Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiTemui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiSelasa 20 Feb 2018 11:18Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceSelasa 20 Feb 2018 10:51Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

 PMK E-COMMERCE: Revisi Tarif Terus DibahasPMK E-COMMERCE: Revisi Tarif Terus DibahasRabu 7 Feb 2018 08:50Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Pembahasan tarif bagi e-commerce yang masuk kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) terus didiskusikan dalam pembahasan beleid perlakuan fiskal terhadap sektor ini.selengkapnya

 Perusahaan E-Commerce Minta Uji Publik PajakPerusahaan E-Commerce Minta Uji Publik PajakRabu 31 Jan 2018 10:31Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) meminta pemerintah terlebih dulu melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan pengenaan pajak e-commerce.selengkapnya

 Bikin NPWP via Aplikasi Go-Jek, DJP Jamin Data Wajib Pajak AmanBikin NPWP via Aplikasi Go-Jek, DJP Jamin Data Wajib Pajak AmanSenin 13 Nov 2017 08:41Ajeng Widyadibaca 877 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan data-data wajib pajak (WP) yang masuk melalui agen pajak, termasuk lewat aplikasi Go-Jek, tidak akan bocor ke publikselengkapnya

 BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenJumat 14 Jul 2017 14:45Ajeng Widyadibaca 574 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutPembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutKamis 16 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 770 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggodok rencana pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi bagi tanah yang tidak digunakan alias menganggur. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai kebijakan ini.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Jumat 3 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 910 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.selengkapnya

 Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaSenin 23 Jan 2017 10:14Ajeng Widyadibaca 2422 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

 Utang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunUtang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunRabu 21 Des 2016 10:19Ajeng Widyadibaca 929 kaliSemua Kategori

Perusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, berpotensi untuk dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka tersebut tentu angka membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belaselengkapnya

 Terus Mangkir Bayar Pajak, Google Terancam Ditutup Sementara?Kamis 24 Nov 2016 12:50Ajeng Widyadibaca 550 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menantang keberanian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara untuk melakukan aksi penutupan sementara atau blackout terhadap situs pencarian Google di dunia maya.selengkapnya

 Industri Properti Ini Jemput Peluang Amnesti PajakIndustri Properti Ini Jemput Peluang Amnesti PajakSenin 17 Okt 2016 11:23Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Program amnesti (pengampunan) pajak yang dijalankan di era Jokowi, memberikan harapan bagi industri properti. Termasuk PT Sinarmas Land, salah satu raja properti di tanah air.selengkapnya

 Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAhad 16 Okt 2016 15:19Administratordibaca 1809 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya

 UMKM Bisa Laporkan Jumlah Harta Secara TertulisUMKM Bisa Laporkan Jumlah Harta Secara TertulisRabu 5 Okt 2016 20:40Administratordibaca 1319 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai membidik usaha mikri, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) di periode II. Dalam program tax amensty, UMKM mendapatkan perlakuan khusus dengan pengenaan tarif tebusan flat sebesar 0,5 dan 2 persen hingga 31 Maret 2017.selengkapnya

 Form Pendaftaran Tax Amnesty untuk UMKM Akan DisederhanakanForm Pendaftaran Tax Amnesty untuk UMKM Akan DisederhanakanSelasa 27 Sep 2016 23:04Administratordibaca 2119 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak berencana akan memberikan kemudahan bagi peserta tax amnesty dari kalangan UMKM. Kemudahan yang dimaksud di antaranya pengisian formulir pendaftaran yang akan disederhanakan.selengkapnya

 Ini Kemudahan Administrasi Tax Amnesty Periode IIni Kemudahan Administrasi Tax Amnesty Periode ISabtu 24 Sep 2016 19:43Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya

 Administrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahAdministrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahSabtu 24 Sep 2016 15:14Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya

 Pengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUPengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUJumat 23 Sep 2016 22:22Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan proses administrasi program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) periode I. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode I amnesti pajak hingga akhir September ini agar menikmati tarif tebusan terendah.selengkapnya

 Pemerintah Setuju Longgarkan Persyaratan Amnesti PajakPemerintah Setuju Longgarkan Persyaratan Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 14:08Administratordibaca 748 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak pada periode pertama. Kelonggaran itu berupa pengunduran batas waktu penyerahan persyaratan administrasi hingga Desember.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasWakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasJumat 23 Sep 2016 08:28Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :