Pengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBPengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBKamis 18 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.selengkapnya

 KPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa SawitKPK Soroti Kepatuhan Pajak Sektor Industri Kelapa SawitKamis 18 Jul 2019 15:43Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kepatuhan pajak sektor industri kelapa sawit lantaran rendahnya kontribusi bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Trans Power Marine (TPMA) menyebut pajak tak mengganggu arus kasTrans Power Marine (TPMA) menyebut pajak tak mengganggu arus kasRabu 22 Mei 2019 09:37Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

PT Trans Power Marine Tbk menilai kebijakan fiskal terkait perpajakan yang tak akan memberikan beban bagi perseroan.selengkapnya

 Kemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPKemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPSelasa 27 Nov 2018 09:16Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan.selengkapnya

 Pelonggaran pajak properti mewah tidak berdampak signfikan ke pasar tahun depanPelonggaran pajak properti mewah tidak berdampak signfikan ke pasar tahun depanSenin 22 Okt 2018 10:03Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana melonggarkan pajak barang mewah atas properti demi mengurangi beban biaya perusahaan pengembang. Namun, insentif pajak diperkirakan tak serta merta mendorong sektor properti lantaran kondisi yang lesu berkepanjangan saat ini.selengkapnya

 Kadin minta penegasan pengajuan restitusi tidak ada pemeriksaan lagiKadin minta penegasan pengajuan restitusi tidak ada pemeriksaan lagiSelasa 20 Mar 2018 08:48Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan lantaran selama ini proses restitusi PPN lama.selengkapnya

 Penerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumPenerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumRabu 29 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 1900 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan denda pajak dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017. Ada kekhawatiran program ini dapat menimbulkan permasalaham hukum di kemudian hari.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanPeserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanKamis 29 Des 2016 13:21Ajeng Widyadibaca 1230 kaliSemua Kategori

Jelang berakhirnya periode kedua pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di kawasan Gatot Subroto dalam beberapa hari terakhir dibanjiri peserta tax amnesty.selengkapnya

 Ini Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipIni Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipJumat 3 Jun 2016 20:14Administratordibaca 1336 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan transaksi kartu kredit nasabah. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat banyak nasabah menutup akunnya lantaran takut transaksinya diketahui pemerintah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari meminta agar para nasabah tidak perlu takut untuk melakukan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisPemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisKamis 26 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis dinilai menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan pemasukan devisa melalu belanja turis. Sebelumnya, pengembalian PPN bagi turis yang berbelanja di Indonesia bisa dilakukan jika turis memiliki nilai PPN minimal Rp 500 ribu dalam satu Faktur Pajak Khusus (FPK) yang dikeluaselengkapnya

 Banggar Minta Ditjen Pajak Dipantau Langsung PresidenBanggar Minta Ditjen Pajak Dipantau Langsung PresidenSenin 24 Jun 2019 15:18Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) mengkritik pemerintah lantaran penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai target dari tahun ke tahun. Hal itu disampaikan dalam rapat panja anggota Banggar dan perwakilan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

 Mobil LCGC Tidak Lagi Murah, Kena Pajak 3%Mobil LCGC Tidak Lagi Murah, Kena Pajak 3%Rabu 13 Mar 2019 10:59Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Mobil-mobil murah yang tergolong Low Cost Green Car (LCGC) tak lagi murah setelah pemerintah menetapkan harmonisasi skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Mobil LCGC yang sebelumnya terkena PPnBM 0% akan dinaikkan menjadi 3%.selengkapnya

 Pengusaha pertanyakan pengawasan cukai vape di sektor e-commercePengusaha pertanyakan pengawasan cukai vape di sektor e-commerceKamis 31 Jan 2019 13:25Ridha Anantidibaca 847 kaliSemua Kategori

Regulasi cukai terhadap cairan rokok elektrik alias vape sudah mulai diimplementasikan. Meski para pengusaha vape tidak keberatan atas kebijakan ini, tapi mereka tetap mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam pengawasan, lantaran beberapa segmen pasar ditengarai masih lolos dari cukai.selengkapnya

 Solidaritas Hadapi Kejatuhan Rupiah, Pengusaha Ingin Bebas Beban PajakSolidaritas Hadapi Kejatuhan Rupiah, Pengusaha Ingin Bebas Beban PajakJumat 7 Sep 2018 10:41Ridha Anantidibaca 959 kaliSemua Kategori

Kejatuhan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi, khususnya dalam satu pekan terakhir memunculkan kekhawatiran mata uang Indonesia bakal terus tergerus. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai status perekonomian Indonesia saat ini lampu kuning atau harus berhati-hati, lantaran termasuk dalam negara yang rentan terhadap krisis.selengkapnya

 Ditjen Pajak merevitalisasi pemeriksaan pajakDitjen Pajak merevitalisasi pemeriksaan pajakKamis 5 Apr 2018 10:08Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan, kualitas dan tata kelola pemeriksaan pajak.selengkapnya

 Nunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelNunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelSelasa 20 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1411 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha. Hal itu dilakukan lantaran, tidak adanya niatan dari pengusaha untuk melakukan pembayaran pajaknya.selengkapnya

 Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakRoyalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Lantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya

 Saudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahSaudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahRabu 3 Jan 2018 11:14Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah Arab Saudi yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% direspons oleh pelaku bisnis umrah dengan ikut menaikkan tarif jasa. Namun begitu, ada pula yang memilih untuk bersikap konservatif lantaran masih dibayangi permintaan yang belum membaik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :