Pengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliRabu 30 Mei 2018 10:45Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua KategoriChairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.selengkapnya
Indef: Insentif Pajak Bukan Perhatian Utama Investor MigasRabu 18 Apr 2018 13:51Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua KategoriInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai insentif pajak bukan hal utama yang dapat meningkatkan investasi di sektor hulu migas.selengkapnya
Intiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiSenin 5 Sep 2016 14:13Administratordibaca 989 kaliSemua KategoriPT Intiland Development Tbk menilai bahwa program pemerintah mengenai amnesti pajak mulai berdampak pada pemulihan penjualan properti di dalam negeri.selengkapnya
Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunSenin 28 Mar 2016 06:49Administratordibaca 2824 kaliSemua KategoriPemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya
Soroti Solusi Pajak Digital, OECD Khawatir Tensi Perdagangan Global MemanasSenin 22 Jun 2020 10:31Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua KategoriSekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Jose Angel GurrÃa berharap solusi multilateral bisa terealisasi untuk menghindarkan ketegangan antar negara terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya
Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1123 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya
OECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakRabu 9 Okt 2019 10:26Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua KategoriThe Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada akhir September lalu mengeluarkan laporan terkait administrasi pajak.selengkapnya
Target pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaSelasa 20 Ags 2019 13:42Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua KategoriInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah dan DPR RI mencari titik tengah target pajak yang rasional mengingat target pajak di tahun 2020 yang dinilai terlalu tinggi.selengkapnya
Indef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanSelasa 16 Jul 2019 14:31Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua KategoriInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah kurang menerapkan asas keadilan dalam menerapkan pajak digital bagi pelaku ekonomi. Sebab, selama ini pemerintah berpatokan pengenaan pajak industri digital yang berplatform resmi terdaftarselengkapnya
Ini kata Indef soal penurunan pajak bunga obligasiSelasa 25 Jun 2019 15:35Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua KategoriPenurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di sisi lain hal tersebut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ikuiditas perbankan dan pada akhirnya mendorong perbankan menaikkan suku bunga simpanan serta selanjutnya kredit, kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.selengkapnya
Indef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangSenin 24 Jun 2019 13:21Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua KategoriEkonom Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan dari 25 persen menjadi 20 persen memberikan dampak potensi kehilangan penerimaan pajak. Kehilangan tersebut dapat mencapai Rp 53,16 triliun.selengkapnya
Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua KategoriOrganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya
Saran Indef Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini tak StagnanSenin 7 Jan 2019 13:10Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini diperlukan relaksasi pajak untuk bisa memberikan stimulus pada perekonomian yang tumbuh stagnan. Menurut Enny, pencapaian target pendapatan dalam APBN bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal.selengkapnya
Indef sarankan pemerintah tak mengejar penerimaan pajak tinggi tahun iniSenin 7 Jan 2019 09:50Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua KategoriEkonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya
Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua KategoriPeneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya
Industri Kesehatan Pengganti Impor Perlu Insentif PajakRabu 21 Nov 2018 10:34Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua KategoriInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai tax allowance harus diberikan kepada produsen alat kesehatan yang mensubtitusi produk impor.selengkapnya
Pemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPJumat 3 Ags 2018 10:37Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua KategoriKendati melaju cukup kencang, pemerintah dinilai tetap tak bisa mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai alat stabilisasi APBN.selengkapnya
PPh Final UMKM Seharusnya 0 Persen, Tapi SPT-nya Digali MaksimalSenin 2 Jul 2018 16:12Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua KategoriInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus terhadap penarikan pajak penghasilan (PPh) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).selengkapnya
Menurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda KelasSenin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 913 kaliSemua KategoriEkonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Tak Ulang Kegagalan Tax Amnesty 2008Ahad 31 Jul 2016 08:16Administratordibaca 877 kaliSemua KategoriInstitute Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mengulang kegagalan program pengampunan pajak (tax amnesty), yang pernah terjadi pada 2008. Kala itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dan Darmin Nasution menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
