Kompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKamis 4 Jan 2018 14:54Ridha Anantidibaca 4598 kaliSemua Kategori

Peraturan pemerintah mengenai perpajakan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menggunakan sistem kontrak bagi hasil gross split memuat berbagai insentif. Salah satunya adalah tax loss carry forward atau pembebanan kerugian terhadap keuntungan perusahaan di masa datang hingga 10 tahun. Padahal, pada ketentuan pajak umum, tax loss carry forward diperkenankan namun dibatasi lima tahun.selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1052 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara PerpajakanPemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara PerpajakanKamis 9 Jun 2016 09:32Administratordibaca 1422 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke tingkat panitia kerja (panja). Dengan itu, artinya pemerintah dan DPR serius untuk menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang KUP.selengkapnya

 Penerimaan 2021 Masih Penuh Risiko, Ini Kata Sri MulyaniPenerimaan 2021 Masih Penuh Risiko, Ini Kata Sri MulyaniSenin 22 Jun 2020 10:53Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Pencapaian target penerimaan perpajakan pada 2021 penuh risiko karena masih menjadi masa transisi saat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.selengkapnya

 Sri Mulyani klaim selama empat tahun penerimaan pajak terus meningkatSri Mulyani klaim selama empat tahun penerimaan pajak terus meningkatRabu 24 Okt 2018 11:00Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi aman, kredibel dan sehat. Hal ini karena penerimaan perpajakan yang meningkat.selengkapnya

 Pemerintah `Ikhlaskan` Pajak Rp 154,6 Triliun pada 2017Pemerintah `Ikhlaskan` Pajak Rp 154,6 Triliun pada 2017Rabu 24 Okt 2018 11:18Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan perpajakan sebesar Rp 154,6 triliun sepanjang 2017. Sementara, pada 2016, pemerintah memberikan pembebasan perpajakan sebesar Rp 143,6 triliun.selengkapnya

 DPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriDPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriRabu 13 Jul 2016 09:52Administratordibaca 1084 kaliSemua Kategori

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaRabu 28 Nov 2018 15:49Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

PT Telkom Indonesia telah berhasil menyelesaikan User Acceptance Test (UAT) e-Faktur Host to Host sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti program integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Pengampunan Pajak tanpa Reformasi Perpajakan Selalu GagalPengampunan Pajak tanpa Reformasi Perpajakan Selalu GagalRabu 25 Mei 2016 15:33Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Ada beberapa isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia kerja. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan tax amnesty.selengkapnya

 Bank Mandiri Gencarkan Sosialisasi Amnesti PajakBank Mandiri Gencarkan Sosialisasi Amnesti PajakRabu 31 Ags 2016 20:29Administratordibaca 836 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri Tbk (Persero) terus menggencarkan sosialisasi kebijakan amnesti pajak di seluruh Indonesia. Langkah sosialisasi ini sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana repatriasi dari luar negeri yang nilainya sangat besar.selengkapnya

 Dorong Penerimaan Perpajakan, Pemerintah Disarankan Tempuh Kebijakan ModeratDorong Penerimaan Perpajakan, Pemerintah Disarankan Tempuh Kebijakan ModeratSelasa 15 Mei 2018 11:13Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menempuh kebijakan moderat dalam rangka memaksimalkan target penerimaan perpajakan untuk tahun 2018.selengkapnya

 Ini Penjelasan Ditjen Pajak Soal Aturan E-CommerceIni Penjelasan Ditjen Pajak Soal Aturan E-CommerceSenin 18 Feb 2019 15:01Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Otoritas Pajak menegaskan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan atau level playing field antara pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha e-commerce.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TTarget Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TKamis 20 Sep 2018 11:02Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

 Tax Amnesty, OECD Sarankan RI Segera Mereformasi Sistem PajakTax Amnesty, OECD Sarankan RI Segera Mereformasi Sistem PajakSenin 24 Okt 2016 14:34Administratordibaca 644 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, kedatangan para jajaran anggota Organization for Economic and Cooperation Development (OECD) menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi perpajakan.selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Desember, Mandiri Optimis Gaet Repatriasi Rp10 TDesember, Mandiri Optimis Gaet Repatriasi Rp10 TRabu 31 Ags 2016 16:45Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Bank Mandiri akan terus menggencarkan sosialisasi kebijakan amnesti pajak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana repatriasi yang nilainya sangat besar.selengkapnya

 UMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceUMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceSenin 4 Feb 2019 14:35Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Penerapan pajak pada pelaku e-commerce​_pada 1 April 2019 masih menuai pro dan kontra. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan E-commerce tersebut akan terus disosialisasikan untuk menghindari gejolak akibat distorsi informasi.selengkapnya

 Peraturan Turunan Pengampunan Pajak Dirahapkan Terbit Pekan IniPeraturan Turunan Pengampunan Pajak Dirahapkan Terbit Pekan IniSelasa 12 Jul 2016 12:47Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan peraturan turunan dari UU Pengampunan Pajak segera terbit dalam waktu dekat. Peraturan turunan ini untuk mendorong pelaksanaan atau implementasi kebijakan repatriasi modal dan deklarasi aset para wajib pajak.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformPajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformSenin 4 Feb 2019 14:46Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku marketplace menyikapi datar kebijakan pemerintah terkait pajak e-commerce tersebut. Ketua Asosiasi E-Commerce (iDEA) Ignatius Untung mengharapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210 tidak membuat sulit para pelaku bisnis online. Terutama bagi pedagang yang masih baru memulai usaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :