Pemerintah berupaya memperdalam pasar keuangan dengan menyederhanakan tarif pajak bunga obligasi. Kebijakan tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjalankan roadmap penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok yang dipangkas bertahap sejak tahun ini sampai 2021 menjadi 5 layer. Kebijakan ini akan menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat.selengkapnya

Kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok disebutkan untuk menciptakan kepatuhan di industri hasil tembakau. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

Pemerintah dan panitia kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 sebesar Rp103,67 triliun.selengkapnya

Pemerintah menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan per 31 Agustus 2018 mencapai 56,1% dari target Rp 1.618,09 triliun.selengkapnya

Pemerintah menyampaikan bahwa target penerimaan pajak di 2019 ada perubahan lantaran telah disepakati perubahan asumsi dasar nilai tukar rupiah menjadi Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS).selengkapnya

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam nonmigas tahun depan ditargetkan sebesar Rp 30,01 triliun. Angka ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2019.selengkapnya

Tren penerimaan pajak nonmigas sampai dengan akhir Agustus 2018 masih tumbuh pada angka 16,37%. Kinerja pertumbuhan tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp757,43 triliun atau 54,6% dari target APBN 2018 senilai Rp1.385,6 triliun.selengkapnya

Perubahan asumsi lifting minyak dan nilai tukar rupiah mempengaruhi target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Perubahan target tersebut dilakukan setelah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menggelar rapat panitia kerja (Panja), pendapatan, dan defisit pembiayaan.selengkapnya

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan perpajakan untuk tahun depan menjadi Rp1.783,76 triliun. Target tersebut naik dari Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2019 awal sebesar Rp1.781 triliun.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi perpajakan sampai dengan Agustus 2018 mencapai Rp905,7 triliun. Penerimaan itu mencapai 56,1 persen dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp1.618,09 triliun atau tumbuh 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR menyepakati target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp1.783,76 triliun. Target ini naik dari target yang dicanangkan dalam Nota Keuangan 2019 yang sebesar Rp1.781 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp907,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 16,5% dibanding periode sama tahun lalu atau mencapai 56,1% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 yang sebesar Rp1.618,09 triliun.selengkapnya

Pada 6 September lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi impor. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 mulai berlaku 13 September lalu.selengkapnya

Pemerintah tengah mereview pelaksaan kebijakan belanja pajak atau tax expenditures di sejumlah sektor untuk memastikan efektifitas pelaksanaannya.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan, kondisi saat ini kerja sama semua pihak sangat diperlukan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan aturan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor bagi 900 komoditas barang impor akan diterbitkan pekan ini. Hal ini dikatakan Sri Mulyani usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah sudah menyelesaikan aturan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan itu segera diterbitkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

Pemerintah telah selesai mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan itu segera diterbitkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

Selain opsi mengerek tarif PPh impor, pemerintah juga akan menambah jenis barang yang dikenakan PPh impor.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya