Kenaikan produksi dan pemberlakuan pajak ekspor Malaysia bebani harga CPOKenaikan produksi dan pemberlakuan pajak ekspor Malaysia bebani harga CPOSenin 26 Mar 2018 10:32Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Dalam dua pekan terakhir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bergerak sideways di kisaran RM 2.400 per metrik ton. Harganya sulit beranjak naik meski pengadilan Uni Eropa telah memutuskan untuk menghapus bea masuk yang dikenakan terhadap produk biodiesel asal Indonesia. CPO hanya mampu naik sesaat kemudian kembali mengalami koreksi.selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Jumat 17 Jun 2016 14:48Administratordibaca 1843 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan "jebakan Batman" untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan. “Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan 'jebakan Batman', yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeuselengkapnya

 Pemerintah Berencana Beri Keringanan Pajak Skema Gross SplitPemerintah Berencana Beri Keringanan Pajak Skema Gross SplitKamis 24 Jan 2019 10:13Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana meringankan pajak skema kontrak minyak dan gas bumi (migas) gross split. Dengan skema ini harapannya bisa menarik minat investasi.selengkapnya

 Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Rabu 13 Jul 2016 07:08Administratordibaca 727 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, Kementerian Keuangan melakukan perubahan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016.selengkapnya

 10 Kontraktor Migas Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia10 Kontraktor Migas Penyumbang Pajak Terbesar di IndonesiaSenin 6 Mei 2019 11:07Ridha Anantidibaca 1348 kaliSemua Kategori

PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero), menjadi pembayar pajak minyak dan gas bumi kedua terbesar sepanjang tahun 2018 dengan nilai Rp7,46 triliun.selengkapnya

 Penerimaan PPh Migas Belum MemuaskanPenerimaan PPh Migas Belum MemuaskanRabu 6 Jun 2018 13:25Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Penerimaan PPh migas belum menunjukkan kinerja yang signifikan. Padahal sebelumnya pemerintah selalu menyampaikan bahwa melonjaknya harga minyak Indonesia atau ICP bakal mendorong penerimaan di sektor tersebut.selengkapnya

 Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 968 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

 Inflasi 2017 Tembus 5 Persen, Ini Analisa BPSInflasi 2017 Tembus 5 Persen, Ini Analisa BPSKamis 2 Feb 2017 12:14Ajeng Widyadibaca 881 kaliSemua Kategori

Sinyalemen laju inflasi 2017 bakal melampaui 2016, menguat. Bahkan ada yang memrediksi sampai 5% angkanya. Wah gawat kalau benar.selengkapnya

 Luhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 30 Ags 2016 09:40Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (migas), akhirnya berbuah manis disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada beberapa poin yang disepakati untuk direvisi dalam PP ini.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunSri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunKamis 4 Ags 2016 10:01Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016. Sri Mulyani menyebutkan, penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut lebih dikarenakan jatuhnya harga komoditas seperti migas, batubara, sawit dan komoditas pertambangan lainnya.selengkapnya

 Pemerintah Janji Genjot Pendapatan Pajak di Luar Skema Tax AmnestyPemerintah Janji Genjot Pendapatan Pajak di Luar Skema Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 19:56Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR telah menetapkan APBN Perubahan (APBNP) 2016. Pemerintah mengaku akan menggenjot pendapatan pajak di luar skema tax amnesty untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Dalam APBNP 2016, defisit ditetapkan sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun. Nilai ini didapat dari pendapatan negara dan hibah Rp 1.768,2 triliun dan belanja negara Rp 2.082,9 triliun.selengkapnya

 ICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokRabu 22 Jun 2016 08:09Administratordibaca 589 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang dipatok US$/barel.selengkapnya

 Meski naik dua digit, penerimaan negara bukan pajak hingga semester I tetap melambatMeski naik dua digit, penerimaan negara bukan pajak hingga semester I tetap melambatSenin 22 Jul 2019 15:09Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2019 tercatat melambat meski mengalami kenaikan dua digit. Hingga paruh pertama, Kementerian Keuangan mencatat BNBP mencapai Rp 209,08 triliun atau 55,27% dari APBN tahun ini. Realisasi PNBP tumbuh 18,24%, namun melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana PNBP tumbuh 21%.selengkapnya

 `Pemerintah Kurang Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Depan`Pemerintah Kurang Optimistis Penerimaan Pajak Tahun DepanSenin 27 Mei 2019 09:22Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, pemerintah kurang optimistis terhadap penerimaan perpajakan nasional. Kondisi ini terlihat dari target rasio pajak pada 2020 yakni 11,8 sampai 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan target pada APBN 2019 yang sebesar 12,2 persen PDB.selengkapnya

 Indef: Amnesti Pajak tak Berdampak Signifikan ke Basis PajakIndef: Amnesti Pajak tak Berdampak Signifikan ke Basis PajakRabu 2 Jan 2019 15:20Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah tidak langsung puas dengan kinerja penerimaan negara yang menembus target tahun lalu. Menurut Bhima, hal itu terjadi berkat adanya peningkatan harga minyak dan batu bara sepanjang 2018.selengkapnya

 Tiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokTiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokKamis 11 Okt 2018 13:48Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Tiga perusahaan minyak dan gas bumi (migas) ikut menyumbang dana untuk pemulihan Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah; dan Lombok di Nusa Tenggara Barat. Totalnya mencapai Rp 20 miliar.selengkapnya

 SKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax HolidaySKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax HolidayKamis 3 Mei 2018 09:37Ridha Anantidibaca 1379 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan tidak ada pemberian insentif libur pajak (tax holiday) di sektor hulu migas. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang diterbitkan beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Investor Bangun Kilang Mulai Rp 500 M Dapat Libur Bayar PajakInvestor Bangun Kilang Mulai Rp 500 M Dapat Libur Bayar PajakJumat 30 Mar 2018 16:57Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang pembangunan kilang minyak. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pembangunan kilang.selengkapnya

 Bebas pajak bagi penanaman modal jumboBebas pajak bagi penanaman modal jumboJumat 30 Mar 2018 10:48Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Kabar baik bagi para investor sektor riil, terutama yang menanamkan modalnya dalam skala jumbo. Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak penghasilan sampai 20 tahun investasi bernilai besar.selengkapnya

 Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanRabu 22 Nov 2017 11:10Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :