Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 Kejar Penunggak Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Sisir Perumahan dan MalKejar Penunggak Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Sisir Perumahan dan MalSelasa 11 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Menyisahkan waktu lima hari penghapusan pajak yang selesai tanggal 15 Desember 2018 mendatang. Pempov DKI Jakarta mengejar para penunggak pajak hingga ke perumahan dan pusat perbelanjaan.selengkapnya

 UP PKB Surati 16 Ribu Penunggak Pajak di Jakarta TimurUP PKB Surati 16 Ribu Penunggak Pajak di Jakarta TimurSelasa 2 Okt 2018 11:45Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) Jakarta Timur terus berupaya melakukan penagihan kewajiban kepada pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak. Salah satunya dengan mengirimkan surat peringatan kepada 16 ribu wajib pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak Pajak30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak PajakSelasa 10 Jul 2018 14:54Ridha Anantidibaca 927 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

 35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak Pajak35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak PajakSenin 9 Jul 2018 13:36Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat sekitar 30-35 persen pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunggak pajak. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak, Bapenda Jabar menggulirkan program Bebas Bea Balik Nama dan Bebas Denda Pajak.selengkapnya

 Jawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanJawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanRabu 6 Jun 2018 14:16Ridha Anantidibaca 1683 kaliSemua Kategori

Sambut waktu libur Lebaran, Samsat Kota Bekasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan setelah masa liburan.selengkapnya

 Target Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunTarget Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunSenin 29 Jan 2018 15:01Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menargetkan perolehan Pajak dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor mencapai Rp1,363 triliun. Target itu terdiri atas Rp778 miliar untuk Pajak Kendaraan dan BBN kendaraan bermotor sebesar Rp507 miliar.selengkapnya

 Balik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNBalik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNSelasa 28 Nov 2017 09:21Ridha Anantidibaca 1808 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong wajib pajak peserta tax amnesty agar memanfaatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final atas harta yang telah dideklarasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin.selengkapnya

 Sri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakSri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakRabu 9 Nov 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 876 kaliSemua Kategori

Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.selengkapnya

 Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaRabu 22 Jun 2016 15:21Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

 Soal Panama Papers, Wapres JK: Indonesia Bukan Surga dan Neraka PajakSoal Panama Papers, Wapres JK: Indonesia Bukan Surga dan Neraka PajakSenin 23 Mei 2016 16:06Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia belakangan ini cukup dikejutkan dengan adanya keterbukaan data dalam Panama Papers. Pasalnya, terdapat banyak nama-nama orang Indonesia dalam dokumen ini. Namun, hal ini dianggap telah menguntungkan bagi pemerintah karena secara tidak langsung dapat memperkuat data base perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Melkias Mekeng: RUU Tax Amnesty Sangat PentingMelkias Mekeng: RUU Tax Amnesty Sangat PentingJumat 29 Apr 2016 22:44Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR Melkias Mekeng mengakui RUU Tax amnesty sangat penting bagi bangsa dan negara tetapi tidak perlu tergesa-gesa karena harus dipastikan tidak akan ada masalah dikemudian hari. "RUU Tax Amnesty ini sangat penting. Tetapi jangan sampai ingin cepat-cepat akibatnya ada asas-asas yang kita langgar, sehingga bisa digugat," kata anggota komisi XI Melkias Mekeng usai sidang paripurnaselengkapnya

 Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Tutup Celah Pengemplang PajakPenyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Tutup Celah Pengemplang PajakSelasa 18 Mei 2021 14:21Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan bahwa sistem tarif cukai hasil tembakau seperti yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki sisi lemah yang patut untuk diwaspadai.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakMenkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakRabu 22 Mei 2019 09:11Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono beberapa waktu lalu yang meminta pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak usah membayar pajak mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Pengemplang Pajak makin Sulit BerkelitPengemplang Pajak makin Sulit BerkelitSelasa 18 Sep 2018 10:44Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini, kebijakan pertukaran data pajak otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) antarnegara mulai diterapkan. Beberapa data penting, termasuk data wajib pajak, akan turut ditukarkan melalui common transmission system (CTS).selengkapnya

 Pengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriPengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriSenin 28 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 238 kaliSemua Kategori

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

 Albertus Irwan, buron pajak fiktif ditangkap di Bandara HalimAlbertus Irwan, buron pajak fiktif ditangkap di Bandara HalimSenin 29 Jan 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1495 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung mengamankan buron pengemplang kredit Rp10,68 miliar dan pembuat pajak fiktif, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi, di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat.selengkapnya

 Program pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafProgram pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafSenin 13 Nov 2017 09:13Ajeng Widyadibaca 668 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

 Menkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakMenkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakSabtu 4 Feb 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 743 kaliSemua Kategori

Sindiran itu disampaikan Menkeu Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (03/02/2017).selengkapnya

 Penerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakPenerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakKamis 26 Jan 2017 13:40Ajeng Widyadibaca 524 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nampaknya tidak main-main untuk menindak Wajib Pajak (WP) yang berani berbuat nakal dengan memanfaatkan celah demi menghindari pembayaran pajak serta mengambil keuntungan dengan itu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :