DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1288 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

 Era MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeEra MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeRabu 15 Jun 2016 12:43Administratordibaca 810 kaliSemua Kategori

Bebincang mengenai ekonomi digital, tentu tak terlepas dari pedagangan digital (digital trade) yang belakangan sangat mengemuka. Revolusi digital telah mengubah sistem perdagangan yang melahirkan micromultinationals. Perdagangan dalam jaringan (online) seperti Alibaba, Instagram dan Facebook telah menjadi eksportir global berskala kecil menengah dengan kapasitas ekspor terselubung tanpa batasanselengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Warga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialWarga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialKamis 5 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.selengkapnya

 DJP: Selebgram Sudah Kena PajakDJP: Selebgram Sudah Kena PajakJumat 11 Jan 2019 10:41Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan para selebgram yang memperoleh pendapatan dari unggahan sebuah produk telah dikenakan pajak. Namun pajak yang ditarik dari para selebgram ini bersifat umum.selengkapnya

 Cara Australia Hadapi `Pajak Google`Cara Australia Hadapi `Pajak Google`Senin 19 Sep 2016 20:34Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Masalah penghindaran pajak perusahaan multinasional seperti Google, bukan hanya terjadi di Indonesia. Negeri tetangga, Australia, juga sedang pusing dengan maraknya upaya perusahaan multinasional yang menghindari pajak.selengkapnya

 IMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalIMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalSenin 18 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Perusahaan ritel telepon seluler Erajaya membeberkan penyelundupan ponsel berbagai merek yang dibawa dari Batam disebabkan belum ada pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) dari pemerintah dalam aturan nomor identitas khusus atau IMEI.selengkapnya

 TangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakTangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakKamis 10 Okt 2019 14:38Ridha Anantidibaca 920 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama TangselPay dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Benyamin Davnie dan disaksikan oleh unsur Muspida lainnya.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai sebut tidak ada perubahan kebijakan post borderDirjen Bea Cukai sebut tidak ada perubahan kebijakan post borderKamis 14 Mar 2019 14:52Ridha Anantidibaca 929 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heru Pambudi menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan post border yang sudah berjalan selama satu tahun ini.selengkapnya

 RPP E-Commerce Sudah 3 Tahun Tanpa KabarRPP E-Commerce Sudah 3 Tahun Tanpa KabarSelasa 22 Jan 2019 11:14Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menunggu kepastian terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-Commerce yang tengah digodok oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.selengkapnya

 Dongkrak Penerimaan PajakDongkrak Penerimaan PajakKamis 17 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Untuk menghindari ketergantungan terhadap utang luar negeri, pemerintah disarankan menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Kutai Timur Rancang Aplikasi Pendeteksi Pembayaran Pajak Khusus WaletKutai Timur Rancang Aplikasi Pendeteksi Pembayaran Pajak Khusus WaletJumat 11 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Mengantisipasi kebocoran pajak pemasukan dari hasil usaha walet, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berencana melakukan transformasi pelayanan pajak ke sistem online.selengkapnya

 Aksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilAksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilJumat 7 Okt 2016 14:35Administratordibaca 675 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis Google akan membayar pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pasalnya, sejak bulan lalu, Google mulai menunjukkan itikad baik dengan bersedia untuk menjalani tahap pemeriksaan.selengkapnya

 Soal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSoal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSelasa 20 Sep 2016 08:27Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, turut berkomentar persoalan menolaknya Google untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan. Menurutnya, penolakan Google untuk diperiksa pajak oleh instansi terkait akan menjadi salah satu isu yang akan terus dipantau oleh pihaknya.selengkapnya

 Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakSabtu 17 Sep 2016 07:14Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

 Kominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakKominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 19:27Administratordibaca 999 kaliSemua Kategori

Isu pajak online kembali menyeruak ke permukaan, setelah Google melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi itu.selengkapnya

 Perusahaan Startup tidak Akan Dikenai Pajak PenghasilanPerusahaan Startup tidak Akan Dikenai Pajak PenghasilanRabu 30 Mar 2016 18:47Administratordibaca 3417 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah untuk menumbuhkan perusahaan rintisan (Startup) perdagangan elektronik (e-commerce) terus digalakan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan,‎ pemerintah berencana untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak bagi e-commerce.selengkapnya

 Menkeu akan Temui Menkominfo Bahas Pajak IMEI PonselMenkeu akan Temui Menkominfo Bahas Pajak IMEI PonselRabu 21 Ags 2019 09:25Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menemui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara terkait pajak identitas perangkat bergerak internasional atau international mobile equipment identity (IMEI) ponsel. Pemerintah berencana menertibkan peredaran ponsel ilegal melalui pemblokiran IMEI.selengkapnya

 Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Kamis 1 Ags 2019 10:00Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. Maklum, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak bisa mencapai 13,7% pada 2024 mendatang.selengkapnya

 50 Persen Dana Bagi Hasil Cukai di Sukabumi untuk Kesehatan50 Persen Dana Bagi Hasil Cukai di Sukabumi untuk KesehatanRabu 17 Jul 2019 14:58Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat untuk Kota Sukabumi mencapai sekitar Rp 4,1 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persen disalurkan untuk program di bidang kesehatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :