Gaprindo ingatkan jangan gegabah soal cukai rokokGaprindo ingatkan jangan gegabah soal cukai rokokSelasa 30 Okt 2018 13:26Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam memutuskan tarif cukai rokok tahun 2019 agar jangan sampai melebihi 10 persen untuk mengamankan industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Gaprindo katakan jangan gegabah putuskan tarif cukai rokokGaprindo katakan jangan gegabah putuskan tarif cukai rokokSelasa 30 Okt 2018 13:09Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah tidak gegabah dalam memutuskan tarif cukai rokok untuk 2019 melebihi 10 persen karena membuat industri hasil tembakau (IHT) ambruk.selengkapnya

 Tarif cukai akan naik tinggi, ini reaksi GaprindoTarif cukai akan naik tinggi, ini reaksi GaprindoSelasa 30 Okt 2018 09:50Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah tidak gegabah dalam memutuskan tarif cukai rokok untuk 2019 mendatang.selengkapnya

 `Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan Nasional`Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan NasionalJumat 31 Ags 2018 13:57Ridha Anantidibaca 890 kaliSemua Kategori

Program 'sunset policy' Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Daerah Kota Malang berupa penghapusan denda dan administrasi yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan sehingga dijadikan percontohan nasional.selengkapnya

 Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenIni Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenSenin 9 Jul 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1975 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen, turun jika dibanding sebelumnya yang sebesar 1 persen.selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 781 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 Kemenkeu Kaji Pungutan Ganda PPN Rokok 10%Kemenkeu Kaji Pungutan Ganda PPN Rokok 10%Rabu 5 Okt 2016 10:09Admindibaca 1004 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji wacana pungutan ganda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok sebesar 10% tahun depan.selengkapnya

 Murdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakMurdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 08:38Administratordibaca 1762 kaliSemua Kategori

Pengusaha Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

 Murdaya Poo Daftar Sebagai Peserta Amnesti PajakMurdaya Poo Daftar Sebagai Peserta Amnesti PajakSenin 19 Sep 2016 22:08Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Salah satu pengusaha Indonesia Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

 Tegakkan Tax Amnesty di SingapuraTegakkan Tax Amnesty di SingapuraSenin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK BAGI UMKM : Permudah Akses ke BankAMNESTI PAJAK BAGI UMKM : Permudah Akses ke BankSenin 5 Sep 2016 13:54Administratordibaca 965 kaliSemua Kategori

Usaha mikro, kecil, dan menengah didorong memanfaatkan amnesti pajak karena memberi banyak keuntungan terutama bisa masuk dalam sistem ekonomi formal yang akan memudahkan akses ke perbankan.selengkapnya

 Alasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakAlasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakSenin 27 Jun 2016 13:56Administratordibaca 1579 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty ditargetkan selesai dibahas di DPR bulan Juli mendatang. Pada bulan yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan, ditargetkan selesai. Pembahasan RUU tersebut digenjot untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara. Rencananya negara akan mengampuni para konglomerat, yang selama ini menyembunyikan uangnya di luarselengkapnya

 BANK DUNIA : Reformasi Pajak Cegah Penyembunyian AsetBANK DUNIA : Reformasi Pajak Cegah Penyembunyian AsetSabtu 16 Apr 2016 15:23Administratordibaca 832 kaliSemua Kategori

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi sistem perpajakan akan membuat lebih sulit orang maupun perusahaan untuk menyembunyikan asetnya. Mulyani menyatakan skandal Panama Papers mengingatkan publik bahwa menyembunyikan kekayaan maupun menghindari pajak dalam banyak kasus adalah ilegal.selengkapnya

 Maksimalkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Yang Dilakukan BPKPD Wilayah II PontianakMaksimalkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Yang Dilakukan BPKPD Wilayah II PontianakSelasa 8 Mei 2018 15:45Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wilayah II Pontianak bersamaan dengan pihak penegakan hukum melakukan razia terhadap masyarakat yang meninggak pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 TOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyTOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyRabu 23 Nov 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 576 kaliSemua Kategori

Belum pulih kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak karena kasus Gayus Tambunan beberapa tahun silam, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pegawai pajak.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanPPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanKamis 6 Feb 2020 09:18Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 Ditjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiDitjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiJumat 6 Sep 2019 10:40Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai tentang tarif bea meterai yang baru masih dalam perencanaan. Yang teranyar Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencabut pasal saksi.selengkapnya

 Indef Soroti Potensi Kehilangan Pendapatan Cukai RokokIndef Soroti Potensi Kehilangan Pendapatan Cukai RokokRabu 4 Sep 2019 14:04Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pabrikan rokok besar yang didominasi asing diduga membayar tarif cukai murah dengan memanfaatkan celah pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/2018 sebagai revisi PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, mengatakan potensi kehilangan pendapatan negara cukup besar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :