Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 Pengusaha Nilai Target Penerimaan Pajak 2017 AmbisiusPengusaha Nilai Target Penerimaan Pajak 2017 AmbisiusSabtu 29 Okt 2016 08:59Administratordibaca 1201 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha menilai target penerimaan pajak nonmigas yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.271,7 triliun terbilang ambisius.selengkapnya

 Presiden Jokowi Minta Kepala PPATK Yang Baru Dalami PajakPresiden Jokowi Minta Kepala PPATK Yang Baru Dalami PajakRabu 26 Okt 2016 16:09Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru dilantik untuk juga fokus dalam menganalisis transaksi mencurigakan terkait tindak pidana perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Belum Berencana Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestySelasa 20 Sep 2016 19:36Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum berniat memperpanjang periode pertama pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) kendati realisasi dana tebusan masih minim.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Asuransi Bernilai Investasi & Unit Linked Wajib DideklarasikanTAX AMNESTY: Asuransi Bernilai Investasi & Unit Linked Wajib DideklarasikanRabu 24 Ags 2016 16:17Administratordibaca 9981 kaliSemua Kategori

Asuransi yang mengandung nilai investasi, termasuk unit-linked dikategorikan sebagai harta yang wajib dideklarasikan dan dikenai tarif tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pada prinsipnya asuransi unit-linked termasuk dalam pengertian harta yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunanselengkapnya

 Sri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahSri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahKamis 28 Jul 2016 10:53Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan yang baru dilantik Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya harus dilakukan hati-hati.selengkapnya

 Tax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringTax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringSelasa 21 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1925 kaliSemua Kategori

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

 Mendayagunakan Pengampunan PajakMendayagunakan Pengampunan PajakSenin 20 Jun 2016 11:56Administratordibaca 1159 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, tampaknya optimistis program pengampunan pajak akan berjalan pada 1 Juli mendatang. Namun, efektivitas program tax amnesty tersebut masih terus menjadi sorotan. Dijadwalkan, pada 21 Juni pekan ini, Rancangan Undang-Undang Tax amnesty dapat disetujui oleh parlemen. Apabila pengesahan RUU itu berlangsung sesuai jadwal, maka mulai 1 Juli program tax amnesty bisaselengkapnya

 Pengampunan Pajak Gagal bisa Potong Rp250 TriliunPengampunan Pajak Gagal bisa Potong Rp250 TriliunRabu 8 Jun 2016 10:29Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapat kerselengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanRUU Pengampunan Pajak, Jokowi Diusul Ambil Alih Kendali PembahasanSenin 6 Jun 2016 13:25Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih kendali pembahasan draf undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini lantaran pembahasan rancangan beleid diharapkan bisa menggenjot penerimaan pajak tersebut yang dilakukan panitia kerja DPR-RI berjalan lambat. "Mencermati sangat cairnya pembahasan termasuk bertele-telenya rapat Panja dan beragamnya aspirasi tiap Fraksi,selengkapnya

 PKS Tolak RUU Tax Amnesty?PKS Tolak RUU Tax Amnesty?Ahad 13 Mar 2016 09:53Administratordibaca 1361 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Ekonomi DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan, keterbukaan data yang mulai diberlakukan negara G-20 pada akhir 2016, berdampak kepada RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) "Dengan berlakunya keterbukaan data tersebut, tidak ada tempat yang aman di dunia, bagi para koruptor, masa kini dan masa lalu. Bahkan masa yang akan datang untuk menyembunyikan dan memarkir uangnya di luar negeri.selengkapnya

 Target Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiTarget Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiRabu 27 Jan 2016 10:20Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi-JK besar kemungkinan akan menurunkan target penerimaan pajak 2016 yang dipatok Rp 1.360 triliun. Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Beberapa waktu lalu ia menyatakan bahwa buruknya realisasi pajak 2015, kemungkinan akan mendorong pemerintah menurunkan target pajak tahun ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016selengkapnya

 Agar Industri Otomotif Bisa Ngegas, Kemenperin Minta Rem Pajak DilepasAgar Industri Otomotif Bisa Ngegas, Kemenperin Minta Rem Pajak DilepasSenin 19 Okt 2020 14:11Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu industri otomotif di Tanah Air untuk semakin memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional, meskipun termasuk sektor yang terkena dampak cukup berat akibat pandemi Covid-19.selengkapnya

 Maaf! Tak Ada Pajak Mobil Baru 0%Maaf! Tak Ada Pajak Mobil Baru 0%Senin 19 Okt 2020 13:48Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memutuskan wacana pajak mobil baru 0% yang diajukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sri Mulyani menegaskan, pihaknya menolak wacana pajak mobil baru nol persen sersebut.selengkapnya

 Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Kamis 23 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). PP yang akan diterbitkan salah satunya berisi syarat perpanjangan kontrak pertambangan.selengkapnya

 Terdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhTerdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhRabu 1 Jul 2020 15:22Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 menekan kinerja holding pertambangan BUMN, MIND ID. Akibatnya, setoran ke negara dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal anjlok di tahun ini.selengkapnya

 PAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniPAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniSenin 19 Ags 2019 10:17Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunggu niat baik Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait permintaan relaksasi PPN bagi pembelian kertas dan penjualan media cetak.selengkapnya

 Bapenda Kobar: Swiss Belinn Pangkalan Bun Nunggak Pajak Hingga Rp4 MiliarBapenda Kobar: Swiss Belinn Pangkalan Bun Nunggak Pajak Hingga Rp4 MiliarKamis 15 Ags 2019 14:58Ridha Anantidibaca 963 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan terus mengejar tunggakan pajak sejumlah pengusaha perhotelan, sarang burung walet dan galian C di Pangkalan Bun dan sekitarnya.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Segera Bahas Soal Pengenaan Cukai PlastikPemerintah dan DPR Segera Bahas Soal Pengenaan Cukai PlastikRabu 19 Jun 2019 10:54Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR akan mulai membahas pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Kabar ini memberi titik terang terkait dengan kepastian pengenaan cukai plastik yang sudah terkatung-katung selama beberapa tahun.selengkapnya

 Jerman Usulkan Keringanan Pajak untuk Orang Tua BerceraiJerman Usulkan Keringanan Pajak untuk Orang Tua BerceraiSelasa 19 Mar 2019 09:31Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Menteri Kehakiman Jerman Katarina Barley mengatakan undang undang (UU) perpajakan Jerman perlu diubah agar tidak membebani orang tua yang memilih untuk bercerai. Barley beralasan semakin banyak orang tua memilih untuk membesarkan dan menjadi orang tua bersama anak-anak mereka setelah berpisah atau berceraiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :