Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

 Fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniFasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniKamis 12 Mar 2020 10:09Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Gagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat PasalGagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat PasalSabtu 30 Apr 2016 15:15Administratordibaca 1822 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada masa sidang IV tahun 2015-2016. Pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, setelah reses tanggal 17 Mei 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty.selengkapnya

 Stimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakStimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakRabu 18 Mar 2020 11:43Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menanggulangi dampak virus korona atau Covid-19 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak kepada dunia usaha dan karyawan. Namun demikian, target penerimaan pajak tahun ini saja sudah cukup memberikan beban otoritas pajak.selengkapnya

 Pengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaPengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaKamis 15 Mar 2018 12:00Ridha Anantidibaca 961 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Darussalam menilai struktur penerimaan perpajakan di Indonesia terdapat anomali dimana pajak penghasilan (PPh) badan lebih tinggi dibandingkan PPh pribadi. Sebaliknya, di banyak negara PPh pribadi justru lebih tinggi dua kali lipat bila dibandingkan PPh badan.selengkapnya

 PT Telkom Persoalkan Masalah Pajak ke PengadilanPT Telkom Persoalkan Masalah Pajak ke PengadilanSelasa 5 Jun 2018 13:28Ridha Anantidibaca 4381 kaliSemua Kategori

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Divisi II Regional Jakarta mengajukan banding sejumlah pajak penghasilan ke Pengadilan Pajak.selengkapnya

 Pemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaPemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaKamis 6 Sep 2018 15:23Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Pemerintah hari ini melakukan kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan. Di mana perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.selengkapnya

 PPh Badan Dipangkas, Penerimaan Negara bisa Turun Rp86 TriliunPPh Badan Dipangkas, Penerimaan Negara bisa Turun Rp86 TriliunKamis 6 Feb 2020 09:56Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 20 persen diproyeksi dapat menurunkan pendapatan negara hingga Rp86 triliun.selengkapnya

 Kerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalKerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalJumat 7 Sep 2018 09:57Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Pemerintah merespons dinamika perekonomian global yang saat ini berubah sangat cepat, dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.selengkapnya

 Pemerintah Naikkan PPh 1.147 Barang Impor, Produk Elektronika Jadi 10 PersenPemerintah Naikkan PPh 1.147 Barang Impor, Produk Elektronika Jadi 10 PersenKamis 6 Sep 2018 13:55Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi naikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk 1.090 item komoditas, sementara 57 item tetap sebagaimana adanya.selengkapnya

 DJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiDJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiRabu 23 Okt 2019 15:27Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai yang bekerja sama dengan beberapa bank pelat merah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17424 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 REVISI REGULASI PAJAK PENGHASILAN SUN: Dikecualikan, Layer WP Pribadi DitambahREVISI REGULASI PAJAK PENGHASILAN SUN: Dikecualikan, Layer WP Pribadi DitambahJumat 13 Mei 2016 13:53Administratordibaca 2947 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji dikecualikannya surat utang negara dari objek pajak untuk menarik investor. Dari beberapa sumber yang ada di internal pemerintahan dan informasi yang muncul di kalangan wartawan, pembebasan pajak bagi surat utang negara (SUN) baik valas maupun rupiah akan diusulkan dalam rencana revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 DDTC: Perpanjangan insentif pajak efektif perbaiki cashflow dunia usahaDDTC: Perpanjangan insentif pajak efektif perbaiki cashflow dunia usahaSenin 20 Jul 2020 11:48Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Danny Darusaalam Tax Center (DDTC) menilai, kebijakan otoritas pajak memperpanjang insentif pajak dapat efektif memperbaiki cashflow dunia usaha.selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakKebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakJumat 1 Jul 2016 04:01Administratordibaca 1515 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya

 Ini argumen Apindo keberatan terkait penambahan objek pajak (PPh)Ini argumen Apindo keberatan terkait penambahan objek pajak (PPh)Jumat 26 Jul 2019 09:52Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kabar mengenai rencana penambahan objek Pajak Penghasilan (PPh) dalam revisi Undang-Undang (UU) PPh tidak masuk akal.selengkapnya

 Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenPajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenSenin 31 Okt 2016 11:52Administratordibaca 1151 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen atas Pajak Penghasilan (PPh) pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober tahun ini.selengkapnya

 Muhammadiyah akan Gugat Amnesti PajakMuhammadiyah akan Gugat Amnesti PajakSenin 29 Ags 2016 12:51Administratordibaca 1249 kaliSemua Kategori

Tak hanya dibayangi dengan melesetnya perolehan target anggaran, program pengampunan pajak atau tax amnesty kini mendapat ganjalan baru. Kali ini datang dari Muhammadiyah. Salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini berencana membawa UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) di meja hijau. Alasannya: pertama, UU pengampunan pajak tak adil bagi masyarakat.selengkapnya

 Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak dari Tax AmnestyCara Pengalihan Harta Wajib Pajak dari Tax AmnestyAhad 14 Ags 2016 07:38Administratordibaca 1578 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 8 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Penempatan Pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirPenerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirSenin 19 Ags 2019 15:21Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :