Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Berebut Posisi Dirjen Pajak, Siapa Berpeluang?Berebut Posisi Dirjen Pajak, Siapa Berpeluang?Jumat 9 Ags 2019 10:12Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Jika tak ada halangan, tak lama lagi posisi Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak bakal berakhir.selengkapnya

 Pajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiPajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiKamis 8 Ags 2019 09:49Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya

 Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Kamis 4 Apr 2019 09:55Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya bakal menghapus denda pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1994 sampai 2018. Penghapusan itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726.selengkapnya

 Surakarta Bidik Pendapatan Rp80 M dari PajakSurakarta Bidik Pendapatan Rp80 M dari PajakSelasa 24 Jul 2018 14:17Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Surakarta menargetkan pendapatan pajak pada semester dua tahun 2018 mencapai Rp80 miliar seiring dengan sejumlah upaya yang dilakukan, salah satunya penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).selengkapnya

 Mengampuni Pengampunan PajakMengampuni Pengampunan PajakSenin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

 Awal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama PapersAwal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama PapersRabu 27 Apr 2016 20:45Administratordibaca 1156 kaliSemua Kategori

Ini merupakan bank data terbesar yang pernah dirilis ke publik, dengan menampilkan ratusan ribu perusahaan cangkang berikut nama para pemiliknya di sejumlah negara suaka pajak (tax havens).selengkapnya

 KPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan CukaiKPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan CukaiRabu 25 Sep 2019 14:59Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pencegahan potensi kebocoran penerimaan cukai rokok. KPK diimbau jangan segan memberikan masukan kepada pemerintah bila ada kebijakan yang tidak tepat dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pabrikan asing.selengkapnya

 Pada 2007, Semua Fraksi DPR Sepakat Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomPada 2007, Semua Fraksi DPR Sepakat Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomSenin 22 Jul 2019 15:52Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Upaya mewujudkan lembaga pajak yang otonom ternyata sudah mulai dibahas sejak 2007.selengkapnya

 Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarPemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarSelasa 2 Apr 2019 14:11Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mengejar tunggakan pajak pokok yang mencapai Rp600 miliar sejak 1994 - 2018.selengkapnya

 Pemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaPemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaSelasa 26 Mar 2019 15:23Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya kepatuhan wajib bayar bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.selengkapnya

 DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruSelasa 6 Des 2016 14:06Ajeng Widyadibaca 889 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

 Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyKamis 2 Jun 2016 20:31Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 SENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirSENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirRabu 1 Jun 2016 17:32Administratordibaca 2675 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

 TERPOPULER: Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TTERPOPULER: Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TJumat 20 Mei 2016 20:52Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TPengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TKamis 19 Mei 2016 15:24Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya

 Realisasi Baru 9 Persen, Dirjen Pajak minta Masyarakat Lapor SPTRealisasi Baru 9 Persen, Dirjen Pajak minta Masyarakat Lapor SPTSenin 7 Mar 2016 19:20Administratordibaca 1115 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2016 sudah 9 persen atau Rp 122,4 triliun. Menurut dia, angka tersebut masih jauh dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Oleh karena itu, Ken mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunanselengkapnya

 Terapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakTerapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakKamis 15 Ags 2019 15:08Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda menerapkan sistem daring atau online dalam pengelolaan sumber-sumber pajak di Kota Pekanbaru. Baik itu pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak PBB dan sumber pajak lainya.selengkapnya

 Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangSelasa 16 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1648 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

 10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPRSelasa 16 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1651 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :