Kasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPKKasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPKRabu 30 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 846 kaliSemua Kategori

KPK baru saja membongkar praktik suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga antirasuah itu tidak berhenti melakukan penyelidikan pasca pejabat di Dirjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ihwal itu?selengkapnya

 Bos Bekraf: Indonesia tak Punya Keringanan Pajak Kembangkan Film RIBos Bekraf: Indonesia tak Punya Keringanan Pajak Kembangkan Film RISelasa 1 Nov 2016 08:12Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan industri perfilman Indonesia saat ini seperti dijadikan anak tiri dari segi kontribusi ekonomi kreatif.selengkapnya

 Seskab Akui Beberapa Menteri Ragu Ikut Tax AmnestySeskab Akui Beberapa Menteri Ragu Ikut Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 11:16Administratordibaca 489 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong para penyelenggara negara, termasuk menteri, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dia menyatakan hal ini saat Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Lembaga Kepresidenan, di Gedung III Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaAda Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaSelasa 5 Jul 2016 10:41Administratordibaca 2445 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

 Kalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunKalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunRabu 8 Jun 2016 09:51Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.selengkapnya

 Baru 3 Bank Laporkan Data Lengkap Kartu KreditBaru 3 Bank Laporkan Data Lengkap Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 07:48Administratordibaca 1270 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan dari 23 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang diwajibkan melaporkan data, tercatat baru ada 3 bank yang sudah rampung menyampaikan data nasabah mereka. Meski begitu Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Harry Gumelar tidak ingin, membeberkan siapa saja ketiga bank tersebut.selengkapnya

 Bukti Pembayaran Zakat Dapat Potongan PajakBukti Pembayaran Zakat Dapat Potongan PajakKamis 26 Mei 2016 17:20Administratordibaca 2407 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, bukti pembayaran zakat yang telah dibayarkan dapat disimpan sebagai potongan yang bisa didapatkan saat melakukan pembayaran penghasilan kena pajak. "Zakat itu dianjurkan ada petugasnya, jadi jangan haji saja. Zakat juga harus ada badan khusus yang mengaturnya begitu. Zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak, asal diberikan pada lembagaselengkapnya

 Tak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditTak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditRabu 25 Mei 2016 15:23Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Paling lambat 31 Mei 2016, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yang bersumber dari tagihan (billing statement) baik secara elektronik (online) maupun langsung. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaMenunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaRabu 11 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1918 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari menyandera (gijzeling) dua orang Wajib Pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Keduanya mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,357 miliar. Dalam melakukan penyanderaan, DJP menggandeng Kepolisian Daerah jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAMselengkapnya

 Mulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara TerbaruMulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara TerbaruRabu 14 Okt 2020 13:56Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayarselengkapnya

 Setoran Pajak via Toko Online Tembus Rp 59 M SebulanSetoran Pajak via Toko Online Tembus Rp 59 M SebulanSenin 14 Okt 2019 14:15Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat pembayaran pajak melalui e-commerce telah mencapai Rp 59,7 miliar per 11 Oktober 2019. E-commerce yang dimaksud adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 MiliarDitjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 MiliarSelasa 10 Sep 2019 09:37Ridha Anantidibaca 234 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram.selengkapnya

 Sigma Phi: Pemerintah keliru mempertahankan subsidi pajak SBN globalSigma Phi: Pemerintah keliru mempertahankan subsidi pajak SBN globalKamis 5 Sep 2019 10:52Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Lembaga riset Sigma Phi menilai, pemerintah keliru mempertahankan subsidi pajak atas bunga surat berharga negara (SBN) global yang dikuasai oleh investor asing.selengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya

 Aturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifAturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifSenin 12 Ags 2019 11:54Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, menilai terdapat diskrimnasi penerapan peraturan berkaitan dengan pajak terhadap rokok dan tembakau.selengkapnya

 Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Kamis 1 Ags 2019 10:00Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. Maklum, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak bisa mencapai 13,7% pada 2024 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RISri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RIJumat 1 Mar 2019 16:06Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank hari ini meluncurkan pusat informasi tentang dunia ekspor impor berbasis web yang diberi nama National Export Dashboard (NED).selengkapnya

 Bea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasBea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasRabu 30 Jan 2019 11:31Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jabar mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, di Kantor Kanwil DJBC Jabar, Selasa (29/1).selengkapnya

 Bea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporBea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporJumat 4 Jan 2019 15:38Ridha Anantidibaca 1063 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai (KPU BC) tipe B Batam, terus bergerak memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada 2019 ini, BC Batam berencana akan mengimplementasikan layanan impor berbasis internet yakni Pertukaran Data Elektronik (PDE).selengkapnya

 KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiKPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiSenin 10 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :