengampunan pajak (tax amnesty), sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan BI untuk memperdalam sektor keuangan. Selain itu, kata Agus, tax amnesty merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara untuk merepratiasi, atau menarik kembali dana warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Bank Indonesia Berikan ApresiasiTAX AMNESTY: Bank Indonesia Berikan ApresiasiSelasa 4 Okt 2016 08:16Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.selengkapnya

 BI Apresiasi Hasil Tax Amnesty Tahap PertamaBI Apresiasi Hasil Tax Amnesty Tahap PertamaSelasa 4 Okt 2016 08:06Administratordibaca 1370 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.selengkapnya

 Semester I Dana Asing Capai Rp108 TSemester I Dana Asing Capai Rp108 TJumat 15 Jul 2016 13:18Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan selama semester I tahun 2016 aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp108 triliun.selengkapnya

 Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyTarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 08:33Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

 Pengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBPengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBKamis 18 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.selengkapnya

 Cukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarCukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarSelasa 17 Sep 2019 11:15Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng mengeluhkan rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai tembakau sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) rokok naik 35% pada 1 Januari 2020 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (16/9/2019).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :