Wacana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pengemplang pajak hanya akan memberi kenikmatan bagi para konglomerasi bahkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menjadi penikmat terbesar tax amnesty. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengungkapkan hal itu, Selasa (21/6/2016). "Siapa yang diuntungkan dari UU Tax Amnestyselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan bertolak ke Surabaya, Jawa Timur. Presiden akan terbang ke Surabaya‎ melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.selengkapnya

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Akhir bulan ini, kebijakan pertukaran data pajak otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) antarnegara mulai diterapkan. Beberapa data penting, termasuk data wajib pajak, akan turut ditukarkan melalui common transmission system (CTS).selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan, Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan.selengkapnya

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kehadirannya dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Australia pekan lalu hanya sebatas mengantar dan tak terlibat pembicaraan lebih jauh dengan otoritas pajak di negeri Kangguru tersebut.selengkapnya

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Maret 2016 dibenarkan olah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan untuk memastikan tak ada lagi ganjalan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi sampai mengirimkan surat ke Senayan.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan istilah RUU Tax Amnesty tak semulus yang diperkirakan sebelumnya. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan calon beleid ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan.selengkapnya

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusa Muda Indonesia (BPP HIPMI) berharap agar‎ pemerintah konsisten dengan menjadikan program pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi skema terakhir untuk mempermudah para pengemplang pajak.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) mengaku siap menampung dana-dana para pengemplang pajak tersebut. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp165 triliun. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Setelah melawati masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU. Ketua DPR Ade Komarudi mengatakan, mayoritas fraksi di DPR telah setuju untuk mengesahkan RUU ini. Saat ini 9 dari 10 fraksi telah menyetujui penyesahan UU.selengkapnya

Kalangan anggota DPR RI diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi sedini mungkin, begitu pula dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bila kalangan anggota dewan melakukan hal tersebut maka ke depannya juga bisa menginspirasi kalangan masyarakat untuk melakukan hal serupa.selengkapnya

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Salah satu manfaat dari adanya aturan pengampunan pajak ini adalah bisa mendorong penerimaan negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, disahkannya RUU Tax Amnesty ini merupakan hasil dari upaya yang baik antara pemerintah dengan DPR. Paling tidak ada 2 hal diharapkan setelah undang-undang ini berjalan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegro tidak sabar menunggu pengesahan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-undang. "Yah kita tunggu undangan DPR," kata Menkeu Bambang singkat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/06/2016).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nampaknya tidak main-main untuk menindak Wajib Pajak (WP) yang berani berbuat nakal dengan memanfaatkan celah demi menghindari pembayaran pajak serta mengambil keuntungan dengan itu.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, hingga 5 September 2016 terdapat 9.588 wajib pajak yang tidak pernah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) atau tidak pernah membayar pajak, mengikuti program amnesti pajak. Jumlah tersebut mencapai 30,61% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro merombak 24 pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Saat upacara pelantikan, Menkeu meminta seluruh pejabat menggunakan logika dan lebih tegas saat melakukan pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan Usaha, khususnya perusahaan asing yang mangkir membayar pajak selama puluhan tahun.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kegeramannya atas masih maraknya pengemplangan pajak. Selama delapan bulan ini, Kementerian Polhukam telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan menemukan adanya beberapa oknum yang belum membayar pajak dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya