Rokok elektrik dikenai cukai 57% dari hargaRokok elektrik dikenai cukai 57% dari hargaRabu 4 Jul 2018 10:14Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Pemerintah menunda realisasi pungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik (vape). Sebelumnya pemerintah berencana menarik cukai vape sebesar 57% mulai 1 Juli 2018, namun kemudian diundur menjadi berlaku mulai 1 Oktober 2018.selengkapnya

 Bersiaplah tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depanBersiaplah tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depanSelasa 20 Ags 2019 09:27Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Guna menggenjot penerimaan cukai, pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020.selengkapnya

 BEI Usulkan Pemangkasan Pajak Pasar Modal, Simak PerinciannyaBEI Usulkan Pemangkasan Pajak Pasar Modal, Simak PerinciannyaJumat 9 Mar 2018 09:11Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk mengajukan pemangkasan tarif pajak yang berlaku di pasar modal. Baik untuk investor, perusahaan sekuritas, maupun emiten atau perusahaan yang melantai di bursa.selengkapnya

 Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapTumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapRabu 19 Ags 2020 11:34Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Wacanakan Hapus Pajak Pembelian Rumah MewahPemerintah Wacanakan Hapus Pajak Pembelian Rumah MewahJumat 19 Okt 2018 11:03Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menghapus pajak pembelian rumah mewah untuk mendorong pertumbuhan sektor properti. Saat ini, pembelian rumah mewah dibebankan pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Ahad 16 Okt 2016 15:12Administratordibaca 1930 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pernah berencana mengenakan tarif tunggal bea materai. Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dihapus, serta akan dijadikan satu tarif Rp 10.000. Namun hingga saat ini revisi Undang-undang (UU) Bea Materai yang mengusulkan kebijakan tersebut masih terbengkalai sejak 2015.selengkapnya

 Kabar Gembira, Karyawan Padat Karya Dapat Insentif PPh Final 2,5%Kabar Gembira, Karyawan Padat Karya Dapat Insentif PPh Final 2,5%Rabu 4 Mei 2016 05:18Administratordibaca 1310 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi karyawan padat karya. Pasalnya pemerintah saat ini tengah berencana untuk mengeluarkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 2,5 persen. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, insentif tersebut diberikan agar mendorong kemampuan daya beli karyawan industri pasar karya.selengkapnya

 Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMRabu 17 Jan 2018 13:51Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

 Rini Tawarkan Peserta Tax Amnesty Investasi di Kilang BalikpapanRini Tawarkan Peserta Tax Amnesty Investasi di Kilang BalikpapanSelasa 26 Jul 2016 10:37Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menawarkan peserta pengampunan pajak atau tax amnesty untuk berinvestasi di proyek revitalisasi enam unit kilang pengolahan minyak (refinery development master plan/RDMP) PT Pertamina (Persero) ‎yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.selengkapnya

 Analis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax AmnestyAnalis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax AmnestyAhad 16 Okt 2016 14:18Administratordibaca 945 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membidik para wajib pajak dengan profesi berpenghasilan di atas rata-rata untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap kedua. Sebab, sejauh ini, keikutsertaan mereka dalam program pengampunan pajak sejak dimulai 18 Juli lalu masih minim. Wajib pajak berprofesi analis, pengacara, dan dokter paling malas ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Kawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurKawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurSenin 6 Feb 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 1193 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya adalah menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur.selengkapnya

 Dampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung BesarDampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung BesarSelasa 30 Ags 2016 11:58Administratordibaca 1752 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun. Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.selengkapnya

 OJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestyOJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestySenin 29 Ags 2016 09:04Administratordibaca 1306 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menambah pintu masuk (gateway) untuk menampung aliran dana dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Gateway yang dimaksud adalah pada perusahaan efek (PE) hingga manager investasi (MI).selengkapnya

 Defisit Anggaran akan Ditutupi dengan SBNDefisit Anggaran akan Ditutupi dengan SBNKamis 4 Ags 2016 19:46Administratordibaca 1064 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBN-P 2016) dari sebesar 2,35% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,5% dari PDB. Pelebaran tersebut terjadi karena pemerintah memperkirakan adanya shortfall pada penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun. Perkiraan shortfall tersebut juga berdampak pada belanja negara yang rencananya akan dipotongselengkapnya

 UU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyUU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyRabu 6 Jul 2016 14:36Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana merevisi sejumlah Undang-Undang (UU) terkait perpajakan lainnya, setelah UU Tax Amnesty berhasil disahkan. Presiden Jokowi sempat menyebutkan, tax amnesty akan ditindaklanjuti dengan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Tax Amnesty Dongkrak Target PPh Rp 103 TriliunTax Amnesty Dongkrak Target PPh Rp 103 TriliunKamis 2 Jun 2016 21:21Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan turun sebesar Rp 16 triliun. Padahal sebelumnya, potensi shortfall bisa mencapai diatas Rp 200 triliun Kebijakan pengampunan pajak menjadi senjata pemerintah dalam memangkas potensi shortfall. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016,selengkapnya

 Apindo akan Sosialisasikan Pengampunan Pajak ke UKMApindo akan Sosialisasikan Pengampunan Pajak ke UKMSelasa 19 Jul 2016 11:36Administratordibaca 1177 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Apindo UKM) berencana melakukan sosialiasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pengusaha UKM pada 22 Juli mendatang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UKM untuk memenuhi kewajibannya dalam pajak.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 Ditjen Pajak: Penghapusan PPnBM untuk yacht tak berdampak besar bagi penerimaan pajakDitjen Pajak: Penghapusan PPnBM untuk yacht tak berdampak besar bagi penerimaan pajakJumat 30 Nov 2018 09:14Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh FinalPemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh FinalKamis 15 Okt 2020 11:18Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan pemajakan di sektor pertanian dan konstruksi yang dinilai kurang mencerminkan keadilan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :