Penyederhanaan Struktur Cukai Rokok Berdampak ke Pabrikan BesarPenyederhanaan Struktur Cukai Rokok Berdampak ke Pabrikan BesarJumat 3 Ags 2018 15:45Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta untuk terus menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok meski menuai penolakan.selengkapnya

 Tak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangTak Sampai 2 Jam, 36 Motor dan Mobil Penunggak Pajak DitilangRabu 25 Jul 2018 14:51Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Petugas Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) telah selesai menjalankan operasi tilang para penunggak pajak kendaraan di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Total ada 36 kendaraan yang menunggak pajak.selengkapnya

 Pemerintah janji kebijakan penyederhanaan tarif cukai terus berlanjutPemerintah janji kebijakan penyederhanaan tarif cukai terus berlanjutSenin 9 Jul 2018 13:43Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berjanji akan konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok. Kebijakan ini dinilai akan mendorong penerimaan cukai bagi negara.selengkapnya

 Cara Pemerintah Cegah Pabrikan Rokok Akali Tarif CukaiCara Pemerintah Cegah Pabrikan Rokok Akali Tarif CukaiJumat 6 Jul 2018 11:03Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahazil Nazara menyatakan bahwa pemerintah konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan layer atau simplifikasi tarif cukai rokok.selengkapnya

 Cukai Plastik Belum Disepakati AntarkementerianCukai Plastik Belum Disepakati AntarkementerianRabu 4 Jul 2018 14:30Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan masih belum bisa menjalankan program ekstensifikasi cukai untuk kemasan plastik. Hal itu lantaran belum ada kesepakatan di level antarkementerian.selengkapnya

 Roadmap Cukai Rokok Beri Kepastian Pelaku UsahaRoadmap Cukai Rokok Beri Kepastian Pelaku UsahaRabu 16 Mei 2018 11:52Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan konsisten dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau atau cukai rokok hingga 2021. Pasalnya jika tidak konsisten, maka nanti pola kebijakan akan berubah-ubah.selengkapnya

 Pemerintah konsisten jalankan `roadmap` cukai rokokPemerintah konsisten jalankan `roadmap` cukai rokokRabu 16 Mei 2018 10:19Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menegaskan akan konsisten menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau hingga 2021.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya

 Cara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatCara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatSenin 5 Mar 2018 11:45Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJumat 8 Des 2017 13:59Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

 Soal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSoal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSelasa 7 Feb 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 5150 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) belakangan banyak yang mengeluhkan adanya pajak berganda yang harus dibayarkan. Pada satu sisi, WP harus membayar pajak di Indonesia, namun pada sisi lain wajib pajak harus membayar pajak pada negara yang menjadi tempat menjalankan bisnis.selengkapnya

 Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaJumat 20 Jan 2017 10:41Ajeng Widyadibaca 457 kaliSemua Kategori

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

 Pemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini StrateginyaPemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini StrateginyaJumat 6 Jan 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 1126 kaliSemua Kategori

Mulai Januari 2017 ini setiap perusahaan bakal semakin sulit menjalankan praktik akal-akalan menghindari pajak melalui praktik skema harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

 Kemenkominfo Kirim Surat Agar Google Segera Bayar PajakKemenkominfo Kirim Surat Agar Google Segera Bayar PajakKamis 10 Nov 2016 20:15Administratordibaca 1023 kaliSemua Kategori

Menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada perusahaan over the top (OTT) termasuk Google untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nilai yang harus mereka berikan kepada Pemerintah Indonesia. Kemenkominfo sebatas bisa mengajak perusahaan-perusahaan digital dalam menjalankan kewajibannya atas pembayaran pajak.selengkapnya

 Blusukan Pengampun Pajak ke Tanah Abang dan Mangga DuaBlusukan Pengampun Pajak ke Tanah Abang dan Mangga DuaRabu 2 Nov 2016 19:03Administratordibaca 773 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi punya strategi berbeda dalam menjalankan dua periode program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada periode I yang berakhir September lalu, dia lebih banyak bertemu dengan para pengusaha kakap dan konglomert. Namun, pada periode II (Oktober-Desember 2016), Ken lebih sering blusukan menemui para pelaku UMKM dan pedagang kecil.selengkapnya

 Istana: Uang Tebusan Tax Amnesty Indonesia Tertinggi di DuniaIstana: Uang Tebusan Tax Amnesty Indonesia Tertinggi di DuniaAhad 30 Okt 2016 08:05Administratordibaca 973 kaliSemua Kategori

Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dengan tarif tebusan termurah sebesar 2 persen telah berakhir. Saat ini, pemerintah menjalankan Periode II yaitu dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

 Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 14:43Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pungut Pajak Selebgram Sudah Sesuai AturanPemerintah Klaim Pungut Pajak Selebgram Sudah Sesuai AturanJumat 14 Okt 2016 15:33Ajeng Widyadibaca 786 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu maka secara otomatis akan dikenai pajak. Kondisi ini pun tak terkecuali pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara online, seleb Instagran atau selebgram yang kerap mengiklankan produk suatu merek dagang, atau youtuber yang mendapat keuntungan dari iklan suatu produk.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, SPV Aktif hanya Wajib DeklarasiIkut Tax Amnesty, SPV Aktif hanya Wajib DeklarasiRabu 7 Sep 2016 11:13Administratordibaca 1652 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang memiliki perusahaan dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di luar negeri yang ingin mengkuti program tax amnesty kini boleh berlega hati. Para pengusaha yang memiliki SPV, yang dalam hal ini menjalankan kegiatan operasional aktif dapat mengikuti Tax Amnesty dengan mudah.selengkapnya

 Hipmi Siap Dampingi Pengusaha yang Lakukan Amnesti PajakHipmi Siap Dampingi Pengusaha yang Lakukan Amnesti PajakSabtu 3 Sep 2016 19:31Administratordibaca 1176 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah berkomitmen mendukung dan menjalankan kebijakan amnesti pajak. Ketua Hipmi Tax Center, Ajib Hamdani mengatakan, kebijakan amnesti pajak memiliki nilai positif bagi pengusaha dan bermanfaat bagi negara. Karena itu Hipmi mengimbau para pengusaha baik kecil maupun besar dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :