Ini 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinIni 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinKamis 15 Feb 2018 10:05Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna merevisi aturan mengenai fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau tax allowance. Upaya tersebut diharapkan dapat mengakomodasi industri manufaktur dan mendorong masuknya investasi lebih deras lagi.selengkapnya

 Kemenperin koordinasi dengan Kemkeu perihal pelonggaran pajak bagi industriKemenperin koordinasi dengan Kemkeu perihal pelonggaran pajak bagi industriRabu 14 Feb 2018 11:45Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian sedang melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan terkait insentif tax allowance dan tax holiday terhadap beberapa perusahaan.selengkapnya

 Kemenperin: Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan DepanKemenperin: Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan DepanRabu 14 Feb 2018 09:23Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menginisiasi wacana perubahaan pajak kendaraan mobil sedan agar tidak dimasukkan lagi ke dalam ketegori kendaraan mewah guna menggenjot ekspor.selengkapnya

 Perusahaan Akan Diberi Potongan Pajak jika Lakukan InovasiPerusahaan Akan Diberi Potongan Pajak jika Lakukan InovasiJumat 2 Feb 2018 15:54Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, perusahaan yang melakukan inovasi dalam bentuk Research and Development (R&D) akan diberikan tax allowance atau potongan pajak.selengkapnya

 Kemperin minta tambah insentif pajak industriKemperin minta tambah insentif pajak industriSelasa 9 Jan 2018 15:41Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemperin) mengusulkan adanya tambahan insentif pajak bagi industri. Penambahan insentif pajak diperlukan agar arus investasi ke dalam negeri mengalir lebih deras.selengkapnya

 Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilJumat 28 Mei 2021 12:17Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

 Spekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilSpekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilJumat 23 Okt 2020 12:13Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Bulan lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) lewat Kementerian Perindustrian sempat melayangkan usulan soal relaksasi pajak mobil baru. Pekan ini, usulan yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan tersebut resmi ditolak.selengkapnya

 Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan, Pilih PPnBM atau Cukai Karbon?Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan, Pilih PPnBM atau Cukai Karbon?Rabu 27 Mar 2019 13:46Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Pada 11 Maret 2019, Kementerian Perindustrian mengusulkan kepada legislator terkait aturan pengecualian Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor. Usulan itu disampaikan dengan tujuan melecut kehadiran kendaraan ramah lingkungan.selengkapnya

 Gaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVGaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVSenin 28 Jan 2019 09:53Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan harmonisasi tarif pajak kendaraan untuk sedan dan kendaraan listrik.selengkapnya

 Kemenperin dan Bea Cukai Kawal Aturan Baru PPh ImporKemenperin dan Bea Cukai Kawal Aturan Baru PPh ImporJumat 14 Sep 2018 15:54Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Kamis, 13 September 2018, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor baru yang diatur dalam PMK 110/PMK.010/2018 mulai diberlakukan secara efektif. Sejumlah pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan maupun Kementerian Perindustrian, siap mengawal dan menjalankan aturan tersebut.selengkapnya

 Rencana Pengenaan Cukai Plastik Masih SuramRencana Pengenaan Cukai Plastik Masih SuramJumat 24 Ags 2018 10:29Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik masih belum menentukan titik terang. Pasalnya, pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian belum menemukan kata sepakat soal rencana pengenaannya.selengkapnya

 Fasilitas KITE IKM Bea Cukai dalam Mendorong Pertumbuhan Ekspor ImporFasilitas KITE IKM Bea Cukai dalam Mendorong Pertumbuhan Ekspor ImporJumat 29 Jun 2018 11:47Ridha Anantidibaca 931 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Bea Cukai menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Ekspor Bagi IKM, Rabu (28/03), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).selengkapnya

 Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi Gas Buang, ini AlasannyaPajak Kendaraan Berdasarkan Emisi Gas Buang, ini AlasannyaSenin 28 Mei 2018 15:04Ridha Anantidibaca 1061 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan skema baru untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor. Nantinya tarif pajak dikenakan sesuai emisi mobil tersebut.selengkapnya

 Ini Skema Pajak Baru Mobil Berdasarkan EmisiIni Skema Pajak Baru Mobil Berdasarkan EmisiSenin 28 Mei 2018 14:53Ridha Anantidibaca 1219 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun skema baru bagi pajak kendaraan bermotor. Ini seiring dengan upaya tercapainya program kendaraan ramah lingkungan.selengkapnya

 Pajak untuk IKM Online Harus AdilPajak untuk IKM Online Harus AdilSenin 5 Feb 2018 09:40Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen IKM Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan pajak merupakan sebuah keharusan. Kendati demikian, dia mengingatkan pengenaan harus mengedepankan keadilan.selengkapnya

 Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriJumat 17 Nov 2017 14:16Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

 Habis LCGC, Terbitlah LCEVHabis LCGC, Terbitlah LCEVKamis 9 Feb 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 760 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian akan mengusulkan penerapan pajak berdasarkan tingkat polusi atau carbon tax untuk kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya menurunkan target emisi sebesar 29% pada 2030Penerapan carbon tax ini rencananya dimuat dalam re gulasi yang mengatur pro gram low carbon emission vehicle (LCEV),selengkapnya

 Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Selasa 15 Nov 2016 13:34Ajeng Widyadibaca 1866 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, tampak serius membenahi masalah polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dengan banyaknya wacana yang akan digulirkan, untuk bisa mengurangi tingkat polusi di Tanah Air.selengkapnya

 Pajak Kendaraan Berbasis Emisi, Bagaimana Nasib Mobil Tua?Pajak Kendaraan Berbasis Emisi, Bagaimana Nasib Mobil Tua?Senin 14 Nov 2016 14:23Ajeng Widyadibaca 1398 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, saat ini terus melakukan kajian untuk bisa menerapkan pajak kendaraan atas dasar emisi karbon.selengkapnya

 Menteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriMenteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriSelasa 7 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 591 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (idle) dipastikan tidak akan mengganggu investasi. Pasalnya, pajak progresif dikecualikan untuk kawasan industri dan kawasan yang tanahnya memiliki perencanaan bisnis jelas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :